Dinamika Asia Tenggara, 24 April 2022

Bantahan pemerintah Jakarta terhadap laporan terbaru Amerika Serikat tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menjadi salah satu topik hangat dalam perkembangan seputar Asia Tenggara selama sepekan terakhir.

Pemerintah Indonesia membantah laporan terbaru AS mengenai pelanggaran hak asasi manusia di negaranya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Indonesia, Mahfud MD membantah tudingan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui aplikasi Peduli Lindungi.

Bantahan yang sama disampaikan pula oleh Mahfud terkait dugaan pelanggaran HAM tentang pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia.

"Aplikasi Peduli Lindungi untuk menangani covid-19 dengan sebaik-baiknya. Mungkin dianggap melanggar HAM karena orang yang terpantau covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi selalu diketahui bahwa dia dilarang mengunjungi suatu tempat dan berdekatan dengan orang lain yang dianggap pelanggaran HAM," ungkap Mahfud dalam keterangan resminya yang ia sampaikan kepada media di Jakarta, Sabtu (16/4).

Mahfud melanjutkan pembatasan mobilisasi masyarakat melalui aplikasi Peduli Lindungi merupakan cara pemerintah menangani covid-19 di Tanah Air. Cara tersebut dinilai efektif dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbaik di Asia dalam penanganan covid-19.

"Justru Amerika Serikat yang paling berada di barisan paling bawah. Indonesia jauh di atas itu. Jadi sudah bagus Peduli Lindungi. Kalau memang ada yang merasa terganggu saat masuk mal harus di-scan kemudian diketahui dan dibatasi gerakannya itu suatu konsekwensi," ungkap Mahfud.

Mengenai pelanggaran HAM lain yang juga ada dalam catatan laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices yang dirilis Deplu AS, Mahfud menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 jumlah laporan pelanggaran HAM Amerika jauh lebih tinggi dari Indonesia dengan total laporan pelanggaran HAM Amerika mencapai 76 kasus.

Meskipun demikian, Mahfud menjelaskan bahwa rilis Deplu AS terkait laporan pelanggaran HAM yang bersumber dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak bisa dijadikan acuan sebagai bahan investigasi pelanggaran HAM.

"Itu hanya laporan, bukan investigasi. Tidak ada konsekwensi apa-apa karena memang laporan yang biasa saja yang kadang salah diartikan menjadi pelanggaran HAM serius seolah dewan resmi PBB mau menginvestigasi Indoensia," jelas Mahfud.

AS mengeluarkan Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia selama hampir lima dekade. AS mengeklaim laporan itu ditujukan untuk memberikan catatan faktual dan objektif tentang status HAM di seluruh dunia pada 2021 yang mencakup 198 negara dan wilayah.

"Informasi yang terkandung dalam laporan-laporan ini sangat penting atau mendesak mengingat pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di banyak negara, kemunduran demokrasi yang terus berlanjut di beberapa benua, dan otoritarianisme yang merayap yang mengancam hak asasi manusia dan demokrasi," tulis Deplu AS.

Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menanggapi masalah ini dengan menyentil pelanggaran HAM di Amerika Serikat usai Kedutaan AS di Jakarta merilis laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia soal RI pada Rabu (13/4) lalu.

"Apakah tidak ada kasus HAM di AS? Serius?" kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah pada Sabtu (16/4) saat dimintai tanggapan soal laporan HAM tersebut.

Kedutaan AS di Jakarta merilis laporan soal praktik Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2021. Mereka menyoroti sejumlah temuan pelanggaran HAM yang dilakukan berbagai pihak di Indonesia.

Kasus-kasus yang menjadi sorotan AS di antaranya kekerasan terhadap jurnalis hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

AS juga mencatat kesalahan etik dari Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait kasus korupsi Wali Kota Tanjungbalai di Sumatera Utara M Syahrial.

"Dewan [Pengawas KPK] memutuskan Siregar memiliki kontak yang tidak pantas dengan subjek investigasi untuk keuntungan pribadi dan memberlakukan pengurangan gaji satu tahun, 40 persen untuk Siregar atas pelanggaran tersebut," bunyi laporan itu.

