Dinamika JCPOA di Tahun Kelima

Setelah 13 tahun melakukan negosiasi internasional yang intensif, Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) akhirnya tercapai pada 14 Juli 2015. Sepekan kemudian, Dewan Keamanan PBB meratifikasi resolusi 2231 yang mendukung JCPOA.

Iran telah menjalankan kewajibannya terhadap JCPOA, tapi pihak Eropa tidak mematuhi komitmennya terhadap perjanjian nuklir internasional itu. 

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi menyikapi ketidakpatuhan Jerman, Inggris dan Perancis terhadap JCPOA dengan mengatakan bahwa pelanggaran ketiga negara Eropa ini akan diselidiki di komisi bersama JCPOA

Tehran selama ini menjalin kerja sama aktif dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memastikan implementasi penuh JCPOA dengan membangun akses pengawasan IAEA di tingkat tertinggi. Bagaimanapun, JCPOA adalah komitmen multilateral yang harus dijalankan oleh semua pihak dan tidak bersifat satu arah saja. 

Tepat setahun setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA, Dewan Tinggi Keamanan Nasional Republik Islam Iran pada 8 Mei 2019  mengambil keputusan untuk mengurangi komitmennya terhadap JCPOA berdasarkan pasal 26 dan 36 perjanjian nuklir internasional ini. Putusan ini diimplementasikan dalam periode lima tahapan.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Rusia, Kazem Jalali dalam sebuah tulisan berjudul "JCPOA di ujung pisau" menjelaskan bahwa JCPOA berpijak pada tiga pilar utama yaitu: ekonomi, teknis serta politik dan hukum". Keputusan Amerika Serikat keluar dari JCPOA yang disusul dimulainya kembali sanksi terhadap Iran dalam dua tahap 90 dan 180 hari memperumit implementasi perjanjian nuklir internasional itu.

Masalah tersebut menjadi perhatian internasional, karena memukul prinsip interaksi dan dialog yang konstruktif. Selain itu, unilateralisme AS terhadap negara lain, terutama Eropa menyebabkan Amerika Serikat memaksa negara-negara penandatangan JCPOA lainnya supaya tidak mematuhi kesepakatan internasional itu.

Mengingat kelanjutan dari kebijakan unilateral Trump, Eropa tidak punya pilihan lain. Pertama kembali  ke prinsip membela perjanjian multilateral sebagai masalah penting yang dapat membantu menjaga keberlanjutan JCPOA. Kedua, pihak Eropa melanjutkan  langkahnya saat ini yang akan membawa Eropa semakin jauh dari JCPOA.

Kementerian luar negeri Iran dalam sebuah pernyataan peringatan ulang tahun kelima penandatanganan JCPOA, menyatakan, "Rezim Trump di Amerika Serikat berusaha meraih kemenangan dalam pemilu presiden mendatang dengan menempatkan kebijakan luar negerinya terhadap Iran sebagai kemenangan. Oleh karena itu, kehancuran JCPOA melebihi sebelumnya  menguntungkan kepentingan politiknya, sekaligus menjegal supaya kepentingan politik Iran tidak terwujud di JCPOA.

Berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, embargo senjata Republik Islam Iran akan dicabut pada Oktober 2020, dan rezim Trump bermaksud untuk memanfaatkan resolusi ini demi kepentingannya.

Pernyataan kemenlu Iran itu menekankan bahwa rezim hegemonik AS tidak lagi bisa mewujudkan kebijakan ilegalnya dengan memaksakan dominasi terhadap struktur politik dan ekonomi internasional, sebab aturan hukum internasional tidak seperti yang dipikirkan Trump. 

Langkah-langkah Tehran sejauh ini telah membawa pesan politik penting yang menunjukkan bahwa Iran bermaksud menyelamatkan JCPOA dengan mengembalikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tapi bagaimana mungkin menyelamatkan kelanjutan JCPOA jika Iran telah menjalankan kewajibannya, tapi tidak diberi akses untuk mewujudkan haknya, dan pihak lain tidak menjalankan komitmennya terhadap perjanjian nuklir internasional itu.(PH)