PBB Menyutujui Resolusi Baru untuk Mendukung Palestina

Komite Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui sebuah resolusi, menekankan hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri di tanah Palestina dan berhak atas kebebasan dan kemerdekaan serta pembebasan segera dari pendudukan rezim Zionis.

Komite Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan Majelis Umum juga menekankan keputusan Pengadilan Den Haag mengenai tidak sahnya pendudukan rezim Zionis dan segera berakhirnya pendudukan tersebut.

Resolusi ini disetujui melalui pemungutan suara 170 negara, dan hanya 5 negara, Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, Mikronesia dan Nauru serta rezim Zionis yang memberikan suara menentangnya.

Resolusi PBB yang baru disetujui ketika genosida Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut, dan rezim ini, mengabaikan semua prinsip kemanusiaan dan tuntutan internasional, tidak hanya terus menduduki tanah Palestina, tetapi juga terus membunuh warga Palestina oleh Israel.

Ini adalah untuk kesekian kalinya PBB, dengan mengeluarkan resolusi mayoritas negara anggota, menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan pengakuan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri di tanah Palestina, tapi hal ini tidak terjadi. Saat ini, resolusi ini juga ditolak oleh Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat dan beberapa negara yang ikut menolak.

Namun, meski mendapat penolakan dari Amerika Serikat dan sekutunya, persetujuan mayoritas negara anggota PBB terhadap resolusi ini menunjukkan keinginan publik global untuk mengakhiri pendudukan rezim Zionis dan juga mengakui hak warga Palestina atas tanah air mereka.

Nawaf Salam, Presiden Mahkamah Internasional (Den Haag), baru-baru ini membela hak historis bangsa Palestina untuk membentuk negara yang merdeka dan bersatu seraya menyatakan, Tanah Palestina yang diduduki adalah tanah yang terintegrasi, berdaulat dan terhubung yang harus dihormati.

Faktanya, disetujuinya resolusi baru PBB yang mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sekali lagi menunjukkan bahwa rezim Israel, terlepas dari segala upaya dan dukungan penuh dari Amerika Serikat terhadap rezim ini, bukan hanya sejauh ini gagal meyakinkan komunitas internasional untuk mengambil alih tanah Palestina, justru mendapat penolakan yang semakin meningkat terhadap kebijakan dan pendekatan Israel ini setelah perang Gaza dan pembunuhan brutal rezim Zionis.

Isu yang bahkan meningkatkan protes terhadap sekutu Barat Israel seperti Amerika Serikat.

Profesor Universitas Harvard, John Mearsheimer menulis dalam konteks ini, Kebijakan proteksionis Amerika terhadap Israel tidak hanya membahayakan kepentingan nasional Amerika, tapi juga memicu ketegangan di Asia Barat;

Kejahatan Israel yang tak ada habisnya terhadap rakyat Palestina, perampasan tanah mereka, dan pengabaian permintaan internasional oleh Zionis menyebabkan negara-negara di dunia lebih memperhatikan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan pengakuan negara merdeka Palestina dan bahwa disetujuinya berbagai resolusi di bidang ini merupakan bukti klaim tersebut.

Pada prinsipnya, disetujuinya resolusi-resolusi tersebut dengan persetujuan mayoritas negara di dunia, terlepas dari apakah resolusi tersebut dilaksanakan atau tidak, menunjukkan bahwa saat ini, lebih dari sebelumnya, terdapat tuntutan global untuk diakhirinya pendudukan dan kejahatan rezim Zionis, serta pengusiran rezim ini dari lembaga-lembaga internasional.

Dalam hal ini, Kazem Gharib Abadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Internasional baru-baru ini mengatakan pada pertemuan gabungan para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab, Mempertimbangkan tindakan permusuhan rezim Zionis menentang legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk merobek Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelarangan kegiatan UNRWA di Wilayah Pendudukan, pembunuhan ratusan pegawai PBB dan pengabaian sepenuhnya terhadap perintah sementara Mahkamah Internasional, melanggar ketentuan Piagam PBB, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan rezim Zionis dari PBB.(sl)