KTT ASEAN dan Upaya Presiden Jokowi Mencari Solusi Rohingya

Ada dugaan bahwa pemerintah Thailand berusaha mencegah pengungsi Rohingya menyampaikan aspirasi kepada anggota negara ASEAN selama KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.

The Nation melaporkan pada 20 Juni, bahwa 65 pengungsi Rohingya yang terdampar di Kepulauan Rawi, Thailand, beberapa pekan lalu ingin menyampaikan aspirasi mereka selama KTT ASEAN.

Namun otoritas setempat memindahkan pengungsi Rohingya dari pusat detensi imigrasi dan diserahkan di bawah pengawasan Departemen Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, kata pejabat sehari sebelumnya.

Langkah ini diyakini dilakukan untuk mencegah pengungsi menuntut perhatian saat KTT ASEAN.

Komunitas Rohingya di Thailand meminta para pemimpin ASEAN selama KTT untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah Myanmar dan menjamin pengembalian mereka dengan aman secara sukarela.

Sebuah surat yang dibuat oleh pengungsi Rohingya di Thailand untuk para pemimpin, menyerukan Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan penuh kepada Rohingya, yang keliru dicap di Myanmar sebagai Bengali.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang juga turut menghadiri KTT Ke-34 ASEAN ini juga memiliki agenda untuk mencari solusi bagi Muslim Rohingya. Di hari pertama kedatangannya di Thailand, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan ada tiga isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral itu, yakni terkait kerja sama perdagangan dan investasi, kerja sama Indo-Pasifik, dan perkembangan Rakhine State di Myanmar.

Isu terakhir yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah mengenai perkembangan Rakhine State.

"Indonesia menyampaikan pentingnya laporan Preliminay Needs Assesment (PNA) untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya situasi keamanan yang lebih baik di Rakhine State sehingga proses repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat dapat dilakukan," jelas Bey. Sebagaimana dikutip Parstodayid dari Liputan6, Ahad (23/06).

Sementara itu, Indonesia menekankan pentingnya situasi keamanan yang baik di Rakhine, Myanmar, bagi terlaksananya repatriasi pengungsi Rohingya yang sukarela, aman, dan bermartabat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN yang dihelat di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu 22 Juni 2019.

"Jika situasi keamanan tidak membaik, maka akan sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya sebagaimana dilaporkan Antaranews, Sabtu (22/06)

"Indonesia juga memiliki komitmen tinggi untuk terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu Rakhine State," tambah Presiden Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pernyataannya terkait pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan ada tiga hal penting terkait peningkatan situasi di Rakhine yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo(Jokowi) saat bertemu dengan Penasehat Negara Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Indonesia menekankan pentingnya situasi keamanan yang baik di Rakhine State agar repatriasi dapat terlaksana dengan sukarela, aman, dan bermartabat," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam konferensi pers di Bangkok, Thailand, Sabtu (22/06).

Jika situasi keamanan tidak membaik, Presiden mengatakan, maka sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan.

Presiden Jokowi juga menekankan mengenai pentingnya segera ditindaklanjuti rekomendasi Laporan Penilaian Kebutuhan Awal atau PNA. Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA.

Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam penyelesaian krisis Rohingya.

Sementara itu, para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat menindaklanjuti Laporan PNA.

Kedua, menurut Menlu, Indonesia siap membantu masalah diseminasi informasi.

Informasi adalah masalah yang cukup penting bagi Myanmar, Bangladesh dan para pengungsi yang ada di Cox Bazar, ujar Menteri Retno.

Karena itu ASEAN telah sepakat untuk memberikan bantuan dalam konteks diseminasi informasi.

Ketiga, Presiden Joko Widodo juga berbicara mengenai "kohesi kebutuhan dasar"

"Hal itu adalah pengadaan pelayanan dasar mengenai masalah pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya. Ketiga ini juga jangka panjang dan kemungkinan besar akan melibatkan kerja sama negara-negara di luar ASEAN," ujar Menteri Retno.

Pertemuan kedua tokoh tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan puncak ASEAN di Bangkok, Thailand. Tahun ini adalah pertemuan ke-34 dari 10 negara Asia Tenggara.