Diskursus yang Tidak Membumi

Khusnul Yaqin, Guru Besar Ekotoksikologi Perairan, Universitas Hasanuddin

‎Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump menjadi momen yang menarik untuk membaca ulang relasi politik yang sebelumnya terbangun, termasuk dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) sehari sebelum putusan itu memunculkan pertanyaan publik tentang posisi tawar Indonesia, arah kebijakan luar negeri, serta konsistensi prinsip bebas-aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi nasional.‎‎

Dalam politik internasional, relasi yang timpang sering kali tidak tampil dalam bentuk penjajahan klasik, melainkan dalam konfigurasi kesepakatan yang secara formal setara tetapi secara substansial adalah bentuk penjajahan.

Di sinilah kritik terhadap ART dan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) menemukan konteksnya. Sebagian kalangan melihat langkah tersebut sebagai bentuk ketergesaan diplomatik yang berisiko menempatkan Indonesia dalam orbit penjajahan model baru.‎‎Namun menariknya, di tengah kritik keras di ruang-ruang opini, survei kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tetap menunjukkan angka tinggi--di angka ‎79,2 % responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran setelah 16 bulan menjabat.  Meskipun persoalan ekonomi masih menjadi isu yang dianggap paling mendesak oleh masyarakat.

Survei ini dilakukan pada rentang 11 hingga 25 Januari 2026 oleh Indekstat, melibatkan 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas dari 38 provinsi secara proporsional, dengan margin of error sekitar ±2,9 %. Mayoritas responden juga menyatakan tingkat keyakinan tinggi bahwa pemerintahan saat ini berada di jalur yang tepat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. ‎‎Fakta ini menunjukkan adanya jurang persepsi yang cukup lebar antara diskursus kelas menengah terdidik dan mayoritas masyarakat. Kritik tajam yang beredar melalui tulisan panjang, podcast, atau media sosial ternyata tidak otomatis menggerakkan kesadaran publik secara luas.‎‎

Di sinilah persoalan ideologis kaum menengah muncul. Kritik yang terus-menerus diproduksi sering kali berhenti pada konsumsi sesama lingkaran intelektual. Ia menjadi semacam ekosistem internal: saling berbagi, saling menguatkan, saling mengutip. Tetapi mobilisasi gagasan ke lapisan masyarakat yang lebih bawah nyaris tidak terjadi. Kritik berubah menjadi aktivitas rutin yang memberi rasa puas moral, namun tidak menjelma menjadi kerja politik yang membumi.‎‎Ada ironi di sana.

Kaum menengah merasa sedang menjalankan fungsi kontrol, tetapi bisa jadi terjebak dalam “kenyamanan kritik”. Menulis, berdiskusi, dan mengecam terasa cukup. Padahal perubahan politik tidak lahir dari gema dalam ruang terbatas, melainkan dari kemampuan menjembatani wacana dengan realitas sosial yang lebih luas.

Jika mayoritas masyarakat tidak merasa terdampak langsung atau tidak melihat urgensi isu yang diperdebatkan, maka kritik sekritis apa pun akan tetap menjadi percakapan elitis.‎‎Relasi internasional Indonesia tentu harus dikritisi secara rasional dan berbasis data. Namun kritik itu akan kehilangan daya jika tidak diiringi upaya membangun literasi publik yang lebih merata. Tanpa itu, diskursus hanya akan berputar di kelas menengah atas, sementara masyarakat luas tetap berada dalam orbit persepsi yang berbeda.‎‎Persoalan ini bukan hanya tentang Trump, ART, atau BOP. Ini tentang bagaimana bangsa ini membaca arah kekuasaannya sendiri. Apakah kita sekadar menjadi penonton yang fasih berkomentar, atau benar-benar membangun kesadaran kolektif yang melampaui zona nyaman intelektual kita.‎‎

Pada akhirnya, Yang diperlukan bukan sekadar penambahan volume kritik, melainkan perubahan cara kelompok menengah ke atas berelasi dengan masyarakat akar rumput. Wacana tentang kedaulatan, relasi dagang, dan arah politik luar negeri perlu diturunkan dari langit abstraksi ke tanah pengalaman sehari-hari. Itu hanya mungkin jika terbentuk jejaring yang hidup antara kelas menengah terdidik dan komunitas akar rumput--melalui forum pemberdayaan ekonomi, politik warga, ruang belajar alternatif, koperasi, serikat, komunitas budaya, hingga percakapan-percakapan kecil di kampung dan desa.

Di ruang-ruang itulah isu besar diterjemahkan ke bahasa yang dekat dengan kebutuhan riil: harga bahan pokok, pekerjaan, pendidikan anak, dan kemandirian ekonomi lokal. Pendekatan yang dialogis menjadi kunci--bukan ceramah satu arah, ritus yang melelahkan, melainkan proses saling belajar, di mana masyarakat dipandang sebagai subjek yang mampu membaca dan menafsirkan realitasnya sendiri. Ketika kesadaran tumbuh dari pengalaman bersama, bukan dari instruksi moral, maka kritik tidak lagi berhenti sebagai konsumsi kelas menengah, tetapi perlahan menjelma menjadi kekuatan sosial yang membumi dan berdaya ubah.