Dinamika Asia Tenggara, 21 Januari 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu di antaranya; PM Malaysia: Penderitaan saya tak sebanding dengan penderitaan rakyat

Isu-isu lainnya di antaranya; Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Sedunia, Presiden Vietnam Mengundurkan Diri, Ini Penyebabnya, Jet Tempur Junta Myanmar Bombardir Gereja di Kayin, Pasukan Thailand-Separatis Baku Tembak, 3 Orang Tewas,

PM Malaysia: Penderitaan saya tak sebanding dengan penderitaan rakyat

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa penderitaan yang dialaminya, termasuk selama berada di dalam penjara, tidak sebanding dengan penderitaan rakyat Malaysia.

"Saya malu untuk menuliskan derita saya, karena kecil ketimbang derita yang dirasakan oleh mayoritas rakyat," kata Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Jakarta, Senin.

Menurut dia, ada hikmah yang diperoleh dari semua yang dialaminya termasuk dalam kancah politik. "Hal itu mendewasakan saya. Saya lebih mengerti apa arti bebas dan demokratis, karena saya tahu pengalaman hidup dalam kungkungan," katanya.

Anwar juga menuturkan bahwa sebagai seseorang yang pernah tersisih, dia menjadi paham apa arti keadilan sosial.

PM Anwar menyebut banyak rekannya di Indonesia telah membantu dirinya melewati masa-masa sulit dalam berpolitik. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan orang-orang di Indonesia yang selalu bersedia membantunya.

"Saya tidak pernah merasa terasing di Indonesia," ucap PM Malaysia itu.

Pada kesempatan itu, Anwar juga menceritakan bahwa ibunya adalah seorang penggemar karya-karya besar sastra Indonesia, seperti karya sastra dari Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane dan Buya Hamka, yang tidak hanya dibaca oleh sang ibu namun juga dipahami.

"Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang tak dapat tertandingi dari berbagai tren seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Natsir dan Sultan Sjahrir. Mereka adalah tokoh-tokoh hebat dalam generasi awal." katanya menambahkan.

Kunjungan PM Anwar Ibrahim ke Indonesia merupakan kunjungan resmi pertama ke luar negeri setelah ia dilantik sebagai PM Malaysia pada 24 November 2022.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Sedunia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) Siti Nurbaya mengumumkan Indonesia didaulat menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia atau World Water Forum yang dijadwalkan di Bali pada 18-24 Mei 2024. 

Situs Antara melaporkan, Siti Nurbaya hari Kamis mengatakan, “World Water Forum 2024 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, sebagai perwujudan air untuk kemakmuran bersama dan pertumbuhan bersama,”.

Pertemuan World Water Forum ke-10 menyediakan platform penting bagi semua pemangku kepentingan di sektor air dalam skala global, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal itu merupakan tonggak kontribusi besar Indonesia terhadap upaya masyarakat global dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.

Siti menerangkan kehidupan makhluk hidup bergantung pada keberadaan dan ketersediaan air.

“Biasanya pemukiman manusia selalu berusaha dekat dengan mata air, sungai, danau atau daerah yang air tanahnya mudah dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya udara yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas memegang peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah,” ucapnya.

Ia mengungkapkan agenda politik global, seperti Megatrend 2045, menempatkan udara pada posisi strategis dalam kerangka pangan, energi, dan air, termasuk dalam kaitan dengan bencana dan kesejahteraan.

Penyediaan air bersih dan sehat tidak hanya terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor enam, yaitu air bersih dan sanitasi, tetapi juga terkait dengan poin nomor ke-17. “Hal ini menjadi modalitas penting dalam perumusan kerangka kebijakan udara yang menekankan bahwa penyediaan dan pengelolaan udara tidak semata-mata persoalan teknis, tetapi terkait dengan prinsip hidrologi, biaya ekonomi, dan kelayakan,” tutur Siti.

Sehubungan dengan itu, ia menjelaskan bahwa pendekatan lanskap diterapkan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk udara yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan perbaikan dan pemulihan lingkungan.

“Implementasi tata kelola lanskap atau bentang alam dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting, karena pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, ekonomi pembangunan, dan kesejahteraan manusia melalui integrasi kebijakan yang kuat dan komprehensif serta penegakan hukum,” katanya.

