Mengapa Tiongkok Membela Hak Nuklir Iran?

Pars Today – Tiongkok kembali menekankan pembelaannya atas hak nuklir Republik Islam Iran.

Liu Bin, Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok, pada hari Kamis, 5 Februari 2026, dalam pertemuannya dengan "Kazem Gharibabadi," Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, yang juga merupakan utusan khusus Presiden Iran, sekali lagi mendukung hak Tehran untuk menggunakan energi nuklir secara damai dan menekankan perlunya penyelesaian politik dan diplomatik untuk masalah nuklir Iran.

Menurut situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pejabat Tiongkok ini menyatakan bahwa Beijing selalu mendukung penyelesaian damai masalah nuklir Iran melalui saluran politik dan diplomatik. Dia menyatakan bahwa Beijing menentang ancaman penggunaan kekerasan dan penerapan sanksi, dan menambahkan: "Tiongkok mendukung hak sah Iran untuk menggunakan energi nuklir secara damai."

Liu Bin mengingatkan bahwa Iran telah berulang kali menegaskan ketidakinginannya untuk mengembangkan senjata nuklir, dan Tiongkok juga siap untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk melanjutkan pencapaian solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk masalah nuklir Iran.

Dalam pertemuan ini, Gharibabadi seraya memuji sikap netral dan adil Tiongkok terkait isu nuklir Iran, menegaskan minat Tehran untuk mempertahankan hubungan dan koordinasi berkesinambungan dengan Beijing.

Pembelaan eksplisit Tiongkok terhadap "hak nuklir Iran," terutama pada tahun 2026, mengingat ketegangan yang meningkat antara AS dan Iran mengenai masalah nuklir Iran, harus dipahami dalam kerangka kebijakan luar negeri Beijing yang lebih luas; sebuah kerangka yang menggabungkan pertimbangan hukum, geopolitik, ekonomi, dan persaingan struktural dengan Barat. Tiongkok biasanya berusaha untuk mengemukakan posisi mereka bukan sebagai dukungan politik semata untuk negara tertentu, tetapi sebagai pembelaan terhadap prinsip-prinsip umum dalam tatanan internasional seperti hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai, multilateralisme, dan penentangan terhadap tekanan sepihak.

Salah satu alasan utama dan penting bagi Tiongkok adalah penekanan pada rezim hukum non-proliferasi nuklir. Dari perspektif Beijing, Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) adalah "paket hak dan kewajiban"; artinya, seperti halnya negara-negara berkomitmen untuk tidak mencari senjata nuklir, mereka berhak untuk memiliki akses terhadap teknologi nuklir secara damai. Dengan menonjolkan keseimbangan ini, Tiongkok berargumen bahwa membatasi Iran melebihi kewajiban yang telah diterima adalah pelanggaran terhadap semangat dan teks perjanjian tersebut. Pembelaan terhadap hak nuklir Iran dalam kerangka ini, bagi Tiongkok, berarti pembelaan terhadap kredibilitas sistem hukum internasional yang juga menguntungkan Tiongkok.

Alasan lain terkait dengan persaingan geopolitik Tiongkok dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing semakin menentang apa yang disebutnya sebagai "kebijakan sanksi, tekanan, dan intervensi sepihak." Masalah nuklir Iran bagi Tiongkok adalah contoh yang jelas dari penggunaan sanksi dan mekanisme politik untuk memaksakan kehendak kekuatan-kekuatan Barat. Oleh karena itu, pembelaan terhadap Iran sekaligus menyampaikan pesan simbolik terhadap tatanan internasional yang dipimpin oleh Amerika; pesan bahwa Tiongkok tidak mendukung pembentukan pola sepihak dalam pengelolaan krisis.

Faktor ketiga adalah kepentingan ekonomi dan energi. Iran adalah salah satu pemain penting di pasar energi dan juga dalam inisiatif "Belt and Road." Stabilitas Iran dan penyelesaian diplomatik masalah nuklir akan membuka kemungkinan kerja sama ekonomi jangka panjang bagi Tiongkok. Dari perspektif Beijing, tekanan nuklir dan keamanan tidak hanya melemahkan stabilitas kawasan, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan pada jalur energi dan perdagangan, yang secara langsung bertentangan dengan kepentingan strategis Tiongkok.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa dengan membela hak nuklir Iran, Tiongkok berusaha untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dan mediator. Beijing biasanya mendukung solusi diplomatik, dialog, dan kembalinya ke kesepakatan multilateral, serta menonjolkan pendekatan ini sebagai alternatif dari kebijakan konfrontasi. Dengan demikian, posisi Tiongkok  tidak hanya sebagai pembela Iran, tetapi juga bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendefinisikan kembali peranannya dalam tatanan dunia yang sedang berubah; sebuah tatanan di mana Tiongkok ingin menjadi pembela aturan sekaligus mengkritik cara penerapan aturan-aturan tersebut secara selektif. (MF)