Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
Pengamat Ekonomi Fakhrul Fulvian menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) bisa membuat iklim investasi Indonesia lebih baik. Namun, pemerintah dipandang tetap perlu memantau perkembangan situasi ekonomi global.
"Syarat omnibus law ini berjalan dengan baik juga kalau kondisi ekonomi berjalan baik," kata Fakhrul di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020 seperti dikutip laman Medcom.id.
Menurut Fakhrul, iklim investasi Indonesia selama ini jalan di tempat karena terganjal regulasi dan birokrasi yang berbelit. Belum lagi, kewenangan pemerintah pusat dan daerah sering tumpang tindih.
Ia menegaskan, situasi ini menempatkan Indonesia berada di peringkat 73 dari 140 negara dalam kemudahan berbisnis pada 2020. Peringkat ini dirilis oleh Bank Dunia tahun lalu.
Peringkat Indonesia bahkan tertinggal dari negara-negara ASEAN. Sebut saja Singapura di peringkat 2, Malaysia urutan 12, Thailand peringkat 21, Brunei Darusalam 66, dan Vietnam ada di urutan 70.
Omnibus Law Ciptaker juga dinilai akan menghadirkan lapangan kerja dan memastikan hak dan kesejahteraan buruh tercapai. Ia menegaskan muara dari investasi yakni terserapnya tenaga kerja yang nantinya akan mampu untuk menyejahterakan masyarakat.
Ia pun menyarankan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja duduk bersama membahas sejumlah hal menyangkut pekerja di aturan tersebut. "Iya, karena itu harus dicari jalan tengah," ucapnya.
Jokowi Bahas RUU Ciptaker Bersama Pimpinan Partai
Presiden Joko Widodo kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan kerja (Ciptaker) bersama pimpinan partai politik. Salah satunya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Seluruh (pimpinan) partai koalisi pemerintah ada. Kita membahas mengenai jadwal terkait itu (pengesahan RUU)," kata Airlangga usai rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Maret 2020.
Menurutnya, pembahasan seputar sosialisasi omnibus law. Tak ada target yang dipasang agar bakal aturan segera diundangkan.
"Yang diberikan catatan terkait dengan sosialisasi supaya lebih intensif dan juga melibatkan kalangan profesional," ujar dia.
Airlangga menampik anggapan dirinya diminta melobi partai di luar koalisi. Khususnya kepada Partai Demokrat. Menurut dia, partai oposisi siap membahas dan memberikan usulan konstruktif. Sebelum Airlangga, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan nampak hadir di Istana Negara, namun tak menjelaskan soal pembahasan dengan Jokowi.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen meminta pembahasan omnibus law RUU Ciptaker mengakomodasi kepentingan pihak terkait. RUU Cipta Kerja harus berkeadilan.
"Saya yakin, Insyaallah surga untuk buruh, surga untuk investor dan negara itu bisa betul-betul terlaksana," kata Nabil di Kompleks Parlemen, Senayan.
Legislator PDI Perjuangan itu berhara kepentingan buruh tidak diabaikan. Ada harga mahal yang mungkin harus ditanggung pemerintah bila mengabaikan buruh. (RM)
