Khatibzadeh: Iran tidak Menerima Pesan dari AS

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh di sebuah wawancara mengatakan, Iran sampai saat ini tidak menerima pesan baik langsung atau tidak dari pemerintah baru Amerika Serikat.

Seperti dilaporkan FNA, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan 10 Februari mengklaim bahwa pemerintah baru AS pimpinan Joe Biden tengah memajukan "diplomasi tak langsung" dengan Iran. Ia mengatakan, "Diplomasi dengan Iran tengah berlangsung, tapi tidak dalam bentuk langsung."

Khatibzadeh Jumat (19/3/2021) saat diwawancarai Kantor Berita Sputnik menepis klaim Sullivan tersebut.

Jubir Kemenlu Iran juga mengatakan bahwa mengingat Washington merupakan pihak yang keluar dari kesepakatan internasional, maka Republik Islam Iran juga tidak berniat mengirim pesan apapun kepada Amerika Serikat.

"JCPOA, sebuah peta jalan yang jelas...Oleh karena itu, berunding dengan AS supaya negara ini kembali ke perjanjian nuklir juga tidak perlu. Kami tidak perlu mengirim atau menerima pesan," tegas Khatibzadeh.

Jubir Kemenlu Iran menjelaskan, "Yang perlu saat ini adalah Amerika mematuhi komitmennya, kembali ke JCPOA dan mencabut sanksi terhadap Iran."

Pemerintah AS tahun 2018 keluar dari JCPOA dan selain menerapkan kembali sanksi yang telah dicabut kepada Iran, juga menjatuhkan sanksi baru kepada Tehran.

Satu tahun setelah keluarnya AS dari JCPOA, Iran masih melaksanakan secara penuh komitmennya di kesepakatan nuklir dan memberi kesempatan kepada negara-negara Eropa untuk menunaikan janjinya mengkompensasi dampak dari keluarnya Amerika tersebut.

Setelah pemerintah Eropa gagal menunaikan janjinya, Tehran mengumumkan akan menurunkan komitmennya di JCPOA dalam beberapa tahap sesuai dengan pasal yang tercantum di kesepakatan ini.

Republik Islam Iran mengumumkan seluruh langkahnya dapat dipulihkan kembali dan jika Washington kembali ke JCPOA, maka Iran juga akan mundur dari langkahnya tersebut.

Selain itu, Republik Islam senantiasa menekankan bahwa JCPOA tidak dapat dinegosiasikan ulang dan penambahan pasal baru di kesepakatan ini tidak dapat diterima. (MF)