Menteri Siti juga mengungkapkan bahwa dinamika diskusi dan negosiasi dalam berbagai pertemuan internasional terkait dengan air, tekanan perlunya pendekatan lanskap dalam tata kelola air yang dalam praktiknya menggunakan dua kerangka tata kelola utama, yaitu solusi berbasis alam, dan pendekatan berbasis ekosistem.

 Pendekatan lanskap dalam pengelolaan air dibutuhkan karena dikontrol secara ketat oleh aturan kartometrik, sehingga mampu mengidentifikasi elemen masyarakat sebagai subjek tata kelola dan merepresentasikan hubungan manusia-lanskap. Dengan demikian, format tata kelola yang digagas benar-benar mencerminkan keharmonisan multi-kepentingan dan multi-atribut lanskap yang tentunya spesifik di setiap wilayah.

“Dalam perjalanan menuju World Water Forum ke-10 tahun depan, perlu disiapkan berbagai event (kegiatan) baik nasional maupun internasional yang mendorong peningkatan kualitas kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya air hingga skala tapak,” ujar Siti.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, dirinya berharap, menemukan konsep kerja terkait dengan sumber daya udara yang efektif serta prinsip-prinsip tata kelola yang dapat dipahami dan diterapkan oleh aparatur pemerintah daerah dan aparatur di lapangan.

Presiden Vietnam Mengundurkan Diri, Ini Penyebabnya

Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc telah mengajukan pengunduran dirinya setelah Partai Komunis yang berkuasa menemukan bahwa dia bertanggung jawab atas pelanggaran dan kesalahan sejumlah pejabat di bawahnya.

Vietnam News Agency, Selasa (17//1/2023) mengumumkan pengunduran diri tersebut.

"Karena menyadari tanggung jawabnya kepada partai dan rakyat, beliau menyampaikan permohonan pengunduran diri posisi yang ditugaskan padanya, mundur dari jabatannya, dan pensiun," Komite Pusat partai berkuasa dalam sebuah pernyataan kemarin.

Phuc (68 tahun), yang merupakan mantan perdana menteri, memegang jabatan presiden--yang sebagian besar seremonial-- itu selama kurang dari dua tahun. Belum ada kepastian siapa yang akan menggantikan dia.

Terdapat berbagai spekulasi mengenai pengunduran diri Phuc pascapemecatan dua wakil perdana menteri Vietnam, yang bekerja di bawah Phuc saat dia memimpin pemerintah.

Supaya diterima, pengunduran diri Phuc memerlukan persetujuan dari Majelis Nasional.

Reuters, Senin (16/1), melaporkan bahwa badan legislatif tersebut akan menyelenggarakan pertemuan luar biasa dan langka pekan ini.

Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni sekretaris Partai Komunis, presiden, perdana menteri, dan kepala parlemen.

Jet Tempur Junta Myanmar Bombardir Gereja di Kayin

Dua jet tempur junta militer Myanmar dilaporkan menargetkan gereja dan menjatuhkan dua bom di negara bagian Kayin pada pekan lalu.

CNN hari Senin melaporkan, Pendiri Free Burma Rangers David Eubank, mengatakan serangan junta di desa Laywa di kotapraja Lu Thaw baru-baru menewaskan lima orang.

Korban tewas itu termasuk seorang pendeta dan seorang uskup Katolik.

Kotapraja Lu Thaw berada di distrik Hpapun, area yang dikuasai sayap kanan militer Persatuan Nasional Karen (Karen National United/KNU), Tentara Pembebasan Nasional Karen (Karen National Liberation Army/ KNLA).

Pemimpin brigade 5 KNU, Padoh Mahn Mahn, mengonfirmasi jumlah korban tewas.

Pasukan Thailand-Separatis Baku Tembak, 3 Orang Tewas

Tiga orang tewas dalam baku tembak di hutan antara pasukan pemerintah dan pemberontak separatis di wilayah Thailand selatan yang bergolak.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (21/1/2023), konflik telah membara di provinsi paling selatan negara itu sejak 2004, menewaskan lebih dari 7.000 orang. Di wilayah mayoritas Muslim tersebut, para pemberontak berjuang untuk otonomi yang lebih besar dari pemerintah Thailand.

