Aksi tidak Manusiawi AS di Tengah Pandemi Corona

Sanksi ilegal Amerika Serikat dan penyebaran virus Corona telah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga Iran.

Juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabeei dalam konferensi pers di Tehran, Senin (13/4/2020), menyinggung penentangan AS terhadap permintaan pinjaman Iran dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan menegaskan bahwa AS sama sekali tidak punya kewenangan untuk memveto keputusan IMF.

Rabeei  menjelaskan bahwa Iran selama bertahun-tahun memenuhi kewajibannya sebagai anggota dan tidak memiliki permintaan pinjaman dari IMF sebelum mewabahnya virus Corona. Dia meminta para anggota lain IMF untuk mencegah tindakan tidak manusiawi Amerika.

Sejak kemenangan Revolusi Islam pada 1979, AS memulai permusuhannya terhadap Iran dengan tujuan menumbangkan sistem Republik Islam dan mereka menerapkan kebijakan tekanan ekonomi dalam bentuk pemblokiran aset Iran serta sanksi. 

Pada 14 November 1979, Presiden AS waktu itu Jimmy Carter mengeluarkan perintah pemblokiran rekening warga Iran di Amerika. Pemerintah AS secara resmi mengumumkan embargo ekonomi terhadap Iran pada tahun 1980.

Sanksi tersebut telah menjadi instrumen untuk mengancam, memaksakan kehendak, dan merampas kekayaan bangsa Iran dengan bermacam alasan.

Ketika pemboman di Beirut terjadi pada 1984, AS menuduh Iran sebagai pelakunya dan tuduhan tanpa bukti ini telah menjadi alasan lain untuk menambah daftar sanksi terhadap Republik Islam.

Pasca serangan 11 September 2001, AS meloloskan sebuah undang-undang yang memungkinkan pembekuan properti dan aset milik individu atau entitas yang dituduh mendukung terorisme.

Tudingan tak berdasar terhadap kegiatan nuklir Iran juga memicu gelombang sanksi baru terhadap Iran. Skenario ini terputus setelah Iran dan kelompok 5+1 mencapai kesepakatan nuklir pada 2015 yang diperkuat oleh resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Namun, Presiden Donald Trump dalam sebuah aksi sepihak mengumumkan penarikan AS dari kesepakatan nuklir pada 8 Mei 2018 dan menandatangani perintah eksekutif untuk mengembalikan sanksi sepihak terhadap Iran.

Sanksi dan tindakan destruktif Washington terhadap Tehran hanya mengejar satu tujuan yaitu memaksa Iran menyerah pada tekanan AS. Sekarang pemerintah AS bahkan melarang IMF mencairkan pinjaman yang diajukan Iran.

Tentu saja, otoritas Iran telah mengambil langkah hukum untuk melawan arogansi AS dan dalam beberapa kasus, telah keluar putusan yang memenangkan gugatan Iran.

Pekan lalu, tim pengacara, Departemen Luar Negeri dan Bank Sentral Iran mampu mengembalikan 1,6 miliar dolar kekayaan Iran di Luxembourg yang disita oleh AS.

Pemerintahan Trump lewat kebijakan tekanan maksimum, telah menjatuhkan sanksi yang paling berat dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah terhadap bangsa Iran.

Terlepas dari klaim pemerintahan Trump bahwa makanan dan obat-obatan dikecualikan dari sanksi, namun secara praktis hampir tidak mungkin untuk memasok obat-obatan ke Iran karena jalur transaksi perbankan tertutup.

Seorang pengamat masalah internasional, Foad Izadi menuturkan AS dalam situasi saat ini juga ingin memanfaatkan wabah Corona untuk mengintensifkan tekanan terhadap Iran.

“Skenario ini menunjukkan bahwa slogan persahabatan Amerika dengan bangsa Iran, bukan hanya omong kosong belaka, tapi AS juga berusaha menciptakan kerugian bagi Iran dengan cara apapun, bahkan melalui wabah penyakit,” ujarnya.

Melarang IMF mencairkan dana darurat penanganan wabah Corona, merupakan sebuah tindakan yang memalukan serta menjadi bukti bahwa para pejabat AS benar-benar tidak bermoral dan tidak memiliki rasa kemanusiaan.

Dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga internasional seperti IMF perlu membuat keputusan non-politik dan tidak dipengaruhi oleh tekanan AS demi membuktikan independensi dirinya serta menegaskan bahwa filosofi keberadaan mereka untuk membantu kesulitan ekonomi dan isu-isu kemanusiaan. (RM)