Wapres Iran urusan Perempuan: Keadilan Gender, Bukan Kesetaraan Gender

Wakil Presiden Iran urusan perempuan, Ensiyeh Khazali, dalam pertemuan dengan Menteri Keamanan Sosial Finlandia, Sanni Grahn-Laasonen, menjawab pertanyaan seputar hijab dan perempuan di Iran.

Di sela pertemuan tahunan Komisi Status Perempuan PBB, Rabu (13/3/2024) Wapres Iran urusan perempuan, bertemu dengan Menteri Keamanan Sosial Finlandia, membicarakan keadilan gender, hijab, kesucian, dan kedudukan perempuan di Iran.

Menjawab kekhawatiran Menteri Finlandia tentang hijab di Iran, Khazali menuturkan, "Masalah hijab di Iran, adalah bagian dari budaya dan sudah diterima masyarakat. Kami meyakini bahwa ruang privasi perempuan untuk mencegah kekerasan terhadap mereka harus diperhatikan serius. Pasalnya hasil riset menunjukkan, pelanggaran terhadap ruang privasi perempuan, meningkatkan angka kekerasan terhadap mereka."

Ia menambahkan, "Meskipun undang-undang negara kami memerintahkan untuk menghukum laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, tapi pandangan terhadap hijab sebagai pencegahan, telah mengukuhkan secara lebih serius keamanan perempuan di Iran."

Ensiyeh Khazali menjelaskan, di tengah semua ini, perempuan berhijab Iran, aktif serta meraih prestasi di berbagai bidang sosial, olahraga, budaya, kesenian, dan ilmu pengetahuan dalam kondisi keamanan penuh, dan banyak bukti yang menunjukkan hal ini.

Di sisi lain, Menteri Keamanan Sosial Finlandia, mengatakan bahwa kesetaraan gender bagi perempuan di negaranya, merupakan inti dari seluruh program kerja pemerintah.

Hal ini ditanggapi Khazali, ia menuturkan, "Republik Islam Iran, menyebarluaskan keadilan gender dengan maksud untuk mengupayakan kondisi perempuan dan keluarga lebih baik. Pasalnya kami percaya bahwa kesetaraan gender bagi perempuan tidak cukup, tidak adil, dan tidak menjamin kenyamanan serta kepentingan mereka, sebaliknya kami percaya pada keadilan gender yang melampaui kesetaraan gender."

Ia menegaskan, di Iran, berdasarkan konstitusi, perempuan tidak wajib menafkahi keluarga, dan hal ini dianggap sebagai kewajiban laki-laki. Konstitusi Iran, mendukung nutrisi ibu saat menyusui, dan anak-anaknya secara khusus. Dalam Konstitusi Iran, bagi ibu bekerja, disediakan tempat penitipan anak, diberikan waktu menyusui, libur khusus melahirkan dengan gaji, dan ini ditindaklajuti secara serius pada pemerintahan Iran, saat ini. (HS)