Kepolisian Thailand mengatakan, para polisi dan tentara Thailand pada hari Jumat (20/1) mendaki gunung di provinsi Narathiwat, di mana mereka bertemu dengan kelompok separatis bersenjata yang mulai melepaskan tembakan.

"Mereka mulai menembaki kami sehingga kami harus membalas, yang menyebabkan tiga orang tewas," kata kepala polisi setempat Suthon Sukwiset kepada AFP.

"Kami menemukan tiga M16 milik mereka dan telah menyitanya," ujarnya.

Tidak ada polisi atau tentara yang tewas atau terluka dalam operasi yang berlangsung setidaknya lima jam itu.

Thailand selatan yang dijaga ketat oleh pasukan keamanan, secara budaya berbeda dari wilayah-wilayah Thailand lainnya yang mayoritas Buddha.

Tahun lalu, perwakilan pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak Barisan Revolusi Nasional bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia tahun lalu untuk pembicaraan damai langsung pertama mereka dalam waktu sekitar dua tahun. Namun, tidak ada terobosan yang dicapai dalam pertemuan itu.

Filipina Bebaskan Jurnalis Maria Ressa dari Tuduhan Penggelapan Pajak

Sebuah pengadilan di Filipina membebaskan jurnalis Maria Ressa dari empat tuduhan penggelapan pajak pada Rabu (18/01).

Ressa yang menjabat sebagai CEO dan editor eksekutif dari Rappler, sebuah situs berita online yang kritis terhadap pemerintah, itu sebelumnya mengaku tidak bersalah pada tahun 2020.

Kasus pajak tersebut adalah salah satu dari beberapa gugatan hukum pemerintah yang dia dan Rappler hadapi, sehingga memicu kekhawatiran akan kebebasan pers di negara itu.

'Kebenaran menang, keadilan menang'

Saat berbicara kepada wartawan di luar pengadilan, Ressa mengatakan keputusan itu "emosional" bagi semua orang, menggambarkan tuduhan itu sebagai "motif politik" dalam upaya menghentikan jurnalis melakukan pekerjaan mereka.

"Butuh empat tahun dua bulan," katanya mengacu pada lamanya persidangan.

"Tapi hari ini, fakta menang. Kebenaran menang. Keadilan menang."

Meski bebas dari tuduhan penggelapan pajak, jurnalis terkemuka Filipina itu masih harus menghadapi tiga kasus lainnya, terutama tentang tuduhan pencemaran nama baik di dunia maya yang kini dalam proses banding. Ressa terancam tujuh tahun penjara jika kalah dalam upaya banding tersebut.

Sekilas tentang Maria Ressa

Ressa adalah pendiri Rappler, sebuah situs berita online yang berbasis di Manila.

Situs berita tersebut ia dirikan untuk memerangi misinformasi dan mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, termasuk selama perang melawan narkoba.

Situs yang diluncurkan pada tahun 2012 itu sukses menjadi salah satu situs berita paling populer di Filipina. Namun, sebagai tindak lanjut dari sebuah perintah yang dikeluarkan di tahun 2018, otoritas Filipina memerintahkan situs tersebut untuk ditutup.

Perintah untuk menutup situs bersama dengan tuntutan penggelapan pajak yang dihadapi Ressa sebelumnya didasarkan pada tuduhan bahwa Rappler melanggar ketentuan konstitusional yang melarang kepemilikan dan kontrol asing atas perusahaan media di Filipina.

Securities and Exchange Comission menuduh Rappler melakukan pelanggaran setelah menerima dana dari investor asing, termasuk Omidyar Network dan North Base Media. Namun, pengadilan Filipina pada Rabu (18/01) memutuskan bahwa surat-surat keuangan yang digunakan untuk membayarkan dana itu tidak kena pajak.

Meski begitu, nasib hukum Rappler sebagai situs berita masih belum jelas.

Ressa juga sebelumnya pernah menerima penghargaan Nobel Perdamaian untuk karyanya di tahun 2021. Penghargaan itu sekaligus menjadikannya sebagai orang Filipina pertama yang memenangkan Nobel.