Kelanjutan Inkonsistensi AS terhadap JCPOA

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menekankan pentingnya komitmen Amerika Serikat terhadap perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif), dan mengatakan, JCPOA adalah kesepakatan global.

Mohammad Javad Zarif menegaskan hal itu bersamaan dengan ulang tahun kedua penandatanganan perjanjian nuklir JCPOA antara Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, AS, Perancis, Inggris ditambah Jerman).

Setibanya di Amerika pada Jumat (14/7/2017) dini hari, Zarif kepada wartawan mengatakan, "AS harus mengubah posisinya terkait dengan JCPOA. Perjanjian nuklir ini adalah hasil dialog selama bertahun-tahun ."

Ia menambahkan, sayangnya AS –dengan pendekatan dan kebijakan-kebijakannya yang tidak benar– telah menciptakan kondisi, di mana Iran tidak bisa memanfaatkan JCPOA sebagaimana mestinya.

Perjanjian nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia ditandatangani pada 14 Juli 2015 dan merupakan hasil dari perundingan yang alot dan rumit. Kesepakatan nuklir yang disebut sebagai JCPOA ini disetujui Dewan Keamanan PBB dalam kerangka resolusi nomor 2231 pada tanggal 20 Juli 2015 agar bersifat universal. Pelaksanan JCPOA dimulai pada tanggal 16 Januari 2016.

Menyusul pengesahan JCPOA di Dewan Keamanan PBB, maka kesepakatan nuklir ini merupakan perjanjian internasional dan bukan milik sebuah negara tertentu. Semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini berkewajiban untuk melaksanakan JCPOA dan tidak ada satu negara manapun yang punya hak secara sepihak untuk melanggar dan menafsirkannya.

Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, terbentuklah pandangan baru terhadap JCPOA, dan pemerintahan Trump secara sepihak menafsirkan kesepakatan multilateral ini. Meskipun posisi Trump terhadap JCPOA sebelum dan setelah berkuasa di Gedung Putih memiliki banyak kontradiksi, namun memiliki satu tujuan dan prinsip; yaitu melemahkan JCPOA.

Trump yang menerapkan skenario untuk merobek, menafsirkan dan meninjau ulang JCPOA telah menimbulkan penentangan jelas dan tegas dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam kesepakan nuklir dengan Iran. Namun pemberlakukan berbagai sanksi baru oleh AS telah menghalangi Iran untuk menggunakan kepentingan JCPOA sebagaimana layaknya.

Dalam kerangka tersebut, Senat AS pada bulan Juni 2017 juga menyetujui Rancangan Undang-Undang untuk menerapkan sanksi baru terhadap Iran dengan alasan apa yang mereka sebut sebagai "dukungan Iran kepada terorisme."

Bersamaan dengan ulang tahun kedua penandatanganan JCPOA, perhatian terhadap posisi pemerintah Trump terhadap kesepakatan nuklir ini semakin menguat. Pemerintah AS hingga hari Senin pekan depan, akan menyampaikan laporannya tentang kinerja dan komitmen Iran terhadap JCPOA kepada Kongres.

Rex Tillerson, Menlu AS berkewajiban untuk memberikan laporan tentang komitmen Iran terhadap JCPOA kepada Kongres Amerika sekali setiap 90 hari. Sebelumnya, Tillerson dalam laporan pertamanya kepada Kongres pada April 2017 membenarkan komitmen Iran terhadap JCPOA, namun ia menuding negara ini mendukung terorisme.

Pelemahan terhadap JCPOA yang bertujuan untuk memberlakukan sanksi baru merupakan skenario yang dilancarkan pemerintah Trump bersamaan dengan pengakuan Gedung Putih atas komitmen Iran terhadap perjanjian nuklir tersebut.

Dalam rangka pendekatan itu, majalah Amerika, The Weekly Standard pada Kamis, 13 Juli 2017 menulis, berdasarkan informasi yang diberikan kepada majalah ini dari empat sumber terpercaya yang mengetahui pemikiran Trump tentang JCPOA, Presiden AS ini berencana untuk mengkonfirmasi kepatuhan Iran kepada perjanjian nuklir.

Sebelum tenggat waktu hingga Senin mendatang, 38 pensiunan jenderal militer AS dalam sebuah surat kepada Trump pada Rabu lalu, juga menyatakan dukungan kepada JCPOA. Mereka menegaskan, tidak diragukan lagi, merobek JCPOA atau tidak komitmen terhadap kesepakatan nuklir ini adalah tindakan salah.

Mengingat adanya pandangan yang berbeda dari negara-negara yang terlibat dalam perjanjian nuklir JCPOA, maka AS dalam hal ini sendirian, dan kelanjutan tindakan sepihaknya akan menyebabkan masyarakat internasional memandang pemerintah Washington sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab.

Federica Mogherini, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa pada Selasa lalu mengatakan bahwa ia menghormati tindakan AS untuk mengevaluasi kesepakatan nuklir dengan Iran, namun Uni Eropa akan melanjutkan interaksinya dengan Iran. (RA)