Laporan tersebut juga menggarisbawahi korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Indonesia Kecam Serangan Rezim Zionis di Masjid Al Aqsa

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam aksi kekerasan bersenjata pasukan keamanan rezim Zionis terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa pada Jumat.

Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya hari Sabtu (16/4/2922) mengatakan, "Tindakan kekerasan terhadap warga sipil tersebut tak bisa dibenarkan dan harus segera dihentikan, apalagi dilakukan di tempat ibadah Masjid Al Aqsa di bulan suci Ramadan,"

Kemlu RI memandang tindakan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Indonesia, kata Kemlu, juga mendesak kekeraaan tersebut dapat segera dihentikan.

Kemlu menyayangkan sikap Israel yang melakukan tindak kekerasan di area Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat ibadah. Apalagi, peristiwa itu terjadi ketika umat Islam tengah berada di bulan suci Ramadan.

Sebelumnya, Pada Jumat (15/4/2022) kemarin, Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengumumkan bahwa lebih dari 150 warga Palestina dirawat di rumah sakit setelah bentrokan dengan polisi Israel di Al-Aqsa.

Polisi zionis menerobos masuk masjid yang menjadi situs paling suci ketiga bagi umat Islam itu. Mereka menembakkan peluru karet, bom suara, serta gas air mata ke arah jamaah Muslim.

Bentrokan ini terjadi saat tiga agama Ibrahim akan merayakan hari besarnya. Umat Islam menandai Jumat kedua bulan suci Ramadhan, orang-orang Yahudi bersiap untuk memulai liburan Paskah. Sementara itu umat Kristen dari gereja-gereja Barat merayakan Jumat Agung.

Indonesia Rayakan Hari Konferensi Asia Afrika

Hari Senin, 18 April diperingati sebagai Haاi Konferensi Asia Afrika yang dirayakan masyarakat Indonesia, terutama di Bandung.

Situs Pemerintah Daerah Bandung melaporkan, Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-67 diselenggarakan di kota Bandung dengan berbagai kegiatan. Asia Africa Festival yang merupakan acara tahunan sejak 2015 juga akan dilaksanakan tahun ini, dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi pandemi COVID-19.

Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-67 Tahun 2022 mengusung tema 'Pulih Bersama Bangkit Perkasa (Recover Together, Recover Stronger)'. Tema ini hadir sebagai pengenalan kepada publik tentang peringatan KAA sekaligus komitmen dari Museum KAA dalam mengemban visi untuk melestarikan nilai-nilai KAA yang bersumber dari Dasasila Bandung.

Berbagai kegiatan di Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika 2022 diadakan seperti: pengibaran 109 bendera negara peserta Konferensi Asia Afrika dan bendera PBB, jamuan teh petang bersama saksi sejarah KAA, peluncuran perangko peringatan 67 tahun KAA, peluncuran komik dan maskot KAA, serta konser sahabat Museum KAA.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika yang lebih dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika (KAA) digelar pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, kota Bandung, Jawa Barat.

Diawali dari Konferensi Colombo pada 28 April 1954, Indonesia melontarkan gagasan mengenai pertemuan negara-negara Asia-Afrika.

Peserta konferensi yang awalnya ragu pun pada akhirnya menyetujui ide tersebut.

Konferensi Asia Afrika ini digagas oleh lima negara, yakni Indonesia yang diwakili Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Ceylon (Srilanka) yang diwakili Perdana Menteri Sir John Kotelawala, Burma (Myanmar) diwakili oleh Perdana Menteri U Nu, Pakistan diwakili Perdana Menteri Mohammed Ali, dan India diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru.

Selain itu, Konferensi Asia Afrika diikuti oleh 24 negara dari Asia dan Afrika, yakni Afghanistan, Kamboja, Republik Rakyat China (RRC), Mesir, Ethiopia, Pantai Emas (Gold Coast), Iran, dan Irak.

Kemudian Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand (Muangthai), Turki, Republik Demokrasi Vietnam (Vietnam Utara), Vietnam Selatan, serta Yaman.

Sementara itu, tujuan digelarnya Konferensi Asia Afrika ini adalah untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika, Meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, dan Menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika.

