Krisis Semenanjung Korea: dari Perang Verbal Hingga Potensi Perang

Korea Utara memulai ancamannya terhadap Amerika Serikat di saat Cina dan Rusia menyetujui resolusi DK PBB 2371 serta mengkritik segala bentuk sanksi pangan yang akan menarget rakyat Korea Utara dan di satu sisi berusaha mengalihkan opini masyarakat Korea Utara dan bahkan pejabat negara itu bahwa Amerika Serikat merupakan faktor utama di balik sanksi pangan terhadap rakyat Korea Utara.

Oleh sebab itu, Cina dalam sikap terbarunya terkait program rudal Korea Utara mendapat kritikan tajam dari Pyongyang, akhirnya mendesak Amerika Serikat dan Korea Utara mengakhiri perang verbal mereka.

Terkait sikap Beijing terkait program rudal Korea Utara, terdapat banyak pandangan termasuk pertanyaan mengapa Cina menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2371 yang anti-Korut. Mengingat Beijing merupakan sekutu strategis Pyongyang, banyak analis yang berpendapat bahwa politik kritis kedua negara itu merupakan trik untuk mereduksi tekanan Ameirka Serikat terhadap Cina.

Washington beberapa waktu terakhir melempar kritikan tajam soal "tanggung jawab Cina terhadap Korea Utara" dan berusaha membenturkan Beijing dengan Pyongyang. Pemerintah Beijing mereaksi kritikan tersebut dengan bersikap seolah tidak menyetujui progra rudal Korea Utara. Persetujuan Cina terhadap resolusi yang dirancang Amerika Serikat di Dewan Keamanan itu membuat Presiden AS Donald Trump tidak dapat menyembunyikan kegirangannya.

Dalam hal ini ada beberapa poin yang penting untuk digarisbawahi. Resolusi terbaru merupakan resolusi ketujuh Dewan Keamanan PBB anti-Korea Utara yang tidak mencapai hasil sesuai keinginan AS. Karena yang lebih penting dari ratifikasi resolusi tersebut adalah mekanisme pelaksanaan seluruh poinnya, di mana Cina hingga kini tidak menunjukkan keseriusan di dalamnya.

Poin berikutnya, resolusi 2371 diratifikasi di saat tekanan Amerika Serikat terhadap Cina meningkat tajam dan untuk mengelola krisis serta mereduksi atmosfer permusuhan di Semenanjung Korea, Cina terpaksa mengikuti langkah AS dengan menyetujui resolusi anti-Korut. Dengan cara ini, Cina memberikan sedikit ruang bernafas bagi kawasan di bawah tekanan Amerika Serikat.

Bruce Klingner, seorang analis Asia di Heritage Foundation mengatakan: "Tujuan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan pre-emtive terhadap Korea Utara telah meningkatkan kekhawatiran dan serangan tersebut akan menyebabkan tragedi."

Poin ketiga adalah tekanan internal dari berbagai kubu politik dan media yang ditujukan terhadap Presiden AS karena dianggap gagal mengelola krisis di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, ratifikasi resolusi anti-Pyongyang bukan hanya menjadi poin positif bagi Trump melainkan juga menjadi manifestasi kerjasama Beijing dengan Gedung Putih.

Adapun poin keempat adalah bahwa Cina menyadari dengan baik bahwa satu-satunya urat nadi Korea Utara adalah perbatasannya dengan Cina dan Beijing tidak pernah menyikapi serius seluruh sanksi terhadap Pyongyang serta melanjutkan kerjasama di semua bidang. Oleh karena itu, persetujuan Cina terhadap resolusi terbaru DK PBB bukan berarti implementasinya. Apalagi di dalam resolusi tersebut tidak disebutkan hukuman untuk negara-negara yang tidak mematuhinya.

Poin kelima di balik persetujuan Cina terhadap resolusi 2371 anti-Korut adalah upaya Beijing untuk mendorong pemerintah Amerika Serikat bersikap lebih rasional di hadapan krisis Korea Utara. Karea berlanjutnya uijcoba rudal balistik Korea Utara akan semakin membuat Amerika murka dan yang dikhawatirkan Washington akan menempuh segara cara untuk menghentikan Pyongyang.

Sebab itu, Cina dan Rusia kali ini mengamini resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan Amerika Serikat. Proses ratifikasi yang berlangsung cukup lama yaitu sekitar satu setengah bulan itu terbukti efektif meredam kemarahan para pejabat AS. Dan ini merupakan keberhasilan Cina dalam mengontrol dan mengelola krisis Semenanjung Korea. 

Situs CNN dalam hal ini menulis, "Cina menginginkan pencegahan terjadinya perang di perbatasan selatannya yang akan menyebabkan mengalirnya jutaan pengungsi ke wilayah Cina. Dalam hal ini, kehadiran militer AS di perbatasan Cina juga dapat dibayangkan."

Menurut Pyongyang, program rudal dan nuklirnya sudah sampai pada titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali, dan bahwa Korea Utara tidak akan mengijinkan capaiannya itu menjadi tumbal transaksi terselubung atau nyata antara Cina dan Amerika Serikat.

Cho Yong-choi, analis masalah internasional Korea Utara dalam hal ini mengatakan, "Ujicoba rudal Korea Utara adalah langkah legal sesuai peraturan internasional dalam mempertahankan diri dan bahwa protes Amerika Serikat terhadap langkah Pyongyang ini menunjukkan pelanggaran lancang terhadap kedaulatan dan kehormatan Korea Utara."

Krisis Semenanjung Korea dengan poros Korea Utara harus diperhatikan berdasarkan dua pandangan. Pertama, perspektif "power versus power" atau prinsip pertahanan. Korea Utara dengan melanjutkan ujicoba rudal dan program nuklirnya, telah sampai pada kemampuan di mana dapat membuat Amerika Serikat khawatir dengan serangan pre-emptive rudalnya. Adapun perspektif kedua adalah "friksi kekuatan heterogen". Dalam persepektif tersebut negara yang lebih lemah tidak akan menghadapi negara yang lebih kuat dengan semangat "nothing to loose" yang akan memicu langkah-langkah ledakan dan tidak dapat terprediksi.

Oleh karena itu, Amerika Serikat sebagai negara lebih kuat sebelum mengkhawatirkan penargetan wilayahnya, harus terlebih dahulu mengkhawatirkan dampak destruktif dari segala bentuk aksi "bunuh diri" Korea Utara terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Dengan demikian, pada dua perspektif tersebut, Amerika Serikat sepenuhnya terjebak dalam pusaran maut Korea Utara. 

Sebagian analis berpendapat bahwa Cina melalui Korea Utara sedang merusak dan menggerogoti kedigdayaan Amerika Serikat. Beijing dan Pyongyang menurut mereka sedang menggulirkan program sangat jitu dan terencana untuk menekuk lutut Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di sisi lain, Cina juga sedang menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa Washington sudah tidak memiliki kekuatan seperti di masa lalu untuk melakukan segala hal khususnya di kawasan Asia Timur.