Pemulihan Global dari Covid-19 Harus Berjalan Seimbang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pemulihan global dari tekanan dampak pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun kedua harus berjalan seimbang di seluruh negara.

Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2021 (2021 IMF-WBG Spring Meetings) pada 5-11 April 2021 secara virtual.

“Masih terdapat tantangan ketidakseimbangan pemulihan global. Sejumlah negara diproyeksikan tumbuh positif di 2021 sedangkan negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi jauh lebih rendah,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu. Sebagaimana hasil pantauan Parstodayid dari Antaranews, Rabu (14/04/2021).

Menurut Sri Mulyani, faktor-faktor pendorong seperti program vaksinasi, dukungan kebijakan, hingga prospek ekonomi global semakin membaik namun belum mampu meratakan pemulihan di seluruh negara.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mendorong agar Bank Dunia dan IMF terus berkolaborasi dengan berbagai partner yaitu lembaga internasional dan sektor swasta serta seluruh negara di dunia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tanda-tanda pemulihan antarnegara dari dampak pandemi COVID-19 belum merata akibat adanya perbedaan kecepatan dalam vaksinasi.

Hal itu dikatakan saat menghadiri pertemuan daring The Second G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting (FMCBG) pada Rabu (7/4).

“Kerja sama multilateral sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi akses terhadap vaksin COVID-19 yang aman, efektif dan terjangkau,” katanya dalam keterangan resmi Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani mengatakan setiap negara harus memiliki komitmen dalam menjamin akses dan distribusi vaksin bagi semua negara di dunia demi mencapai pemulihan ekonomi global secara bersama-sama.

“Pandemi COVID-19 di dunia baru akan tuntas jika penyebaran di seluruh negara dunia tertangani,” tegasnya.

Sementara untuk Indonesia, Sri Mulyani menuturkan kebijakan penanganan pandemi dan upaya pemulihan ekonomi telah sejalan dengan arah kebijakan G20 yang tertuang dalam G20 Action Plan.

Pemerintah Indonesia melanjutkan dukungan kebijakan yang diperlukan termasuk dukungan fiskal serta melakukan reformasi struktural untuk mendukung pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

G20 sendiri menekankan untuk menghindari penarikan stimulus terlalu dini karena seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki negara-negara anggota masih dibutuhkan untuk menangani pandemi.

Kebutuhan tersebut meliputi dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, memerangi ketimpangan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.