Kemudian memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerja sama dunia, Mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing, serta melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

Tekanan terhadap perjuangan melawan kolonialisme, imperialis, serta dukungan terhadap negara-negara Asia-Afrika yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya menjadi semangat KAA yang tak kunjung pudar sampai saat ini.

Salah satunya adalah dukungan para negara peserta kepada Palestina yang ditindas Zionis Israel.

Dukungan tersebut muncul dalam komunike terakhir KAA:

"Mengingat adanya ketegangan di Timur Tengah yang disebabkan karena keadaan di Palestina dan adanya bahaya bagi bagi perdamaian yang dirupakan oleh ketegangan ini, Konferensi Asia-Afrika menyatakan sokongannya kepada hak-hak bangsa Arab atas Palestina dan menyerukan dilaksanakan resolusi PBB mengenai Palestina dan dicapainya suatu penyelesaian dengan jalan damai dari masalah Palestina".

Bandung pun menjadi saksi bagimana para pemimpin Asia Afrika bersama-sama mengutuk kolonialisme atau penjajahan kekuasaan asing dalam penggalan komunike KAA lainnya.

Konflik Palestina-Israel yang kembali memanas saat ini kemudian mengingatkan kembali atas konferensi negara-negara Asia-Afrika di Bandung 67 tahun lalu tersebut.

Kemerdekaan Palestina, terbebasnya Palestina dari penindasan Israel, serta penyelesaian damai persoalan tersebut merupakan amanat yang mesti ditunaikan dan dilunasi KAA sebagai bagian dari Semangat Bandung melawan kolonialisme dan imperialisme di muka bumi.

Sayangnya, sampai saat ini 'utang' Konferensi Asia Afrika tersebut masih belum dapat diwujudukan.

Keadilan dan pembebasan Palestina dari penindasan Israel pun selamanya akan tetap menjadi utang untuk dilunasi Indonesia dan negara-negara peserta KAA lainnya yang pernah berikrar di Bandung.(pikiran rakyat, pemda bandung)

Menlu Indonesia dan Inggris Bahas Peta Jalan Kemitraan

Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati peta jalan kemitraan kedua negara untuk periode 2022-2024.

Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan yang sampaikan hari Rabu (20/4/2022) mengatakan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss di London pada hari Selasa membahas peta jalan kemitraan kedua negara.

Pada kesempatan itu, Menlu Retno Marsudi menekankan arti penting roadmap tersebut dalam peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.

"Roadmap Kemitraan Indonesia-Inggris ini menjadi dokumen strategis, memberikan panduan kerja sama penguatan kemitraan bilateral yang saling menguntungkan," kata Retno.

Menurut dia, roadmap itu memuat program kerja sama strategis kedua negara di bidang ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan hidup. Salah satunya adalah kesepakatan menghapuskan praktik perdagangan diskriminatif melalui penjajakan pembuatan langkah saling pengakuan (mutual recognition) untuk standardisasi dan sertifikasi.

Peta jalan itu juga mencakup kerja sama transisi energi, kesehatan, mendukung Indonesia sebagai bagian rantai pasok industri global, serta penguatan kerja sama regional dan global, termasuk dukungan Inggris kepada Presidensi G20 Indonesia.

Retno menyampaikan peta jalan tersebut akan mendorong peningkatan kemitraan kedua negara ke level yang lebih tinggi di tengah dinamika dan tantangan geopolitik global.

"Kemitraan yang bervisi ke depan, berlandaskan prinsip-prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, dan sejalan dengan norma dan hukum internasional serta shared value Indonesia-Inggris," ujarnya.

Kesepakatan peta jalan itu merupakan tindak lanjut hasil pertemuan bilateral kedua Menlu di Jakarta pada 11 November 2021. Implementasi dari kesepakatan itu akan dipantau kedua Menlu dengan bantuan para pejabat senior kedua negara.

Selain membahas kerja sama bilateral, kedua Menlu juga membahas presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Retno menyampaikan apresiasi atas dukungan Inggris terhadap presidensi Indonesia. Kedua Menlu juga membahas situasi di Ukraina dan dampaknya bagi perekonomian dunia.

