Intervensi Barat di Urusan Internal Iran

Barat pasca kemenangan Revolusi Islam di Iran dan pembentukan pemerintahan Republik Islam, senantiasa memilih pendekatan permusuhan terhadap Tehran. Sekaitan dengan ini, Barat berusaha menekan Republik Islam Iran dengan harapan mampu menumbangkan pemerintahan ini.

Upaya Barat tersebut direalisasikan mulai dari perang yang dipaksakan Iran-Irak, klaim palsu terkait program nuklir Iran serta berbagai sanksi dengan alasan ini.

Pelopor upaya anti Iran dari Barat adalah Amerika Serikat. Para presiden Amerika baik dari Republik maupun Demokrat, selama empat dekade lalu dengan berbagai kebijakan, berusaha melemahkan dan menumbangkan Republik Islam Iran. Namun upaya mereka sia-sia.

Kerusuhan terbaru di Iran dengan alasan kenaikan bensin meletus sejak hari Jumat (15 November 2019). Peristiwa ini menurut pandangan Barat khususnya Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa sama halnya dengan peluang untuk mengintervensi urusan internal Iran. Dalam hal ini mereka bukan saja secara terang-terangan mendukung para perusuh, tapi juga berusaha menekan Republik Islam untuk tidak melawan mereka.

Padahal berbagai bukti menunjukkan ada campur tangan Barat untuk memperluas aksi kerusuhan dan instabilitas di Iran serta kerusuhan ini diprogram sebelumnya. Besarnya aksi perusakan fasilitas publik di kerusuhan terbaru mengindikasikan bahwa kerusuhan tersebut bukan pekerjaan warga biasa, tapi hasil dari sebuah skenario yang telah dirancang sebelumnya.

Untuk menjelaskan kerusuhan di Iran, pertama-tama kita harus merujuk sikap Amerika dan kemudian sejumlah pemerintah Eropa serta tujuan mereka. Presiden AS, Donald Trump senantiasa menunjukkan sikap anti Iran dan menekankan kebijakan represi maksimum terhadap Tehran untuk memaksa Iran menerima keinginan Washington.

Trump menyalahgunakan setiap peluang untuk mengintervensi urusan internal dan mengumbar klaim mengasihani rakyat Iran. Sekaitan dengan ini, Gedung Putih, Ahad (17/11/2019) sore dalam statemen intervensifnya seraya mengulang klaim palsu anti Iran, mendukung segelintir perusuh yang melakukan aksi perusakan fasilitas publik dengan dalih kenaikan harga bensin di sejumlah kota Iran.

Di statemen Gedung Putih disebutkan, "Amerika Serikat mendukung rakyat dan protes damai anti pemeritah. Kami mengutuk pemanfaatan pasukan pembunuh dan pembatasan ketat terhadap demonstran." Sikap Gedung Putih ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri AS. Brian Hook, utusan khusus AS untuk Iran Senin (18/11/2019) seraya mengulang klaim palsu anti Iran dalam sebuah statemen intervensifnya secara transparan menyatakan, Amerika sangat mendukung perusuh dan kerusuhan di Iran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo yang negaranya memiliki berkas tebal intervensi di urusan internal Iran, Sabtu (16/11) malam di akun twitternya seraya menyinggung berbagai protes di sejumlah kota Iran akibat reformasi harga bensin mengklaim, Washington mendukung rakyat Iran. Sementara menurut pandangan Iran, pemerintah Trump tengah menyalahgunakan kondisi saat ini demi memajukan tujuan busuknya dan mereka tidak memiliki niat baik apapun terhadap warga Iran.

Pemerintah Trump yang berulang kali menggulirkan beragam tudingan terhadap Iran, dalam hal ini ia mengekar pendekatan represi maksimum untuk memaksa Iran mengubah perilakunya dan memaksakan tuntutan ilegal Amerika dalam bentuk 12 tuntutan Mike Pompeo. Selain itu, ia mengklaim sangat mengasihani rakyat Iran.

Trump seraya mengumumkan keluarnya AS dari JCPOA dan memulihkan kembali sanksi nuklir terhadap Iran, secara praktis telah mengobarkan perang ekonomi dengan menciptakan kemiskinan luas dan instabilitas di Iran. Ia dan petinggi Amerika lainnya berulang kali berbicara mengenai pentingnya represi maksimum terhadap rakyat Iran dengan anggapan mampu membuat rakyat dan pemerintah Iran saling berhadapan dalam koridor kebijakan pemiskinan dan pemberontakan.

Hal ini menunjukkan kedengkian besar Trump terhadap bangsa Iran karena kegagalannya menundukkan rakyat Iran melalui upayanya mengalahkan Republik Islam Iran. Amerika secara langsung berusaha mengkoordinir kerusuhan di Iran dan mengarahkannya. Dalam hal ini, Direktur eksekutif institut Ron Paul, Daniel McAdams mengungkapkan, Dinas Rahasia AS (CIA) berperan dalam aksi kerusuhan terbaru di Iran.

Daniel McAdams Selasa (19/11) dalam wawancaranya dengan televisi Russia to day (RT) terkait instabilitas dan kerusuhan terbaru di Iran mengatakan, transformasi terbaru Iran bukan sekedar protes kenaikan harga bensin, tapi sebuah kerusuhan yang dikobarkan melalui anasir Amerika di Iran serta mengikuti teladan CIA.

Ia mencontohkan kelompok MKO sebagai anasir AS dan mengatakan, bentuk kerusuhan seperti ini mayoritasnya hasil dari kinerja CIA yang dilancarkan oleh pemerintahan Donald Trump dan sejak tahun lalu tanggung jawabnya diserahkan kepada Michael D'Andrea, salah satu perwira tinggi CIA yang juga dikenal dengan julukan Ayatollah Mike.

