Perwakilan Parlemen Lebanon: Israel Ingin Picu Perang Saudara di Lebanon

Pars Today - Perwakilan Faksi Kesetiaan pada Perlawanan di Parlemen Lebanon memberikan reaksi terhadap kesepakatan memalukan pemerintah Lebanon dengan rezim Zionis.

Melansir Pars Today dari Mehr News, 27 Juni 2026, Amin Sherri, perwakilan Faksi Kesetiaan pada Perlawanan di Parlemen Lebanon, menegaskan, "Sikap partai ini terkait penolakan terhadap negosiasi langsung dengan rezim Zionis adalah tetap dan konsisten."

Ia menambahkan, "Israel berusaha memperoleh apa yang tidak bisa ia raih melalui konfrontasi militer, dengan cara memicu perang antar-saudara di Lebanon. Tel Aviv ingin mendapatkan lebih banyak konsesi dari Lebanon."

Syarat Hizbullah: Penarikan Penuh Israel

Sherri menyatakan, "Persetujuan Hizbullah terhadap penempatan tentara Lebanon di selatan Sungai Litani bersifat kondisional, yaitu penarikan penuh rezim Zionis dari wilayah tersebut."

Mufti Ja'fari: "Bencana Nasional Terburuk"

Sebelumnya, Ahmad Qabalan, Mufti Ja'fari Lebanon, dalam sebuah pernyataan memperingatkan bahwa kesepakatan pemerintah negaranya dengan rezim Zionis yang dimediasi Amerika adalah "bencana nasional terburuk" dalam sejarah Lebanon dan tidak memiliki legitimasi apa pun.

Ia menambahkan, "Pemerintah Lebanon saat ini hanya mewakili dirinya sendiri, bukan rakyat Lebanon."

Israel Diberi "Perwalian" atas Lebanon

Qabalan melanjutkan, "Masalah berbahayanya adalah bahwa kerangka kesepakatan ini secara praktis memberikan jenis perwalian tertentu kepada tentara Zionis atas operasional tentara dan wilayah-wilayah Lebanon yang diduduki, dan secara tidak langsung juga mengakui kedaulatan Tel Aviv atas wilayah-wilayah yang didudukinya."

Laporan ini menyingkap dua narasi yang saling melengkapi dari pihak yang menolak kesepakatan Lebanon-Israel. Amin Sherri dari Hizbullah menyoroti motif Israel: karena gagal di medan perang, Tel Aviv kini mencoba memecah belah Lebanon dari dalam, sebuah strategi klasik "divide et impera". Sementara Ahmad Qabalan, tokoh agama senior, memberikan perspektif hukum yang lebih tajam: kesepakatan ini bukan sekadar "buruk", tapi ilegitim karena pemerintah yang menandatanganinya tidak memiliki mandat rakyat, dan isinya secara de facto memberikan "perwalian" Israel atas kedaulatan Lebanon. Dua suara ini, politis dan religius-hukum, bersama-sama membangun argumen bahwa kesepakatan ini bukan perdamaian, tetapi penyerahan terselubung.(Sail)