Perubahan Terbesar Strategi Militer Jepang Sejak Perang Dunia II.

Pemerintah Jepang menyetujui strategi militer baru negara itu, di mana Cina diperkenalkan sebagai ancaman strategis terbesar.

Disebutkan bahwa dengan disetujuinya tiga dokumen strategi militer Jepang berarti ia menjadi perubahan terbesar dalam kebijakan militer negara ini setelah berakhirnya Perang Dunia II. Padahal konstitusi Jepang melarang pengiriman pasukan negara itu di luar perbatasan dan partisipasi dalam segala jenis operasi tempur.

Mempertimbangkan bahwa lebih dari 50% rakyat Jepang menentang perubahan konstitusi negara untuk memiliki tentara yang kuat dan berpartisipasi dalam misi lintas batas, pemerintah Jepang pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2016 mengeluarkan undang-undang yang akan mengizinkan negara ini untuk berpartisipasi dalam operasi lintas batas dalam kerangka yang disebut hak pertahanan kolektif, yang jelas merupakan kehadiran kamp militer Amerika.

Sharifipour, seorang pakar masalah internasional, mengatakan:

"Shinzo Abe, dengan segala reputasi baik yang dia miliki di antara rakyat Jepang, tidak dapat meyakinkan mereka untuk mengubah pasal-pasal konstitusi negara agar pemerintah Jepang memiliki tentara yang kuat. Pasalnya, masyarakat Jepang sangat mengkhawatirkan petualangan lintas batas pemerintah Tokyo, terutama Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, yang memiliki ikatan sangat dalam dengan Amerika Serikat." More ...