Upaya Pemerintah Menekan Angka Stunting

Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana dibuka di Istana Negara hari Kamis (28/01/2021). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato pembukaan yang disiarkan secara virtual Youtube Sekretariat Presiden

Di acara tersebut, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting nasional bersamaan Hari Gizi Nasional 25 Januari 2021.

Dalam hal ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa menyatakan siap menerima perintah Presiden Jokowi tersebut.

Presiden telah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Sementara saat ini, persentase penurunan stunting baru mencapai 2,7 persen.

BKKBN sendiri memprediksi hingga 2024 akan ada 20 juta kelahiran baru yang artinya terdapat 20 juta anak yang harus dijaga agar tidak mengalami stunting.

Selain BKKBN, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Kementrian Koordinator PMK, Bappenas, untuk mewujudkan target penurunan stunting.

Bahkan Menteri Kesehatan yang baru saja dilantik pada 23 Desember 2020 juga diharapkan terus melakukan penanggulangan stunting di tengah kesibukan menangani pandemi COVID-19.

Target Angka Stunting Turun 14 Persen di 2024

Angka stunting yang 5 tahun lalu berada di angka 37 persen sudah turun menjadi 27,6 di 2019. Presiden mengingatkan target penurunan angka stunting di 2024 adalah menjadi 14 persen.

"Bukan angka mudah tapi saya meyakini kalau di lapangan dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit," jelas Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bentuk konsolidasi anggaran dan program sudah didesain. BKKBN akan mendorong kementerian dan lembaga.

"Ini menjadi tugas bapak ibu semua karena persoalan stunting harus mendapat perhatian serius. Sekali lagi di 2019 masih 27,6 persen. Angka ini diperkirakan akan naik karena pandemi," jelasnya.

Presiden menekankan target 14 persen di 2024 bukan target mudah, namun jika dilakukan dengan kerja serius, berkoordinasi dan berkolaborasi maka penurunan stunting bisa dilakukan secara signifikan.

"Saya tegaskan karena yang memiliki infrastruktur organisasi sampai ke bawah adalah BKKBN, nanti kegiatan itu akan dikoordinasikan Menko PMK dan Ketua Pelaksananya adalah Kepala BKKBN," kata Presiden.

Menekan Stunting di Tengah Pandemi

Pekerjaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam meningkatkan kualitas keluarga sangat strategis untuk masa depan Indonesia. Pasalnya, keluarga yang berkualitas akan membuat Indonesia lebih sejahtera.

"Karena sesungguhnya keluarga adalah tiang negara jika seluruh keluarga hidup berkualitas maka Indoensia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera dan jangan lupa di tengah keluarga akan lahir keluarga yang sehat dan berkualitas," jelas Jokowi.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo akan menambah jumlah petugas penyuluh program Keluarga Berencana (KB). Jokowi mengatakan, saat ini petugas penyuluh KB di desa berjumlah 1,2 juta orang.

Kader-kader penyuluh KB di desa-desa bukan hanya bertujuan untuk pengendalian kependudukan. Namun, juga meningkatkan kualitas keluarga agar lebih sehat dan sejahtera.

Menurut Jokowi, “Kader-kader penyuluh KB di desa bukan hanya untuk pengendalian kependudukan, tapi juga tujuan besar, untuk meningkatkan kualitas keluarga di tingkat kampung dan desa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, sehat, sejahtera dan bahagia.”(Antaranews/Liputan6)