Rencana Kesepakatan Abad; Pentingnya Persatuan Islam demi Membela Palestina

Iran sebagai pendukung nyata masalah Palestina telah menggandakan konsultasi diplomatiknya dengan tujuan untuk menentang rencana anti-Palestina bersamaan ketika presiden AS mengumumkan rencana "Kesepakatan Abad".

Abbas Mousavi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran dan Ali Larijani, Ketua Parlemen Iran menyerukan persatuan negara-negara Islam dan menekankan penerapan strategi bersama untuk melawan rencana Amerika Serikat ini setelah Presiden AS Donald Trump dalam langkah politik murni meresmikan rencana "Kesepakatan Abad" di Washington pada hari Selasa, 28 Januari.

Di Twitter, Mousavi mengumumkan kesiapan Iran untuk berdialog dengan negara-negara Islam lain di tingkat mana pun untuk melawan "Konspirasi Abad" seraya mengatakan, "Ada konspirasi besar di balik apa yang disebut rencana "kesepakatan kesepakatan".

Ali Larijani juga pada hari Rabu,29 Januari, mengirim surat kepada para ketua parlemen negara-negara Islam dan melakukan konsultasi via telepon dan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam menentang rencana "Kesepakatan Abad" sembari mengatakan bahwa rencana demokratis dan politik Iran adalah mengadakan referendum di wilayah-wilayah pendudukan dengan partisipasi penduduk asli, yang mengarah pada solusi adil terkait masalah Palestina dan pembelaan atas hak rakyat Palestina.

Yahudisasi penuh al-Quds al-Syarif dan pengumuman kota bersejarah dan islami ini sebagai ibu kota kota untuk rezim zionis Israel dalam rencana Kesepakatan Abad menandakan konspirasi jelas anti-Muslimin yang sedang diterapkan oleh AS-Zionis, dan dalam keadaan seperti itu, persatuan dan kerja sama antara bangsa dan negara Islam sangat penting.

Rencana "Kesepakatan Aaru" yang menargetkan keberadaan dan kehidupan warga Palestina di tanah kelahirannya, bertentangan dengan Piagam PBB dan resolusi PBB tentang Palestina.

Rencana yang merupakan kesepakatan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu ini tidak mengakui secara resmi warga Palestina yang kenyataannya adalah pemilik tanah airnya  hanya secara politis. Karena Trump dan Netanyahu, keduanya sedang menghadapi krisis dalam negeri.

Dalam hal ini, situs berita dan analisis Bloomberg pada hari Rabu, 29 Januari, menulis bahwa kesepakatan itu adalah rencana untuk membantu Netanyahu dan Trump; Trump sedang terganggu konsentrasinya lewat proses pemakzulan yang sedang dihadapinya dan Netanyahu menghadapi beberapa tuntutan hukum menjelang pemilu legislatif.

Kesepakatan Abad menunjukkan bahwa hak-hak dan kesepakatan Palestina dengan rencana tersebut adalah tujuan sekunder bagi presiden AS dan perdana menteri zionis Israel, sehingga menutup mata terhadap resolusi PBB dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Dalam keadaan seperti itu, membela hak dan tanah air Palestina, kembalinya pengungsi Palestina dan seluruh Quds sebagai ibu kota Palestina adalah tanggung jawab utama masyarakat internasional, terutama negara-negara Islam, untuk mendukung legitimasi dan kepemilikan wilayah Palestina di komunitas hukum dan mengadopsi solusi hukum baru.