JCPOA Mengambang Terlalu Lama

Tehran dalam beberapa bulan dan pekan terakhir menjadi tuan rumah kunjungan delegasi politik dan ekonomi dari sejumlah negara Eropa, Asia dan Afrika. Dalam kunjungan tersebut telah tercapai banyak kesepakatan di sektor ekonomi dan investasi bersama pada masa pasca sanksi.

Kunjungan Presiden Iran, Hassan Rouhani ke Paris akhir bulan Januari lalu, beberapa hari setelah pencabutan resmi sanksi anti-Iran, telah menghembuskan angin segar bagi perusahaan-perusahaan Eropa untuk masuk ke pasar Iran. Dalam kunjungan itu, Rouhani menandatangani sejumlah kontrak dagang senilai 15 miliar euro, dan di antara yang terbesar adalah kontrak Iran dengan Airbus untuk membeli 118 pesawat komersial.

Kesepakatan serupa juga ditandatangani dengan Jerman, Italia, Austria, Korea Selatan, Jepang dan banyak negara yang terlibat dalam kunjungan resmi dengan Iran.

Sabtu (21/5), Tehran kembali menjadi tuan rumah kunjungan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, sementara pada Ahad (22/5), Perdana Menteri India, Narendra Modi akan berkunjung ke Tehran. Menyusul sehari berikutnya, Presiden Afghanistan Muhammad Ashraf Ghani bersama delegasi politik dan ekonomi akan berkunjung ke Tehran.

Kunjungan dan kerjasama tersebut mengusung pesan multilateral urgen menyangkut kepentingan politik, ekonomi dan budaya kolektif. Oleh sebab itu, harus diupayakan agar kesepakatan yang tercapai dalam berbagai kunjungan itu segera terlaksana. Akan tetapi pelaksanaan kesepakatan yang tercapai menghadapi banyak tantangan khususnya terkait transaksi antarbank.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, Sabtu (21/5), dalam konferensi pers dengan mitranya dari Selandia Baru, Murray McCully, juga menekankan masalah tersebut. Dikatakannya bahwa hingga kini belum tercapai target yang seharusnya telah tercapai sesuai kesepakatan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Menurutnya, Amerika Serikat harus segera mengambil langkah-langkah lebih banyak dalam pelaksanaan JCPOA.

Menganalisa pernyataan dan sikap sejumlah negara Barat dalam mendorong perusahaan dan bank-bank besar untuk bertransaksi dengan Iran, Zarif mengatakan, "Pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa dan Uni Eropa, mengindikasikan sebuah pesan politik bahwa negara-negara tersebut harus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan JCPOA."

Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman pada Kamis pekan lalu dalam sebuah pernyataan kolektif menegaskan bahwa perdagangan dengan Iran tidak bermasalah dengan tetap menjaga ketentuan hukum, dan bahwa berbagai bank dan perusahaan asing tidak seharusnya menghindari transaksi sah dengan Iran.

Keengganan dalam transaksi perbankan dengan Iran pada tahap awal muncul karena kekhawatiran sejumlah negara terhadap hukuman dari sistem perbankan Amerika Serikat jika mereka bertransaksi dengan Iran. Alasan ini yang menghambat pelaksanaan penuh JCPOA dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komitmen AS.

Menlu Iran menuntut langkah-langkah praktis lebih banyak dalam hal ini dan juga langkah serius sejumlah negara mitra dagang Iran. Karena dalam pelaksanaan JCPOA dan kesepakatan ekonomi dengan Iran, mereka juga diuntungkan. Menurut Zarif, negara-negara Barat harus lebih fokus pada kepentingan dan hak-hak mereka dengan memprioritaskan perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara dunia, daripada sandungan hukum dalam negeri Amerika Serikat. Itu semua dapat dilakukan melalui jalur-jalur sah sesuai dengan prinsip perdagangan bebas dunia.(MZ)