Inggris merupakan anggota G20 dan mitra penting kerja sama bilateral Indonesia. Meski di tengah pandemi, nilai perdagangan bilateral kedua negara meningkat 18 persen pada 2021, yakni dari 2,2 miliar dolar AS menjadi 2,6 miliar dolar AS.

Sementara investasi Inggris di Indonesia meningkat 67 persen, dari 192,8 juta dolar AS menjadi 322,9 juta dolar AS.

Imbas Perang Ukraina, BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Turun

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berada di level yang lebih rendah dari prediksi sebelumnya.

Perang Rusia-Ukraina, kenaikan inflasi, serta melemahnya investasi menjadi penyebab pelemahan tersebut.

Bank Indonesia (BI) mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari perkiraan sebelumnya. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,5-5,3% pada tahun ini. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan ramalan BI sebelumnya yakni di kisaran 4,7-5,5%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan penurunan proyeksi tidak bisa dilepaskan dari perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, pola pertumbuhan kita mengalami perubahan akibat ketegangan Rusia-Ukraina. Volume ekspor diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelum terjadinya perang.

"Sejumlah mitra dagang menunjukkan penurunan pertumbuhan. Di samping juga masih ada gangguan mata rantai global. Pertumbuhan masih tinggi tapi tidak setinggi sebelumnya karena kenaikan permintaan sedikit lebih rendah," tutur Perry setelah menggelar Rapat Dewan Gubenur (RDG), Selasa (19/4/2022).

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia terkontraksi sepanjang kuartal II/2020 hingga kuartal I/2021 karena pandemi Covid-19. Pada kuartal IV/2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (year on year/YoY) sementara untuk keseluruhan tahun 2021 tumbuh 3,69%.

Selain BI, lembaga lain juga telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Central Asia (BCA), dan UOB. Pemerintah sendiri masih mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8-5,5%.

MF memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2022 dari 5,6% menjadi 5,4% pada 22 Maret 2022 lalu karena adanya ancaman downside risk dari varian baru Covid-19 serta pengetatan kebijakan moneter.

Sementara itu, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,6-5,1% untuk tahun ini. Proyeksi yang lebih rendah disebabkan dampak perang Rusia-Ukraina yang membuat inflasi melonjak. Pemangkasan proyeksi juga mempertimbangkan naiknya ketidakpastian global serta terganggunya rantai pasok global.

Sementara itu, BCA merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0% menjadi 4,8% untuk tahun ini. Penurunan investasi serta kebijakan lockdown di China membuat ekonomi Indonesia tidak tumbuh sekencang perkiraan awal. UOB juga memangkas pertumbuhan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% dari forecast awal 5,0%.

Kemlu Indonesia Tanggapi Aksi Walk Out Pertemuan G20

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menanggapi aksi walk out sejumlah negara dalam pertemuan G20 baru-baru ini.

Aksi walk out atau meninggalkan ruang rapat itu dilakukan Amerika Cs sebagai bentuk protes terhadap sikap Rusia yang masih melancarkan agresi ke Ukraina.

Co-Sherpa G20 Indonesia dan Staf Khusus Program Prioritas Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dian Triansyah Djani, menilai aksi walk out sejumlah negara G20 dalam pertemuan forum tersebut bukan sebagai bentuk sikap yang ditujukan kepada presidensi G20.

"Walk out itu merupakan refleksi atau pandangan atau sikap negara-negara terhadap suatu negara tertentu dan ini dilakukan di banyak forum multilateral seperti PBB, dewan HAM, maupun pertemuan lainnya yang pernah saya alami pada saat saya menjabat sebagai duta besar. So it's nothing new dan ini bukan khusus dilakukan di G20 saja," kata Djani dalam konferensi pers Kemlu RI secara virtual, Kamis (21/4).

Djani menegaskan aksi walk out AS Cs tak ditujukan pada Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini. Dia pun kembali menggarisbawahi bahwa sikap tersebut telah diantisipasi dan merupakan sesuatu yang lazim dilakukan dalam berbagai pertemuan multilateral.

"Satu hal yang patut dicatat bahwa tindakan tersebut tidak ditujukan pada chair atau presidensi yang menjabat (Indonesia) tapi merupakan refleksi posisi terhadap suatu negara tertentu. Jadi mungkin ini yang perlu dipahami," papar Djani.

