Inggris Lanjutkan Penjualan Senjata ke Saudi
Inggris dikecam karena mengambul keputusan untuk melanjutkan penjualan senjata ke Arab Saudi. Pemerintah London pada tanggal 7 Juli 2020 mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan penjualan senjata ke Arab Saudi setahun setelah pengadilan banding menyatakan bahwa Inggris melanggar hukum dengan menjual senjata ke Riyadh tanpa terlebih dahulu menilai apakah mereka terlibat dalam pelanggaran hukum humaniter internasional.
Menteri Perdagangan Inggris Liz Truss dalam sebuah pernyataan tertulis kepada parlemen mengklaim bahwa tinjauan resmi pemerintah menemukan bahwa serangan udara di Yaman yang melanggar hukum humaniter internasional hanyalah insiden yang terisolasi.
"Pemerintah sekarang akan memulai proses pembersihan timbunan pendaftaran lisensi untuk Arab Saudi dan mitra koalisinya yang telah menumpuk sejak 20 Juni tahun lalu," ujarnya.
Inggris adalah salah satu pemasok senjata terbesar ke Arab Saudi. Selama lima tahun terakhir, produsen senjata Inggris, BAE Systems, telah menjual senjata senilai GBP15 miliar ke Arab Saudi.
Tinjauan pemerintah, yang dipicu oleh putusan pengadilan banding pada Juni 2019, menilai contoh serangan udara Arab Saudi menggunakan peralatan Inggris yang bisa melanggar hukum humaniter internasional dan membunuh warga sipil.
"Analisis ini belum mengungkapkan pola, tren atau kelemahan sistemik seperti itu. Kesimpulannya adalah ini adalah insiden yang terisolasi," klaim Truss.
Andrew Smith dari Kampanye Menentang Perdagangan Senjata mengatakan bahwa langkah ini adalah keputusan yang memalukan dan bangkrut secara moral.
"Pengeboman Yaman yang dipimpin Arab Saudi telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dan pemerintah sendiri mengakui bahwa senjata buatan Inggris telah memainkan peran sentral dalam pemboman itu. Kami akan mempertimbangkan keputusan baru ini dengan pengacara kami dan akan menjajaki semua opsi yang tersedia untuk menentangnya," ujar Smith
Menurutnya, bukti-bukti menunjukkan pola yang jelas dari pelanggaran keji dan mengerikan terhadap hukum humaniter Internasional oleh koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah berulang kali menargetkan pertemuan sipil seperti pernikahan, pemakaman dan pasar.
"Pemerintah mengklaim bahwa ini adalah insiden terisolasi, tetapi berapa ratus insiden terisolasi yang diperlukan bagi Pemerintah untuk berhenti memasok persenjataan?" tegasnya.
Smith menambahkan bahwa keputusan itu memperlihatkan peringkat kemunafikan di jantung kebijakan luar negeri Inggris.
"Baru kemarin pemerintah berbicara tentang perlunya memberi sanksi kepada pelanggar hak asasi manusia, tetapi sekarang telah menunjukkan bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk terus mempersenjatai dan mendukung salah satu kediktatoran paling brutal di dunia," pungkasnya.
Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumalh negara lain melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015 dan sampai saat ini, serangan militer tersebut telah menewaskan puluhan ribu warga Yaman dan memaksa jutaan warga negara ini mengungsi.
Agresi pasukan kaolisi pimpinan Arab Saudi ke Yaman dan blokade darat, laut dan udara terhadap negara ini juga telah menciptkaan bencana kemanusiaan mengerikan di Yaman. Infrastruktur vital Yaman juga menjadi sasaran kebrutalan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi,.
"Selama lima tahun terakhir, Arab Saudi telah memimpin koalisi militer terhadap Yaman. Perang telah menewaskan ribuan warga sipil. Perang telah menghancurkan infrastruktur Yaman," kata Koordinator kemanusiaan PBB untuk Yaman Lise Grande. (RA)
