Dinamika Asia Tenggara, 30 Maret 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya: sikap pemerintah Indonesia yang bersikap tegas terhadap rezim Zionis dengan menyebut Golan sebagai milik Suriah, bukan Israel.

Isu lainnya, Indonesia dan Iran mempererat kerjasama dialog antar umat beragama, Perdana Menteri Malaysia mengecam serangan terbaru Israel ke Gaza, pemerintah Malaysia siap membalas boikot terhadap sawitnya yang diakukan Uni Eropa, dan KPU Thailand menyatakan bahwa partai  pendukung junta militer Thailand meraih suara mayoritas dalam pemilu yang baru digelar di negara ini.

Indonesia Sebut Golan Milik Suriah Bukan Israel

Pemerintah Indonesia memandang aksi pendudukan Israel terhadap Golan sebagai langkah ilegal, dan Jakarta tidak pernah mengakui wilayah tersebut sebagai milik Israel.

Selain itu, aksi kekerasan rezim Zionis Israel terhadap orang-orang Palestina bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dalam pertemuan DK PBB mengenai Palestina, di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Selasa (26/3) mengatakan, Israel sama sekali tidak menerapkan Resolusi DK PBB 2334 tahun 2016 dan tindakan Israel merupakan penolakan terang-terangan terhadap Resolusi DK PBB.

Menurut Wamenlu A.M. Fachir, berbagai hal yang dilakukan pemerintah Israel menunjukkan kecenderungan pengambilalihan wilayah Palestina atau yang disebut dengan aneksasi. Hal ini membuat “solusi dua negara” yang selama ini diperjuangkan dan disepakati oleh dunia internasional, termasuk Palestina dan Israel sendiri, menjadi semakin jauh dari kenyataan.

Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Selasa (26/3/2019) mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengakui kedaulatan rezim Zionis Israel atas dataran tinggi Golan, Suriah. OKI menganggap keputusan Trump sebagai pelanggaran tegas atas ketentuan internasional dan resolusi PBB terutama resolusi 242 tahun 1967 dan resolusi 497 tahun 1981.

Deputi juru bicara sekjen PBB menyatakan pendudukan Dataran Tinggi Golan Suriah oleh rezim Zionis Israel sebuah langkah ilegal. Menurut laporan Kantor Anadolu Farhan Haq dalam sebuah statemennya mengingatkan, sikap PBB pasca dukungan Presiden AS Donald Trump terkait pengakuan resmi kedaulatan ilegal Israel terhadap Golan tidak pernah berubah.

Desember 2018 lalu, Majelis Umum PBB menegaskan pengakuan mengenai kedaulatan Suriah terhadap dataran tinggi Golan yang saat ini dikuasai oleh rezim Zionis Israel.

Pada tahun 1967, rezim Zionis menduduki sekitar 2.000 kilometer wilayah Suriah di Golan dan setelah beberapa waktu menjadikan wilayah tersebut sebagai miliknya, tapi publik dunia tidak pernah mengakui klaim tersebut.

Indonesia-Iran Pererat Kerjasama Dialog Antar Agama

Atase Kebudayaan Iran di Jakarta dan Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies, ICRS menekankan perluasan kerja sama Tehran dan Jakarta di bidang dialog antar umat beragama.

IRNA (27/3/2019) melaporkan, Atase Kebudayaan Iran di Jakarta, Mehrdad Rakhshandeh, Selasa (26/3) malam saat bertemu dengan Direktur ICRS, Dr. Siti Syamsiyatun mengatakan, Iran memiliki pengalaman yang cukup baik dalam penyelenggaraan dialog-dialog kebudayaan dan lintas agama baik dengan negara-negara Muslim maupun non-Muslim, dan dampak positifnya dapat dilihat dari terselesaikannya sejumlah keraguan di bidang agama.

