Dinamika Asia Tenggara, 26 Maret 2019
(last modified Tue, 26 Mar 2019 10:01:24 GMT )
Mar 26, 2019 17:01 Asia/Jakarta
  • Kementerian luar negeri Indonesia
    Kementerian luar negeri Indonesia

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya: pemerintah Indonesia menggelar ISPF untuk meningkatkan peran di Pasifik Selatan.

Selain itu, isu lainnya mengenai statemen Pm Malaysia Mahathir Mohamad yang mengatakan Israel sebagai pusat rezim penjarah, Malaysia menggelar pameran aero space Langkawi ke-15, militer Myanmar mengaku akan adili pembunuh Muslim Rohingya, Thailand menggelar pemilu parlemen dan Filipina keluar dari ICC.

 

Menlu Indonesia, Retno Marsudi

Gelar ISPF, Indonesia Tingkatkan Peran di Pasifik Selatan

Pemerintah RI berupaya meningkatkan kehadiran dan kerja sama Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dengan menggelar Forum Indonesia-Pasifik Selatan (Indonesia-South Pacific Forum/ISPF), yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 21 Maret 2019.

"Pagi ini saya telah membuka rangkaian kegiatan Indonesia-South Pacific Forum atau ISPF di Jakarta untuk meningkatkan peran dan kehadiran (Indonesia) di Pasifik Selatan," kata Menteri Luar Negeri RI  dilansir situs Antara Kamis.

Menlu RI mengungkapkan signifikansi pelaksanaan Forum Indonesia-Pasifik Selatan (ISPF) bagi Indonesia.

Pertama, ISPF sebagai platform dialog untuk memperkuat kerja sama konkret perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, serta meningkatkan kerja sama teknis dan pembangunan kapasitas maupun kerja sama pembangunan antara Indonesia dan negara atau wilayah di Pasifik Selatan.

Kedua, Forum Indonesia-Pasifik Selatan itu bertujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan sebagai sesama negara kepulauan yang memiliki latar belakang budaya dan tantangan yang sama, antara lain terkait isu perubahan iklim, isu kemaritiman dan pengembangan wilayah pesisir.

"Kami yakin ISPF telah berhasil meningkatkan 'foot prints' dan keterlibatan Indonesia, persahabatan dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan, serta memperluas persaudaraan antara Indonesia dan Pasifik Selatan sebagai pembukaan era kerja sama baru Indonesia dengan negara di Pasifik Selatan," ujar Menlu Retno Marsudi.

Selain itu, Menlu RI menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan akan semakin ditingkatkan, termasuk melalui inisiatif penyelenggaraan kegiatan The Pacific Exposition 2019 di Auckland, Selandia Baru pada 12-14 Juli 2019. Kegiatan tersebut akan diikuti para pelaku bisnis dan kelompok budaya dari Indonesia dan Pasifik Selatan.

Pertemuan Indonesia-Soth Pacific Forum (ISPF) bertema "Our future, shared ocean, shared prosperity" (Masa depan kita, laut kita, kesejahteraan bersama) diikuti oleh 15 negara dan wilayah di Pasifik Selatan.

 

PM Malaysia, Mahathir Mohamad

Mahathir: Israel, Pusat Rezim Penjarah !

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengecam pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina ,dan dataran tinggi Golan milik Suriah.

Menanggapi pernyataan Presiden AS, Donald Trump yang mendukung penguasaan dataran tinggi Golan oleh Israel, Mahathir Mohammed hari Sabtu (23/3) menyebut Israel sebagai pusat rezim penjarah.

Perdana Menteri Malaysia menentang pengakuan terhadap eksistensi Israel.

"Zionis menduduki wilayah Palestina, dan  keberadaannya ilegal," ujar Mahathir.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump di akun Twitternya hari Kamis menegaskan dukungan Washington terhadap rezim Zionis atas dataran tinggi Golan.

"Setelah 52 tahun, tiba saatnya AS mengakui secara resmi penguasaan penuh Israel terhadap dataran tinggi Golan," cuit Trump.

Statemen presiden AS ini memicu gelombang kecaman keras dari berbagai kalangan di dunia.

Pada tahun 1967, rezim Zionis menguasai sekitar 1.200 kilometer wilayah Suriah di dataran tinggi Golan, dan setelah beberapa lama mengumumkan wilayah ini bagian dari teritorial rezim Zionis. Publik dunia tidak mengakui klaim Israel tersebut. Dewan Keamanan PBB juga menyebut bercokolnya Israel di Golan sebagai bentuk pendudukan.