"Yang penting untuk kami, terus terang, bahwa assessment tadi dari pertemuan tingkat FMCBG adalah agenda-agenda maupun pembahasan substansi tetap berjalan. Jadi kita tidak distracted dari pembahasan tersebut, dan semua berkontribusi terhadap pembahasan-pembahasan agenda-agenda tersebut," paparnya menambahkan.

Sebelumnya, sejumlah menteri keuangan negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada melakukan walk-out dari pertemuan G20 pada Selasa pekan ini sebagai sikap protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, negara Barat Barat berupaya menjatuhkan sanksi hingga boikot terhadap Moskow di forum internasional. Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis, hingga Uni Eropa bahkan telah mendesak agar Rusia tidak hadir dalam rangkaian pertemuan G20 tahun ini jika tidak juga menghentikan invasinya.

Amerika Serikat bahkan telah menegaskan tak akan hadir dalam pertemuan G20 tahun ini jika delegasi Rusia masih ikut serta. Negara Eropa juga telah mewanti-wanti Indonesia soal rasa keberatan mereka jika Rusia, terlebih lagi Presiden Vladimir Putin, menghadiri forum tersebut.

Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bakal mengundang seluruh negara dalam pertemuan G20, termasuk Rusia.

"Sebagai presidensi, tentunya, dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20," Djani dalam jumpa pers berbeda beberapa waktu lalu.

PM Singapura Umumkan Pelonggaran Pembatasan Covid-19

Singapura akan melakukan pelonggaran atas pembatasan terkait Covid-19 besar-besaran mulai Selasa (26/4) pekan depan.

Strait Times melaporkan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong  hari Sabtu (23/4) mengatakan, "Perubahan ini akan membawa kita hampir sepenuhnya ke keadaan sebelum Covid-19. Saya percaya bahwa semua orang akan tetap bertanggung jawab secara sosial--memakai masker saat di dalam ruangan, isolasi mandiri jika anda merasa kurang sehat, dan saling menjaga satu sama lain,".

Kemenkes Singapura juga mengumumkan mulai Selasa mendatang tak akan ada lagi pembatasan untuk berkerumun atau kapasitas tempat kerja.

Singapura mencabut aturan wajib tes PCR Covid-19 bagi pengunjung yang sudah tuntas dua dosis vaksinasi mulai 26 April mendatang. Dengan pencabutan ini, Singapura tak lagi mewajibkan tes PCR yang sebelumnya harus dilaksanakan dua hari sebelum keberangkatan ke negara tersebut.

Malaysia Kecam Bentrok Al-Aqsa, Sebut Tentara Israel Biadab

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengecam kekerasan pasukan Israel pada warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat (15/4) pagi waktu setempat.

"Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab tentara rezim Israel yang telah menyerang umat Muslim Palestina termasuk petugas medis dan jurnalis di Masjid Al-Aqsa kemarin," kata Saifuddin dalam pernyataan resmi yang diunggah di Twitter pada Sabtu (16/4).

Ia kemudian berujar, "Perbuatan keji dan tak berperikemanusiaan semacam itu sangat disayangkan dan tak seharusnya terjadi, terutama di hari Jumat, saat Muslim Palestina berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan."

Lebih lanjut Saifuddin mengutarakan, tindakan pendudukan pasukan Israel yang menargetkan perempuan dalam serangan juga tak bisa sepenuhnya diterima.

"Malaysia akan secara konsisten terus memperjuangkan nasib warga Palestina," tegas dia.

Sebelum Malaysia, Indonesia juga mengecam tindakan kekerasan bersenjata pasukan Israel.

"Tindakan kekerasan terhadap warga sipil tersebut tak bisa dibenarkan dan harus segera dihentikan, apalagi dilakukan di tempat ibadah Masjid Al Aqsa di bulan suci Ramadan," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI di Twitter, Sabtu (16/4).

Kemarin, Jumat (15/4), bentrokan meletus antara warga Palestina dan polisi Israel di sekitar Masjid Al Aqsa. Imbas insiden ini, sebanyak 150 orang mengalami luka-luka.

