Kendala Cina untuk Berubah Jadi Kekuatan Global

Salah satu hambatan dan masalah terpenting yang dihadapi pemerintah Cina untuk merubah negaranya menjadi kekuatan global adalah pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi sejumlah faktor.

Maraknya korupsi, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun instansi pemerintahan, menyebabkan larinya aset nasional Cina ke luar negeri atau keluarnya aset tersebut dari sektor produksi.

Oleh karena itu Presiden Cina, Xi Jinping memulai pemberantasan korupsi dari dalam tubuh partai komunis sendiri. Jinping juga berusaha memperkokoh kekuatan politik guna meraih dukungan masyarakat yang lebih besar untuk mencegah keruntuhan partai berkuasa.

Selain masalah korupsi, kendala lain yang dihadapi Cina adalah produk-produk berkualitas rendah yang menyebabkan negara itu kehilangan sejumlah pangsanya. Terutama dengan masuknya negara-negara ekonomi baru seperti India dan Vietnam ke pasar global, yang menaikkan level persaingan.

Karenanya, dalam kongres Partai Komunis Cina ke-19, Xi Jinping kembali menegaskan bahwa prioritas program kerja kabinetnya adalah memerangi korupsi dan memulihkan iklim produksi serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi upaya pemerintah Cina mendorong pertumbuhan ekonomi, memaksa Beijing harus berhadapan dengan hambatan yang diciptakan Amerika Serikat.

Sejumlah kelompok politik dan ekonomi Amerika menganggap Cina sebagai satu-satunya faktor yang mengancam hegemoni negara itu, dan mereka menegaskan cara apapun yang bisa dilakukan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi Cina, salah satunya dengan menyeret Beijing ke dalam persaingan senjata di kawasan. 

Steve Bannon, mantan kepala bidang strategi Presiden Amerika mengatakan, soal Cina, kita (Amerika) tidak sekedar melakukan sebuah kesalahan kecil. Tapi kesalahan strategis yang besar. Jika anda mendengarkan pidato Presiden Xi Jinping baru-baru ini, ia tidak berbicara tentang negaranya yang akan menjadi superpower bersama Amerika. Tidak, bukan itu, tapi tentang mereka (Cina) yang sedang merebut hegemoni dunia.

Faktor kedua yang mendorong Cina lebih memusatkan perhatian pada urusan dalam negeri adalah masalah ketidakadilan sosial. Pusat Riset Ilmu Humaniora dan Sosial, Universitas Beijing dalam salah satu penelitiannya di tahun 2014 mengumumkan, satu persen keluarga Cina menguasai sepertiga dari total kekayaan nasional. Sementara 25 persen yang terendah hanya menikmati satu persen aset nasional.

Di tengah sejumlah banyak laporan yang menunjukkan ekspor luas Cina, kenyataan di lapangan, lebih dari setengah warga negara itu miskin. Di sisi lain, partai berkuasa Cina mengklaim, mayoritas rakyat negara ini berhasil keluar dari jurang kemiskinan. Meski demikian, pemerintah Cina selalu menempatkan program pemberantasan kemiskinan sebagai prioritas kerjanya.

He Qinglian, salah satu ekonom Cina menuturkan, ada tiga faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Cina secara signifikan. Investasi dalam dan luar negeri, perdagangan internasional dan permintaan dalam negeri yang harus dijaga betul oleh Beijing supaya tidak mengalami penurunan. Pasalnya, hal ini akan mempengaruhi program-program kerja pemerintah termasuk pemberantasan kemiskinan.

Faktor ketiga yang menghambat pertumbuhan ekonomi Cina adalah ketergantungan energi negara itu. Cina mengimpor lebih dari 60 persen kebutuhan energinya, dan Teluk Persia adalah salah satu sumber pasokan energi terpenting negara itu. Di sisi lain, penerapan kebijakan Amerika dan sekutunya untuk menciptakan krisis di kawasan, mungkin saja bisa menghentikan pasokan minyak ke Cina.

Lebih dari itu, Cina bergantung pada impor besi, tembaga, seng dan bijih logam. Di bidang pangan, meski Cina berhasil memenuhi 78 persen kebutuhan bahan makanan dalam negeri, namun dilaporkan bahwa hampir 200 juta orang di negara itu masih bergantung pada makanan impor.

