Di Balik Protes Hong Kong

Protes massa di Hong Kong tidak bisa dilihat secara sederhana yang hanya melibatkan warga pemerintah daerah Hong Kong saja, tapi melibatkan para pemain penting, terutama Cina, Inggris dan AS.

Pemerintah Cina memperingatkan Inggris agar menghentikan intervensi di Hong Kong di tengah berlanjutnya aksi protes anti-pemerintah. 

Sementara itu, Kantor Komunikasi Cina di Hong Kong mendesak pemerintah daerah Hong Kong untuk mengambil tindakan nyata dalam memulihkan ketertiban dengan menggunakan kekuatan untuk melawan para perusuh.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh surat kabar South China, pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa tindakan para perusuh sudah mengarah kepada aksi terorisme.

Protes publik di Hong Kong yang dipicu rencana untuk mengekstradisi tersangka penjahat ke Cina telah meningkat meskipun mengalami penundaan selama 10 pekan terakhir. Tuntutan pengunjuk rasa naik menjadi suara protes pelengseran Carrie Lam dan penyelenggaraan pemilu untuk menentukan penggantinya.

Padahal pemerintah daerah Hong Kong telah berusaha memenuhi seruan pemrotes dan mencegah kekacauan di kota yang berpotensi mengganggu bisnis dengan menahannya di lokasi tertentu, seperti Victoria Park. 

Tapi dari kacamata Cina, Inggris yang pernah menguasai Hong Kong sebelum 1997 menjadi aktor yang terlibat dalam aksi protes dan kekacauan di Hong Kong dengan memasukkan  para perusuh ke wilayah tersebut. Daerah ini berada dalam  kendali Inggris dari tahun 1842 hingga 1997. Amerika Serikat juga mencoba menggunakannya sebagai alat untuk menekan Beijing, dengan menuduh pemerintah Cina melanggar hak asasi manusia di Hong Kong ketika perang perdagangan berlanjut.

Sejak 2017, seiring naiknya Donald Trump sebagai presiden  Amerika Serikat, ia telah melancarkan perang dagang dengan Cina dengan mengenakan kenaikan tarif terhadap barang-barang impor dari Cina. Washington juga menggunakan tangan para pendukung demokrasi di Hong Kong untuk pemerintah Beijing. 

Dari sudut pandang kalangan politik dan ekonomi di Hong Kong, Inggris dan Amerika Serikat mengejar tujuan yang sebagian besar bersifat ekonomi dan melengkapi perang dagang Trump terhadap Beijing dengan mendukung protes dan kerusuhan di wilayah tersebut.

Tujuan pertama mereka merusak rencana ekonomi pemerintah Cina untuk menarik investasi asing. Dengan mempertimbangkan posisi ekonomi dan komersial Hong Kong yang istimewa, setelah penyerahan Hong Kong ke Cina pada tahun 1997, pemerintah Beijing mencoba menggunakan posisi ekonomi dan komersial Hong Kong untuk menarik dana untuk tanah asalnya. Keberhasilan pemerintah Cina dalam hal ini menjadi salah satu alasan paling penting bagi kegagalan Donald Trump dalam perang dagang dengan Cina.

Karena itu, Amerika Serikat dan Inggris memanfaatkan gejolak di Hong Kong supaya investasi di daerah ini lari keluar. Selama beberapa tahun terakhir, keamanan dan stabilitas nasional yang terjaga menyebabkan Hong Kong menjadi tempat yang diburu para investor asing untuk menanamkan modalnya. 

Tapi kini, di bawah kebijakan perang dagang yang disulut Trump terhadap Cina, Hong Kong juga tidak kebal dari intervensi Washington dan London. Senator AS yang terkemuka Ben Cardin baru-baru ini mengancam pemerintah Cina bahwa mereka bisa kehilangan status perdagangan khusus, jika Beijing campur tangan langsung dalam menekan aksi protes di Hong Kong.

Tujuan utama kedua AS dan Inggris memicu kerusuhan di Hong Kong, untuk mengurangi jumlah wisatawan dan  memukul industri pariwisatanya.

Pasalnya, kerusuhan dan krisis yang terus berlanjut dapat mencegah wisatawan melakukan perjalanan ke Hong Kong bahkan dari tanah asal mereka, Cina. Wilson Chong, seorang ahli ekonomi senior Hong Kong menyatakan prihatin dengan masa depan situasi ekonomi Hong Kong dan menekankan bahwa AS dan Inggris telah menargetkan pasar ritel dan pariwisata.

Target ketiga dari dukungan AS dan Inggris terhadap kerusuhan di Hong Kong adalah menurunkan kepercayaan konsumen yang sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir karena penurunan ekonomi global. 

David Wong, Kepala Serikat Produsen Cina-Hong Kong, mengatakan berlanjutnya kerusuhan di daerah itu telah merusak pertumbuhan ekonominya, dan mengatakan pasar ritel dan kepercayaan konsumen telah dirusak oleh kerusuhan beberapa bulan terakhir di Hong Kong.

Beberapa kalangan peneliti di Cina, termasuk institut riset Fudan Shanghai memandang protes di Hong Kong dipengaruhi oleh pola revolusi warna-warni mampu dikuasai oleh pemerintah Cina.

Namun, skenario paling penting yang saat ini sedang dijalankan oleh para pemrotes dan pendukung Barat mereka di Hong Kong adalah mengangkat masalah ini di arena internasional sehingga lembaga-lembaga internasional bisa terlibat di dalamnya.

Dengan mempertimbangkan manajemen krisis oleh pemerintah Cina di Hong Kong yang independen, para pengunjuk rasa dapat menempatkan Cina pada posisi yang lemah berhadapan dengan Amerika Serikat dan Inggris. Sementara itu, Cina berupaya mengejar para pengunjuk rasa yang dikategorikan sebagai teroris. Pendukung Barat mereka tidak mungkin dapat mempertahankan dan melindungi para perusuh di Hong Kong dalam beberapa bulan terakhir.

Yang perlu diperhatikan tentang perkembangan Hong Kong adalah upaya AS dan Inggris untuk mengambil keuntungan dari kondisi politik dan eksekutifnya yang spesifik setelah bergabung dengan Cina pada tahun 1997. Situasi ini secara khusus membuka jalan bagi Inggris untuk menekan kepada pemerintah Beijing dalam masalah  Hong Kong, dengan tekanan politik dan HAM. Kondisi ini dapat mendorong Cina untuk mengakhiri krisis ini.

tampaknya problem Hong Kong tidak sekedar masalah tuntutan pemrotes dalam sejumlah usu yang disampaikannya, tapi menyangkut masalah ideologi dan kepentingan Cina dan Inggris. Sebagaimana disampaikan Presiden Cina, Xi Jinping, status dua sistem dalam satu negara menjadi tantangan bagi Beijing yang dimuat media Barat.(PH)