Tak hanya di gerbang masjid, bentrokan juga terjadi di pintu masuk Gerbang Singa Kota Tua. (CNN Indonesia)

Malaysia Kecam Pembakaran Al Quran di Swedia

Pemerintah Malaysia secara resmi mengecam aksi pembakaran al Quran di Swedia baru-baru ini.

Kementerian Luar Negeri Malaysia hari Minggu (17/4/2022) mengecam tindakan pembakaran Al-Qur'an yang terjadi di Swedia.

Malaysia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk provokasi dan membangkitkan kebencian.

"Malaysia sangat mengecam aksi provokatif yang dilakukan Rasmus Paludan, pemimpin Stram Kurs, membakar salinan Al-Qur'an di Linkoping, Swedia," kata Kementerian Luar Negeri Malaysia di akun Twitter mereka, Minggu (17/4).

"Aksi itu melanggar batas moral dan norma dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Aksi seperti itu provokatif dan menimbulkan kebencian yang seharusnya ditolak oleh semua orang yang mencari perdamaian dan mendukung hidup bersama dengan damai," tegasnya.

Pemerintah Malaysia juga menegaskan pentingnya menghilangkan segala bentuk kekerasan dan kebencian, termasuk Islamofobia.

Selain Malaysia, RI telah lebih dahulu mengecam aksi pembakaran Al-Qur'an di Swedia.

Sebelumnya, politikus Denmark Rasmus Paludan membakar salinan Al-Qur'an di daerah berpenduduk Muslim di Swedia, kota Linkoping dan Norkoping pada Jumat (14/4)

Rasmus Paludan melakukan aksi penistaan kitab suci serupa pada tanggal 15 April 2022 di kota Rinkeby dan Örebro.

Mahathir Akui Malaysia Tertinggal dari Indonesia soal Pembangunan

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menyinggung soal Indonesia dalam pernyataan terbarunya saat membahas pembangunan. Mahathir menyatakan dirinya siap mengakui bahwa Malaysia, negaranya, tertinggal dari Indonesia soal pembangunan.

"Saya siap menerima bahwa, dalam hal pembangunan, Malaysia belakangan ini tertinggal dari Indonesia dan Vietnam. Tentu saja kita selalu di belakang Singapura," tulis Mahathir dalam pernyataan bersambung via akun Twitter resminya, seperti dikutip detikcom pada Senin (18/4/2022).

Dalam pernyataannya ini, Mahathir kemudian membahas soal penggunaan teknologi untuk membatasi praktik korupsi. Mahathir mengkritik Malaysia yang disebutnya tertinggal dari beberapa negara Afrika dalam hal ini.

"Tapi saya terkejut ketika saya mendapati bahwa kita juga tertinggal dari beberapa negara Afrika. Kita tidak siap menggunakan teknologi terkini untuk mencapai efisiensi dan membatasi korupsi. Kita menolak teknologi ini karena itu mungkin mengungkap kesalahan anggota parlemen kita," sebutnya.

"Saya diberitahu bahwa jika kita mengadopsi teknologi baru ini akan ada protes keras dari anggota parlemen. Tampaknya banyak dari mereka terlibat dalam bisnis ekspor dan impor," imbuh Mahathir.

"Dan negara kita terus merugi karena kita menolak cara-cara pengelolaan yang lebih baik," kritiknya.

Mahahir yang dua kali menjabat PM Malaysia ini merupakan salah satu tokoh politik paling dominan di Malaysia. Dia memimpin Malaysia dari tahun 1981 hingga tahun 2003 lalu, kemudian kembali berkuasa tahun 2018 dalam usianya yang mencapai 92 tahun, dengan memimpin koalisi reformis.

Namun, pemerintahannya kolaps tahun 2020 karena pertikaian politik. Total masa jabatan Mahathir sebagai PM Malaysia mencapai 24 tahun.

Beberapa waktu lalu, Mahathir yang kini berusia 96 tahun ini sempat dilarikan ke rumah sakit spesialis jantung di Kuala Lumpur, sebelum kondisinya dilaporkan berangsur stabil. (detik.com)

Ratusan Imigran Rohingya Lari dari Penahanan di Malaysia

Ratusan migran Rohingya asal Myanmar kabur dari pusat penahanan di wilayah Malaysia bagian utara. Enam orang di antaranya tewas saat menyeberang jalan raya ketika berupaya melarikan diri.