Fluktuasi harga biji gandum di Cina akan berpengaruh pada stabilitas pasar global dan setiap bencana alam atau perang yang terjadi di sebuah negara produsen biji gandum, akan menurunkan permintaan dan pada akhirnya meningkatkan harga di Cina.

Dalam masalah wilayah, Cina juga rentan konflik termasuk dengan Taiwan, Tibet dan Provinsi Xinjiang serta terlibat sengketa wilayah dengan India di Negara Bagian Sikkim. Oleh karena itu, Presiden Xi Jinping dalam kongres Partai Komunis ke-19 juga menegaskan pentingnya menjaga integritas teritorial negara ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan terbesar pemerintah Beijing adalah intervensi asing,  perluasan terorisme dan separatisme di perbatasan negara itu. Pecahnya konflik etnis dan agama di Cina memicu kekhawatiran di tengah pejabat pemerintah Beijing, bahwa mungkin saja hal ini berdampak pada melemahnya kekuatan pemerintah pusat sehingga mendorong negara itu ke arah perpecahan.

Dengan demikian, Amerika dan beberapa negara sekutunya yang tidak menghendaki Cina menjadi salah satu superpower dunia, akan memanfaatkan konflik etnis yang mengancam Cina sebagai alat untuk menyibukkan Beijing dengan urusan dalam negeri.

Faktor lain yang menghambat Cina menjadi salah satu kekuatan global adalah ideologi dan budaya. Tidak diragukan Cina memiliki budaya kuat yang berlandaskan pada disiplin tinggi dan kerja keras, yang terbukti bisa mengantarkan negara itu ke peringkat kedua ekonomi terbesar dunia. Akan tetapi negara itu dinilai tidak punya ideologi yang cukup kokoh untuk ditawarkan kepada dunia guna mendukung hegemoninya.

Para analis percaya, posisi geopolitik Cina tidak cukup mendukung untuk menjadikannya kekuatan hegemonik dunia. Pasalnya, untuk menjadi kekuatan global, Cina harus memenuhi sejumlah syarat, salah satu yang terpenting adalah pengaruh di kawasan dan kemampuan bertahan dari segala bentuk kemungkinan konfrontasi dan dikte pihak asing.

Sementara Cina harus berhadapan dengan rival berat seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Australia yang masing-masing berusaha mempengaruhi kawasan demi kepentingan Amerika.

Strategi militerisme Jepang yang diusung Shinzo Abe, perdana menteri negara itu dan dilakukan dengan mengamandemen undang-undang dasar hingga tahun 2020, adalah untuk melawan kekuatan militer Cina.

Jepang yang sebelumnya merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia, sekarang sampai pada kesimpulan bahwa untuk mempengaruhi konstelasi politik global harus memiliki kekuatan militer.

Arthur Ding, peneliti di Institut Hubungan Internasional, Universitas Nasional Chengchi, Taiwan mengatakan, para komandan senior Cina harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan setiap operasi militer.

Ia menambahkan, Jepang saat ini memiliki peralatan, pelatihan dan instalasi militer terbaik meskipun tidak diuntungkan dari koalisi keamanan dengan Amerika, dan negara itu berada dalam kondisi yang lebih baik dari Cina.

Maka dari itu, Presiden Cina selain menekankan perang serius melawan korupsi di tubuh militer negara itu, juga meminta para perwira untuk berpikir meningkatkan kemampuan militer Cina.

Strategi Cina sebagaimana yang dijanjikan Xi Jinping hingga tahun 2035 membutuhkan anggaran sekitar 400 milyar dolar dan diperkirakan akan menjadi beban berat bagi negara itu. Henry Kissinger, mantan menteri luar negeri Amerika memberikan evaluasi yang cukup menarik terkait posisi global Cina.

Ia menuturkan, kita sedang berada pada momen langka yang harus menempatkan kepentingan dua negara, Amerika dan Cina dalam satu posisi yang sama. Era pasca perang dingin sebenarnya bukan sebuah era, tapi momen untuk mengubah perang dingin dua pihak menjadi sebuah fenomena global yang lebih rumit, dan sampai sekarangpun masih melibatkan dua kekuatan besar dunia.