Upaya Iran Memaksimalkan Pengaruh Positif JCPOA

Presiden Iran, Hassan Rouhani, dalam pertemuan dengan para duta besar dan perwakilan Iran di luar negeri, pada konferensi bertajuk "JCPOA dan Ekonomi Resistensi, Peluang dan Kapasitasnya", menyatakan bahwa Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) bukan berarti pihak seberang akan atau telah menepati komitmen mereka.

Menyinggung hasil sukses perundingan nuklir dan menjelaskan, selain harus muqawama, Iran juga harus memperluas kerjasama dan menekan pihak seberang serta memaksa mereka untuk melaksanakan komitmennya.

JCPOA tidak diragukan lagi merupakan hasil sukses politik luar negeri pemerintah Iran dalam berinteraksi konstruktif dengan dunia. Oleh karena itu, jelas bahwa Iran berharap pelaksanaan JCPOA akan membangkitkan kembali perekonomian Republik Islam, namun realisasi tujuan itu menghadapi banyak tantangan.

Para pengamat berpendapat bahwa langkah-langkah seperti putusan hukum anti-Iran di Amerika Serikat, meski tidak berhubungan langsung dengan masalah nuklir dan konteks JCPOA, akan tetapi secara praktis menghalangi pelaksanaan menyeluruh komitmen dalam JCPOA termasuk transaksi bank-bank asing dengan Iran. Kelompok-kelompok lobi Amerika Serikat dengan gencar menyebarkan Iranphobia untuk menghalangi Iran memanfaatkan JCPOA secara maksimal. Terkait hal ini, dalam beberapa bulan terakhir, pengadilan lokal Amerika Serikat mengeluarkan putusan anti-Iran berkenaan dengan serangan teror 11 September dan sejumlah serangan teror lain.

Berdasarkan putusan bulan April, diklaim bahwa Iran terlibat dalam serangan bom di pangkalan militer AS di Beirut pada 1983, dan Tehran harus membayar ganti rugi kepada para keluarga korban yang tewas dalam insiden tersebut. Tidak hanya itu, dirilis putusan konyol bahwa Iran terlibat dalam serangan teror 11 September 2001 ke menara kembar World Trade Center New York.

Langkah-langkah itu meski bertentangan dengan sistem hukum internasional, akan tetapi diamini oleh Kementerian Luar Negeri AS. Menyusul putusan tersebut, bank-bank Eropa khawatir mereka akan menghadapi hukuman berat undang-undang perbankan Amerika jika mereka menjalin kerjasama dengan bank-bank Iran.

Langkah-langkah itu terjadi ketika Menteri Luar Negeri AS, John Kerry menggelar sidang kolektif dengan pihak Eropa untuk menyelesaikan halangan dalam interaksi perbankan dengan Iran. Meski Kerry telah memastikan bahwa interaksi perbankan dengan Iran tidak akan terkena sanksi AS, namun hanya selang beberapa hari, bank Inggris HSBC menyatakan mundur dari transaksi dengan Republik Islam.

Euronews melaporkan, HSBC menyatakan tidak akan bertransaksi dengan Iran karena AS mendorong bank-bank non-Amerika untuk bertransaksi dengan Iran di saat bank-bank AS sendiri masih dilarang untuk melakukannya. Berlanjutnya sanksi-sanksi non-nuklir AS terhadap Iran ini termasuk di antara faktor yang melatarbelakangi keengganan bank-bank Eropa untuk terjun ke pasar Iran.

Ini adalah maksud dari pernyataan Rouhani bahwa JCPOA bukan berarti pihak seberang akan atau telah melaksanakan komitmen mereka. Yang sekaligus berarti bahwa Iran harus mengambil sikap tegas melawan pelanggaran Amerika Serikat untuk mereduksi dampak positif JCPOA bagi Iran.

Hadir pada konferensi yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. Menlu Iran menegaskan bahwa dalam kondisi baru, upaya duta-duta besar harus dipusatkan pada langkah memajukan perekonomian dan memulihkan kehidupan masyarakat Iran. Zarif mengatakan, rakyat harus merasakan praktik, efek dan hasil dari kesepakatan nuklir, Rencana Aksi Komprehensif Bersama, JCPOA.

Zarif menandaskan kembali urgensi pandangan realistis dalam menyampaikan gambaran adil terkait hasil yang diperoleh dari JCPOA. Dan bahwa perwakilan-perwakilan Iran di luar negeri harus memainkan peran unggul dan mendasar dalam menyampaikan strategi baru pasca JCPOA dan terbukanya peluang-peluang,"

Di lain pihak, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi mengatakan, Amerika Serikat berusaha meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui klaim-klaim barunya. Boroujerdi mengungkapkan hal itu mereaksi langkah Kongres AS merencanakan embargo Iran dengan dalih serangan cyber. Klaim-klaim anti-Republik Islam Iran oleh para pejabat AS tidak berdasar, dan dengan isu-isu ini, mereka ingin meningkatkan tekanan terhadap Tehran.

Ia menambahkan, di dunia maya, AS melakukan langkah-langkah anti-Iran seperti halnya di dunia nyata, dan hal ini wajar jika Iran menggunakan sarannya dalam pertempuran ini. Iran tentu akan melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya di sektor Cyberspace.

Namun Menteri Pertahanan Republik Islam Iran, Brigadir Jenderal Hossein Dehghan, memiliki pandangan lain. Dikatakannya, kondisi JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) saat ini memberikan posisi khusus yang memunculkan kebijakan-kebijakan jahat di Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan.

Menurutnya, Republik Islam Iran saat ini sedang menghadapi kondisi, di mana kekuatan-kekuatan –melalui pendekatan dominasi, menyimpang dan hukum rimba– berusaha menerapkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap negara-negara dan bangsa-bangsa independen.(MZ)