Menlu Iran Tekankan Sidang OKI Bahas Penistaan Al-Quran
(last modified Sun, 23 Jul 2023 10:59:34 GMT )
Jul 23, 2023 17:59 Asia/Jakarta
  • Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian
    Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian

Menteri Luar Negeri Iran seraya mengutuk keras penistaan al-Quran di Swedia dan Denmark, menuntut digelarnya sidang darurat tingkat menlu negara anggota OKI.

Kamis, 20 Juli 2023, untuk kedua kalinya dalam beberapa pekan terakhir Salwan Momika, warga Irak-Swedia dengan perlindungan polisi melakukan aksi penistaan al-Quran. Aksi tersebut menuai respon dari negara-negara Islam.

Setelah warga Swedia keturunan Irak ini untuk kedua kalinya dalam beberapa pekan terakhir kembali menistakan al-Quran, sebuah kelompok sayap kanan ekstrim di Denmark juga membakar lembaran kitab suci al-Quran di depan Kedubes Irak di Kopenhagen.

Seperti diwartakan Pusat Penerangan dan bidang Jubir Kemlu Iran, Hossein Amir-Abdollahian Sabtu (22/7/2023) sore dalam kontak telepon dengan sejawatnya dari Uni Emirat Arab (UEA), Abdullah bin Zayed Al Nahyan, menilai penistaan al-Quran telah melukai perasaan muslim di seluruh dunia, dan menekankan pentingnya perlakuan serius terhadap pelaku aksi hina tersebut.

Seraya mengingatkan kunjugannya ke UEA dan pertemuan serta perundingan baik dan konstruktif dengan petinggi Abu Dhabi, Amir-Abdollahian mencatat bahwa persiapan yang diperlukan bagi implementasi kesepakatan yang dicapai harus diperhatikan.

Kepala lembaga diplomasi Iran ini menyebut keamanan kawasan Teluk Persia pentingbagi Iran, dan menambahkan, negara-negara kawasan tanpa intervensi asing mampu menjamin keamanan regional.

Sementara itu, Abdullah bin Zayed Al Nahyan mengecam keras penistaan terhadap kitab samai, agama dan keyakinan beragama, serta menyambut usulan menlu Iran untuk menggelar pertemuan tingkat menlu negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Menlu UEA seraya merujuk pada kunjungan timbal balik pejabat Iran dan Uni Emirat Arab, menilai penting kunjungan terbaru Amir-Abdollahian ke UEA dan menghendaki perluasan kerja sama bilateral di semua sektor. (MF)