Paradoks Argentina: Apakah dengan Dukung Israel, Malvinas Bisa Direbut dari Inggris?

Kepulauan Malvinas, atau yang disebut orang-orang Inggris dengan Kepulauan Falkland, sejak lama telah menjadi salah satu sengketa wilayah paling kompleks dan terpanjang antara Argentina dan Inggris.

 

Kepulauan Malvinas, yang sejak abad-19 diduduki Inggris, merupakan bagian dari Argentina, dan dalam pandangan negara ini, diduduki Inggris, secara ilegal.

 

Ketegangan-ketegangan terbaru seputar masalah ini menunjukkan bahwa sengketa kepulaua Malvinas, alih-alih selesai, malah terus memburuk disebabkan oleh strategi kontradiktif dan dukungan-dukungan internasional.

 

 

 

Pada Desember 2024, Argentina, merayakan penggabungan bersejarah kepulauan Malvinas, ke negara itu di PBB. Dalam acara itu pemerintah Argentina, kembali menekankan haknya atas Malvinas, dan menuntut perundingan bilateral untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

 

Argentina secara berkelanjutan meminta PBB, untuk memaksa Inggris, angkat kaki dari kepulauan Malvinas, dan membuka kesempatan untuk mengembalikan kepulauan itu kepada pemilik aslinya.

 

Sebaliknya, Inggris, dengan bersandar pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kepulauan Malvinas, adalah wilayah otonomi, dan penduduknya menginginkan tetap berada di bawah kekuasaan Inggris, menolak segala bentuk perundingan terkait kepulauan ini.

 

Sikap tersebut kembali ditegaskan dalam lawatan para pejabat Inggris, ke Malvinas, dan mereka juga menekankan bahwa kedaulatan Inggris atas kepulauan ini tidak bisa diganggu gugat.

 

Pada situasi semacam ini, upaya-upaya diplomatik Argentina, berhadapan dengan tantangan-tantangan serius, pasalnya Inggris, tetap memiliki dukungan militer dan diplomatik yang kuat.

 

 

 

Salah satu masalah kontradiktif dan kontroversial dalam kebijakan luar negeri Argentina, adalah dukungan negara ini atas pendudukan yang dilakukan Israel, terhadap Palestina.

 

Argentina, selama beberapa tahun terus menerus memberikan suara mendukung pendudukan Israel, di berbagai organisasi internasional termasuk PBB. Sikap ini bertentangan dengan prinsip asli Argentina terkait Malvinas.

 

Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Argentina tersebut telah menyebabkan klaim-klaim negara ini terkait pendudukan Inggris, atas Malvinas, berubah menjadi sebuah paradoks moral.

 

 

Kenyataannya standar ganda ini akan berujung dengan munculnya krisis asasi. Bagaimana mungkin di satu sisi berusaha melenyapkan pendudukan wilayahnya, tapi di sisi lain mendukung kebijakan pendudukan terhadap pihak lain?

 

Kontradiksi moral dan praktik ini akan melemahkan legalitas klaim-klaim Argentina di tingkat dunia, dan menyebabkan upaya-upaya diplomatik negara ini mendapatkan perlawanan lebih besar.

 

Jika Argentina, secara berkelanjutan membela prinsip melindungi integritas teritorial sebagai sebuah prinsip asasi, maka pada saat yang sama ia tidak bisa mendukung langkah-langkah yang membahayakan prinsip ini. (HS)