Pars Today

Program ekonomi yang diresmikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi, dinamakan Inisiatif Transformasi Ekonomi Bumiputera (TEB). Langkah ini akan dieksekusi dengan menekankan keadilan sosial ekonomi, kesejahteraan negara, dan kesejahteraan rakyat.

 

"Ketiga tujuan utama tersebut adalah memastikan kebijakan dan implementasi agenda perekonomian negara tidak hanya menjamin keterlibatan dan hak-hak bumiputera, namun sekaligus memastikan adanya sinergi dengan non-bumiputera," kata Datuk Seri Zahid dalam pidato utamanya, dikutip Straits Times.

 

Bumiputera sendiri merupakan sebutan untuk orang-orang pribumi Malaysia. Penduduk pribumi mencakup sekitar 70% dari 34 juta penduduk Malaysia.

 

Salah satu dari tiga janji utama dalam agenda ekonomi baru ini adalah dana abadi nasional untuk membantu bumiputera berpenghasilan rendah mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga berharap dapat meningkatkan partisipasi bumiputera dalam industrialisasi sektor pertanian.

 

Untuk itu, Zahid mengusulkan pembentukan perusahaan pertanahan bumiputera untuk meningkatkan kepemilikan tanah di kalangan masyarakat.

 

Meski dinamakan dan ditujukan untuk golongan pribumi, Zahid menegaskan bahwa langkah ini akan menguntungkan semua golongan. Ia juga menjadi warga non-pribumi juga tetap akan dilindungi hak-haknya.

 

"Suka atau tidak, mau tidak mau, sinergitas antar umat sangat penting dalam menggairahkan kegiatan perekonomian."

 

Malaysia sendiri mengalami turbulensi ekonomi tahun lalu. Meski tetap mencatatkan pertumbuhan 3,7%, Negeri Jiran menemui kendala dalam mengatur inflasi dan juga pelemahan mata uang ringgit.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian, Datuk Nor Azmie Diron, yang berbicara di kongres tersebut, lebih dari separuh rumah tangga bumiputera berada dalam kelompok berpendapatan rendah, berpenghasilan di bawah 6 ribu ringgit (Rp 26 juta) per bulan.

 

Profesor Studi Asia James Chin dari Universitas Tasmania mengatakan kepada The Straits Times bahwa strategi ini merupakan strategi lama yang menurutnya tidak akan begitu banyak membawa perubahan.

 

"Mereka harus mengatur ulang seluruh agenda bumiputera sedemikian rupa sehingga bumiputera biasa akan mendapat manfaat dari program-program baru yang akan datang," ujarnya. (CNBC Indonesia)