Seperti dilansir AFP, Rabu (20/4/2022), banyak migran Rohingya yang tiba di Malaysia dengan perahu setelah melewati perjalanan laut yang melelahkan selama berbulan-bulan. Mereka yang tertangkap seringkali dikirimkan ke pusat tahanan imigrasi, yang menurut kelompok hak asasi manusia (HAM), penuh sesak dan kotor.

Kepala imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud, dalam pernyataannya menyebut total 528 migran Rohingya kabur dari sebuah pusat tahanan di Kedah pada Rabu (20/4) pagi, sekitar pukul 04.30 waktu setempat. Lebih dari separuh telah berhasil ditangkap kembali oleh otoritas Malaysia.

"Totak 362 tahanan telah ditangkap kembali. Pencarian untuk tahanan lainnya masih berlanjut," ujar Khairul.

Dituturkan Khairul bahwa mereka kabur dengan menerobos pintu dan pembatas di pusat tahanan imigrasi setempat.

Kepala Kepolisian Penang, Mohamad Shuhaily Mohamad Zain, menyatakan enam orang di antaranya tewas saat berusaha menyeberang jalan raya usai kabur dari pusat tahanan. Mereka yang tewas terdiri atas dua pria dewasa, dua wanita dewasa, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki.

Malaysia Buru Ratusan Migran Rohingya yang Kabur dari Tahanan

Otoritas Malaysia masih memburu ratusan migran Rohingya yang kabur dari pusat tahanan imigrasi di wilayahnya. Dari total 528 tahanan yang kabur, sudah lebih dari 360 orang yang berhasil ditangkap kembali.

Seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (20/4/2022), Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud, menyebut ada 528 tahanan yang kabur dari fasilitas tahanan sementara milik Departemen Imigrasi di Penang. Insiden itu terjadi pada Rabu (20/4) pagi, sekitar pukul 04.30 waktu setempat.

Fasilitas tahanan imigrasi itu terletak dekat perbatasan negara bagian Kedah dan Penang. Fasilitas semacam itu diketahui menjadi tempat penampungan imigran ilegal dan dilaporkan memiliki kondisi yang buruk

Khairul menyebut perburuan terhadap para tahanan yang masih kabur itu tengah dilakukan oleh personel gabungan dari kepolisian, Korps Relawan (RELA) dan anggota masyarakat.

"Hingga pukul 10.00 pagi ini, 362 tahanan berhasil ditangkap kembali, dan operasi untuk mencari tahanan lainnya tengah dilakukan," jelas Khairul.

Dia juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi soal keberadaan tahanan yang kabur untuk melaporkannya kepada Departemen Imigrasi atau pihak kepolisian.

Laporan media lokal Malaysia, The Star, menyebut insiden kaburnya para tahanan itu berawal dari aksi protes yang berubah menjadi kerusuhan.

Namun dalam konferensi pers, Kepala Kepolisian Kedah Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad menyatakan pihaknya belum menemukan penyebab kaburnya para tahanan itu.

"Unsur ketidakbahagiaan mungkin ada, tapi secara langsung, kami tidak bisa berkomentar hingga penyelidikan selesai," sebutnya.

Ditambahkan Wan Hassan bahwa ada 23 personel keamanan yang bertugas di pusat tahan imigrasi saat para migran Rohingya itu kabur. Namun jumlah personel keamanan itu dinilai tidak cukup untuk mengendalikan gangguan besar seperti ini.

Tidak ada personel keamanan yang mengalami luka-luka dalam insiden itu. Disebutkan bahwa para migran Rohingya itu kabur dengan mendobrak pintu dan pembatas besi di pusat tahanan.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Penang Mohd Shuhaily Mohd Zain melaporkan enam tahanan yang kabur tewas saat berusaha menyeberang jalan raya usai kabur dari tahanan. Mereka yang tewas terdiri atas dua pria dewasa, dua wanita dewasa dan satu anak perempuan serta satu anak laki-laki. (detik.com) (RA)