Sementara itu, Dr. Siti Syamsiyatun dalam pertemuan itu menuturkan, Tehran-Jakarta harus menjalin kerja sama yang lebih luas di bidang kajian agama. Ia juga mengabarkan kunjungan sejumlah dosen anggota konsorsium ini ke Iran.

PM Malaysia Kecam Serangan Terbaru Israel ke Gaza

Perdana Menteri, Malaysia Mahathir Mohamad mengutuk serangan-serangan udara Israel di wilayah Jalur Gaza.

"Metode Israel adalah ini. Mereka meneror lebih dari siapapun," ujar Mahathir kepada para wartawan dalam acara Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition seperti dilansir media Anadolu Agency, Kamis (28/3/2019).

Mahathir menegaskan, serangan-serangan seperti itu harus diprotes.

"Kita percaya bahwa kekerasan tak akan menyelesaikan masalah-masalah di wilayah tersebut," tegasnya.

Israel melancarkan serangkaian serangan udara di wilayah Jalur Gaza pada Senin (25/3). Jet tempur militer rezim Zionis Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah posisi di Jalur Gaza, termasuk di Rafah dan Khan Yunis, Rabu dini hari, 27 Maret 2019.

Sebelumnya, rezim Zionis memperluas serangan udara di Jalur Gaza pada Senin malam, setelah menarget fasilitas keamanan Hamas di Gaza.

Menurut saksi mata, jet tempur rezim Zionis menghancurkan sebuah bangunan yang dikelola Hamas termasuk sebuah perusahaan asuransi di pusat kota Gaza.

Rezim Zionis juga melancarkan serangan udara yang menarget kantor Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, di kota Jalur Gaza pada Senin malam.

Kantor Haniyeh yang terletak di distrik al-Rimal barat kota Gaza dilaporkan luluh lantak. Markas utama keamanan Hamas di lingkungan Remal di barat kota Gaza juga dihancurkan oleh drone rezim Zionis dan pesawat tempur.

Berdasarkan laporan pejabat keamanan di Gaza dan saksi mata, drone dan pesawat tempur Zionis telah melakukan lebih dari 15 serangan udara ke arah pos, fasilitas, kompleks dan bangunan milik Hamas dan kelompok pejuang Palestina lainnya di Gaza pada Senin malam.

Malaysia Siap Balas Boikot Sawit Uni Eropa

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan kemungkinan untuk membatalkan rencana pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus memboikot produk kelapa sawit dari negaranya.

Mahathir menuturkan Malaysia bisa saja melirik pesawat militer buatan negara lain seperti China untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang mulai usang, yakni jet tempur buatan Rusia Mig-29.

Sebelumnya, Malaysia berencana membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis atau Eurofighter Typhoon.

Langkah itu dilakukan Mahathir menanggapi aksi boikot Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Malaysia. Blok tersebut berencana menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.

KPU Thailand: Partai Junta Militer Thailand Raih Suara Mayoritas

Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan partai pro junta militer, Palang Pracharat, meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang digelar pada 24 Maret lalu. Adapun partai oposisi, Pheu Thai berada di posisi kedua.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (28/3), KPU Thailand menyatakan Partai Palang Pracharat meraup 8,4 juta suara. Namun, mereka menyatakan hasil itu belum resmi karena mereka baru akan mengumumkannya pada 9 Mei mendatang.

Menurut Krit, hasil penghitungan itu sudah 100 persen. Mereka belum menyampaikan hasil penghitungan keseluruhan untuk 500 kursi di parlemen.

Untuk posisi 350 kursi Majelis Rendah, Partai Pheu Thai diperkirakan berhasil merebut 137 kursi. Sedangkan Palang Pracharat mendapat 97 kursi.

Sedangkan untuk hasil perolehan 150 kursi di Dewan Perwakilan belum ditentukan karena cara penghitungannya cukup rumit. Akan tetapi, baik Pheu Thai dan Palang Pracharat saling klaim menang dan sudah bersiap membentuk koalisi untuk membangun pemerintahan selanjutnya.(PH)