Koran New York Times dalam laporannya yang mendapat respon besar, menguak rencana yang dipimpin D'Andrea di CIA untuk mengobarkan kerusuhan dan instabilitas di Iran yang didukung oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Model dan esensi kerusuhan terbaru di Iran serta laporan dan statemen petinggi Amerika selama beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa AS sebelum meletusnya protes di Iran telah melakukan banyak persiapan.

Salah satu anggota Demokrat beberapa hari setelah meletusnya kerusuhan di Iran mengklaim, "Protes di seluruh Iran menunjukkan bahwa kepemimpinan ulama di Iran mulai runtuh dan Iran membutuhkan kebebasan lebih besar." Sementara Koran Haaretz Israel sebelumnya mengutip berbagai sumber resmi AS menulis, "Anggota DPR Amerika meyakini bahwa saat ini merupakan kesempatan langka untuk menjatuhkan pemerintahan Iran."

Pusat Studi Keamanan Internasional di bawah pengawasan pemerintah AS merilis laporan detail mengenai kerusuhan dan protes di Iran dan laporan ini menunjukkan bahwa Amerika senantiasa menyusun program bagi transformasi internal Iran.

Amerika di kerusuhan tahun 2018 di sejumlah wilayah Iran juga ingin menumbangkan pemerintahan Republik Islam dan Trump serta petinggi Washington lainnya mempertebal tekadnya untuk menekan Tehran. Protes dua tahun lalu merupakan salah satu faktor berpengaruh bagi keluarnya AS dari JCPOA dan penerapan kembali sanksi baru demi menekan lebih keras Tehran.

Richard Grenell, duta besar Amerika di Jerman pada 19 November 2019 di akun twitternya menulis, "Kami mendengarlam suara rakyat Iran. Kami menyadari kesulitan yang ada, namun saat ini kami tidak dapat merilis perincian lebih besar atas apa yang telah kami lakukan hingga kini."

Sejumlah negara Eropa seperti Jerman dan Perancis secara terang-terangan juga mendukung kerusuhan terbaru di Iran dan menuntut represi lebih keras terhadap Republik Islam Iran. Ini menunjukkan bahwa Eropa meski mengklaim menentang pandangan Amerika di isu kesepakatan nuklir (JCPOA) dan menekankan untuk menjaga kesepakatan ini demi kepentingan pribadi mereka, namun mereka satu suara dengan Amerika di pendekatan anti Iran dan upaya untuk melemahkan dan menumbangkan pemerintah Tehran.

Departemen Luar Negeri Perancis 18 November 2019 dalam sebuah statemen intervensif mengklaim pentingnya menghormati kebebasan berpendapat dan hak protes damai di Iran. Ini merupakan respon pertama Perancis atas transformasi dan kerusuhan terbaru di Iran yang dilakukan melalui statemen intervensif.

Seruan Deplu Perancis atas protes damai di Iran dirilis ketika hanya beberapa hari lalu, aksi demi rompi kuning di Perancis berujung pada kekerasan atas campur tangan aparat keamanan.

Sementara pemerintah Jerman saat merespon transformasi terbaru di Iran dalam sebuah statemen intervensifnya menuntut perhatian terhadap tuntutan demonstran. Jubir Angela Merkel 18 November dalam sebuah statemen intervensifnya meminta Iran supaya apa yang diklaim sebagai protes legal di Iran dihormati dan tuntutannya dipenuhi. Ia mengatakan, ketika warga mengungkapkan ketidakpuasannya atas kondisi ekonomi dan politik, seperti apa yang terjadi di Iran saat ini, harus dihormati. Lebih lanjut ia meminta pemerintah Iran membalas dengan tepat tuntutan ini melalui pendekatan dialog.

Kesamaan sikap AS dan Eropa terkait kerusuhan terbaru di Iran menunjukkan bahwa meski pemerintah Trump memainkan peran polisi buruk dan trioka Eropa serta Uni Eropa memainkan peran polisi baik terkait Iran, namun karena esensi permusuhan dengan Iran pada akhirnya mereka memiliki tujuan sama, yakni berusaha menumbangkan pemerintahan Republik Islam Iran.

Amerika menganggap bahwa dengan perang syaraf dan aksi-aksi penumbangan yang disertai dengan represi ekonomi terhadap Iran, mereka dapat memaksa Tehran menyerah terhadap tuntutannya. Pendekatan Amerika ini berarti intervensi di urusan internal Iran, sebuah langkah yang sepenuhnya ilegal menurut hukum internasional dan piagam PBB.

Pada dasarnya pendekatan AS terhadap Iran sekedar bertumpu pada ancaman, kekerasan dan pemaksaaan. Sementara pendekatan Eropa lebih halus melalui upaya diplomatik dan menolak menjalankan komitmennya di JCPOA.

Meski demikian Iran selama empat puluh tahun senantiasa melawan kebijakan dan langkah-langkah Barat pimpinan Amerika dan secara praktis mematahkan konspirasi ini. Iran telah membuktikan bahwa mereka sukses melawan kebijakan permusuhan Barat.

Rakyat Iran berulang kali menunjukkan loyalitas mereka terhadap pemerintah Republik Islam dan tekad mereka melawan konspirasi Barat. Mengingat kejahatan besar Amerika dan sejumlah negara Eropa terhadap rakyat Iran, aksi penipuan dengan kedok solidaritas terhadap bangsa ini tidak mampu menipu bangsa Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Mousavi seraya mengisyaratkan statemen intervensif Menlu AS, Mike Pompeo dalam mendukung perusuh mengatakan, rakyat terhormat Iran dengan baik menyadari bahwa statemen seperti ini tak lebih ungkapan bermuka dua dan menjijikkan serta tidak memiliki rasa solidaritas yang jujur.