Dinamika Asia Tenggara, 13 Juli 2019

Dinamika, Asia Tenggara pekan ini menyoroti sejumlah isu di antaranya pernyataan Presiden Indonesia supaya Polri meningkatkan kemampuannya untuk mengantisipasi tantangan ke depan.

Isu lainnya, MAPIM Malaysia memprotes Sanksi Sepihak AS atas Iran, volume perdagangan Malaysia dan Cina mencapai 100 miliar dolar, Malaysia dan Singapura tangkap dan deportasi warga Myanmar, dan PM Thailand instruksikan pembubaran Junta militer.

Presiden Indonesia Apresiasi Kinerja Polri

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Polri, dan menyerukan supaya terus mengantisipasi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Jokowi pada upacara peringatan HUT ke-73 Bhayangkara Tahun 2019 di Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019) menyampaikan 5 instruksi yang dia berikan.

Pertama, terus tingkatkan kualitas SDM Polri guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Kedua, Jokowi minta Polri kedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan yang humanis.  Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah dan cepat. Keempat, Polri harus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum. Jokowi juga minta anggota Polri memberikan rasa adil kepada masyarakat.

Kelima, memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial.

Selain itu, Jokowi juga menaruh perhatian terhadap upaya Polri yang terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dia mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

MAPIM Malaysia Protes Sanksi Sepihak AS atas Iran

Dewan Konsultasi Organisasi Islam Malaysia atau Malaysian Consultative Council of Islamic Organization (MAPIM) memprotes berlanjutnya sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.

IRNA (9/7/2019) melaporkan, MAPIM, Selasa (9/7) menyampaikan protes atas berlanjutnya sanksi ekonomi dan ancaman Amerika terhadap Iran, dan menyeru negara-negara dunia untuk tidak tunduk pada hegemoni Amerika, serta menolak unilateralisme dan dominasi Washington di dunia.

Dalam pernyataannya, MAPIM menyebut Amerika secara sepihak telah keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA. MAPIM menegaskan, Iran berhak menurunkan tingkat kepatuhannya dalam JCPOA selama tuntutan-tuntutan sahnya belum dipenuhi.

Perdagangan Malaysia-Cina Tembus 100 Miliar Dolar

Volume perdagangan bilateral antara Cina dan Malaysia telah mencapai 100 miliar dolar dan Cina tetap menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 10 tahun berturut-turut.

Duta Besar China untuk Malaysia Bai Tian mengatakan, investasi asing langsung di negara itu (FDI) di sektor manufaktur Malaysia memiliki lebih dari empat kali lipat selama lima tahun terakhir, menjadi sumber terbesar investasi asing di industri selama tiga tahun berturut-turut.

Malaysia dan Singapura Tangkap dan Deportasi Rohingya

Aparat keamanan Malaysia dilaporkan menangkap empat warga asing yang diduga terkait dengan kelompok radikal dan militan. Mereka yang ditangkap terdiri dari dua warga Rohingya, seorang warga Filipina, dan satu warga India.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/7), menurut penjelasan aparat Malaysia, kedua warga Rohingya itu diduga mendukung gerakan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA). Menurut Kepala Polis Diraja Malaysia, Datuk Seri Abdul Hamid Bador, kelompok itu dianggap sebagai teroris oleh pemerintah Myanmar.

Menurut Hamid, etnis Rohingya yang ditangkap terdiri dari seorang buruh bangunan berusia 41 tahun. Tersangka ini diketahui membuat rekaman video ancaman pembunuhan terhadap Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, yang diunggah ke media sosial.

Sedangkan seorang warga Filipina yang ditangkap berusia 54 tahun. Dia diduga terlibat dalam kelompok Abu Sayyaf dan ikut dalam aksi penculikan di perairan Sabah.

Sekitar 10 ribu etnis Rohingya saat ini bermukim di Malaysia dan berusaha mencari suaka. Mereka pergi dari kampung halamannya di Myanmar untuk menghindari pembantaian dan persekusi aparat serta kelompok radikal setempat.

Langkah serupa juga dilakukan Singapura dengan mendeportasi sejumlah warga Myanmar yang diduga menjadi simpatisan milisi bersenjata Rohingya, Tentara Arakan (AA).

Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) menyatakan bahwa salah satu warga Myanmar yang mereka tahan "memiliki hubungan langsung dengan pemimpin tinggi AA."

MHA tak menjabarkan lebih lanjut individu yang dimaksud. Namun, situs berita Myanmar, The Irrawady, melaporkan bahwa salah satu dari enam orang yang ditahan adalah saudara kepala AA, Tun Myat Naing.

MHA hanya menjelaskan bahwa para warga Myanmar yang ditahan itu merupakan anggota Asosiasi Arakan-Singapura (AAS).

Dalam situsnya, AAS dideskripsikan sebagai "organisasi sosial yang memberikan kontribusi bantuan dari Singapura untuk orang Arakan yang terlantar di Rakhine."

Para warga Myanmar ini pun dilaporkan memberikan dukungan finansial ke AA. Salah satu di antaranya bahkan menyalurkan kontribusi secara rutin sebulan sekali.

AA sendiri merupakan salah satu milisi bersenjata yang mengklaim memperjuangkan hak-hak orang Rohingya di tengah persekusi persekusi di Myanmar. Namun, perlawanan mereka dianggap mulai mengkhawatirkan karena menewaskan puluhan polisi dalam sejumlah serangan.

PM Thailand  Instruksikan Pembubaran Junta Militer

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, memerintahkan pembubaran junta militer yang terbentuk setelah ia memimpin kudeta pada 2014 lalu. Namun, Prayuth tetap mempertahankan kewenangan kuat militer dalam masyarakat.

Dalam pidato di Kantor Pemerintahan Thailand pada Selasa (9/7), Prayuth menegaskan bahwa ia tak akan menggunakan Pasal 44 konstitusi yang memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjalankan pemerintahan usai kudeta.

Dengan keputusan ini, berakhir pula pembatasan pemberitaan di media. Prayuth juga memastikan akan melimpahkan kasus warga sipil dari pengadilan militer ke sipil. Namun, Prayuth menekankan bahwa sejumlah aturan yang ditetapkan junta militer masih akan berlaku.

Prayuth mengumumkan keputusan ini setelah menang dalam pemilihan umum pada tahun ini, membuatnya menjadi pemimpin sipil Thailand pertama usai kudeta 2014 lalu.(PH)