Mousavi: Iran tidak Bercanda dengan Siapapun terkait Kemampuan Defensif
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran seraya mengisyaratkan usulan Troika Eropa terkait perpanjangan sanksi senjata terhadap Iran hingga 2023 mengatakan, Republik Islam Iran tidak bercanda dengan siapa pun mengenai kemampuan pertahanannya.
Sayid Abbas Mousavi Senin (29/6/2020) saat jumpa pers kepada wartawan menekankan bahwa Eropa melakukan pekerjaan sia-sia dan menuju jalan keliru menambahkan, berlanjutnya embargo senjata terhadap iran bertentangan dengan isi resolusi 2231 Dewan Keamanan dan memiliki imbas di mana negara Eropa dan Amerika harus memberi pertanggung jawaban serta menerima dampaknya.
"Interaksi Eropa dan AS berkaitan dengan mereka sendiri, tapi Republik Islam Iran tidak akan menyerah terhadap haknya sehingga interaksi Eropa dan AS yang seperti tuan dan hamba akan berlanjut," papar Mousavi.
Jubir Kemenlu Iran ini terkait respon Tehran atas potensi perpanjangan sanksi senjata mengatakan, Republik Islam Iran telah menyusun program khusus di mana keputusan akan diambil berdasarkan kondisi, namun Tehran yakin harus ada rasionalitas dan kebijaksanaan sehingga tidak terjadi hal-hal yang berlebihan.
Terkait kehadiran dan aktivitas bebas kelompok teroris di Eropa, Mousavi mengatakan, ketika sejumlah kelompok teroris ini tercantum di list hitam negara-negara Eropa, namun tiba-tiba mereka dicoret dari list tersebut serta berubah menjadi kelompok normal.
"Tehran berulang kali memperingatkan terkait pemberian suaka kepada teroris," tambah Jubir Kemenlu Iran.
Mousavi juga menyinggung tuntutan otonomi negara bagian Kentucky di Amerika dan pendekatan Iran terkait pemilu presiden AS mengatakan, isu internal AS tidak penting bagi Iran, namun dari sisi kemanusiaan dan HAM, transformasi Amerika penting bagi rakyat Iran.
Jubir Kemenlu Iran di kesempatan tersebut juga mengisyaratkan pelanggaran sistematis HAM di Amerika dan menambahkan, negara-negara yang mengklaim pembela HAM dan setiap tahun merilis laporan mengenai kondisi HAM di negara lain, justru terang-terangan menginjak-injak HAM serta hak warga kulit hitam di negaranya sendiri. (MF)
