PM Norwegia: Israel Picu Bencana Regional
(last modified 2024-09-05T07:30:21+00:00 )
Sep 05, 2024 14:30 Asia/Jakarta
  • PM Norwegia: Israel Picu Bencana Regional

Perdana Menteri Norwegia mengumumkan dalam pidatonya bahwa Israel telah menimbulkan konsekuensi bencana di Asia Barat dengan menggunakan kekerasan.

Tehran, Parstoday-Jaringan Berita Al Jazeera melaporkan, Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store yang negaranya sedang dalam proses menyetujui babak baru sanksi terhadap rezim Zionis hari Rabu (4/9/2024) mengumumkan bahwa Norwegia telah menuntut gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tahanan. 

"Israel tidak menggunakan senjata yang proporsional dalam perang melawan Gaza dan hal ini telah menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. dan Norwegia tidak merasa optimis mengenai gencatan senjata," ujar PM Norwegia.

Meskipun Norwegia mendukung keputusan Pengadilan Kriminal Den Haag yang menuduh rezim Zionis melakukan genosida di Gaza, mengacu pada reaksi kabinet Netanyahu terhadap posisi Norwegia baru-baru ini. 

Ia menambahkan, "Pembatalan izin diplomat Norwegia di Israel berdampak pada sikap Norwegia yang tidak akan mempengaruhi sikapnya terhadap Tel Aviv,".

Dalam konteks Dana Kekayaan Nasionalnya Norwegia juga mengumumkan kemarin bahwa mereka berencana untuk memperketat standar etika dan berhenti bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang membantu rezim pendudukan Israel dalam perang Gaza dan menarik sahamnya dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Dana kekayaan negara Norwegia menyarankan kementerian keuangan negara itu untuk mengakhiri investasi di beberapa perusahaan yang membantu rezim Israel melanggar hak-hak dan pendudukan Palestina.

Dana kekayaan Norwegia senilai 1,7 triliun dolar, yang dianggap sebagai dana investasi terbesar di dunia, juga berencana meninjau kembali kepemilikannya di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tepi Barat, dan dalam hal ini, perusahaan manufaktur senjata Amerika juga akan diselidiki.

Setelah mengumumkan kabar tersebut, rezim Zionis mencabut izin diplomat Norwegia untuk bekerja di wilayah pendudukan.(PH)

Tags