 

Lima 2019

Malaysia Gelar Pameran Aero Space Langkawi ke-15

Pameran Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 Malaysia resmi dimulai dan diikuti lebih dari 31 negara dunia.

Menurut laporan IRNA, puluhan pesawat dan kapal perang dari berbagai negara dunia termasuk Rusia, Turki dan Amerika selama beberapa hari lalu tiba di Langkawi untuk berpartisipasi di Pameran Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 Malaysia yang digelar mulai hari Selasa (26/3) dan berlangsung selama lima hari.

Masih menurut sumber ini, wakil dari 354 perusahaan produsen peralatan militer ikut di pameran LIMA 2019 Malaysia dan mereka membawa produk militer dan pertahanan terbarunya.

Sementara itu, Mohammad Sabu, Menteri Pertahanan Malaysia mengatakan, pameran ini merupakan peluang tepat bagi industri pertahanan Malaysia untuk mendiskusikan ide-ide dan teknologi terbarunya dengan seluruh negara dunia.

 

Militer Myanmar 

Militer Myanmar Mengaku akan Adili Pembunuh Muslim Rohingya

Angkatan Bersenjata Myanmar mengklaim akan menggelar pengadilan militer untuk menyeret para pelaku pembunuhan Muslim Rohingya tahun 2017.

Kantor berita Reuters (18/3/2019) melaporkan, angkatan bersenjata Myanmar, Senin (18/3) mengklaim pengadilan militer ini akan mengusut insiden yang terjadi pada bulan Agustus 2017 di negara bagian Rakhine, barat Myanmar.

Menurut militer Myanmar, pengadilan ini juga akan menjawab tuduhan-tuduhan PBB dan Human Right Watch, HRW terkait keterlibatan aparat keamanan negara ini dalam pembunuhan massal Muslim Rohingya, pemerkosaan dan pembakaran disengaja.

Di sisi lain tim pencari fakta PBB tahun lalu mengumumkan operasi militer Myanmar dilakukan dengan tujuan pembersihan etnis dan menyarankan agar kepala staf angkatan bersenjata Myanmar beserta lima jenderal lainnya dihukum seberat mungkin di pengadilan internasional.

 

Pemilu Thailand

 

Thailand Gelar Pemilu Parlemen

Rakyat Thailand untuk pertama kalinya menyaksikan penyelenggaraan pemilu parlemen pasca kudeta militer di tahun 2014. Seperti dilaporkan AFP Ahad (24/3), rakyat Thailand ketika menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih 500 anggota parlemen, sebanyak 250 anggota Senat negara ini dipilih langsung oleh militer tanpa melalui prosedur pemilu.

Untuk pemilu parlemen di Thailand telah didirikan 373 zona TPS. Sekitar 50 juta warga Thailand telah memenuhi syarat untuk memilih.

Berdasarkan sumber ini, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-Cha yang memimpin kudeta militer tahun 2014, dan kemudian menjabat perdana menteri, akan bersaing dengan Yingluck Shinawatra.

Pemilu parlemen Thailand digelar mulai Ahad pagi (24/3) dan berakhir Ahad sore.  KPU Thailand menyatakan raihan kursi di majelis rendah baru diumumkan pada 9 Mei mendatang.

Sementara itu, Abhisit Vejjajiva, mantan perdana menteri Thailand hari Ahad dilaporkan mengundurkan diri sebagai ketua Partai Demokrat menyusul hasil lemah kubunya di pemilu kali ini. Pemilu parlemen Thailand digelar Ahad pagi (24/3) dan berakhir sore harinya.

 

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

Filipina Keluar dari ICC

Filipina secara resmi keluar dari keanggotaan Mahkamah Internasional (ICC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 17 Maret 2019. Pemicunya, karena Presiden Rodrigo Duterte keberatan untuk menghentikan perang pemberantasan narkoba yang diduga melanggar hak asasi manusia oleh berbagai lembaga internasional termasuk ICC.

"Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh negara bahwa keputusan Filipina menarik diri mulai efektif pada 17 Maret," kata Juru Bicara ICC PBB, Eri Kaneko, seperti dilansir AFP, Minggu (17/3).

Duterte mempertahankan kebijakan perang narkoba yang diduga saat ini menelan ribuan korban meninggal dengan alasan melindungi negaranya. Meski dikritik, Duterte menyatakan tidak peduli karena selama ini negara lain tidak pernah peduli dengan Filipina.

Pada Februari 2018, jaksa penuntut pada ICC, Fatou Bensouda, memulai pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait perang narkoba ala Duterte.(PH)

 

 

Tags