Dinamika Asia Tenggara, 20 Juli 2019

Dinamika, Asia Tenggara pekan ini menyoroti sejumlah isu di antaranya efek positif rekonsiliasi Jokowi-Prabowo terhadap perekonomian Indonesia.

Isu lainnya, Indonesia dan Singapura mendukung repatriasi Rohingya, parlemen Malaysia menyetujui usia pemilih diturunkan, LSM Malaysia memprotes kerja sama Saudi dan Israel, pemerintahan junta militer Thailand dibubarkan, dan Kamboja memulangkan sampah ke AS dan Kanada.

Efek Positif Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Rupiah Menguat

Pertemuan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowi memicu efek positif terhadap nilai tukar rupiah yang menguat di bawah Rp14 ribu per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin (15/7).

Penguatannya mencapai 0,23% dari penutupan pekan kemarin. Pasar merespon positif pertemuan Presiden Terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai

Rupiah dibuka menguat di posisi Rp13.993 per dolar AS dibanding penutupan akhir pekan lalu Rp14.008 per dolar AS. Hingga perdagangan pukul 08.30 WIB, rupiah terus bergerak menguat dan berada di posisi Rp13.973 per dolar AS.

Padahal mayoritas mata uang Asia justru bergerak melemah pada perdagangan pagi ini. Dolar Singapura melemah 0,07 persen, baht Thailand 0,03 persen, yuan China 0,15 persen, peso Filipina 0,02 persen, dolar Hong Kong 0,05 persen.

Pada saat yang sama, mata uang sejumlah negara maju juga bergerak melemah terhadap dolar AS. Poundsterling Inggris melemah 0,05 persen, dolar Australia melemah 0,006 persen, franc Swiss melemah 0,03 persen, sedangkan euro stagnan.

Namun, beberapa mata uang Asia berhasil menguat bersama Rupiah. Ringgit Malaysia menguat 0,11 persen, yen Jepang menguat 0,05 persen, dan won Korea menguat 0,02 persen.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menjelaskan rupiah menguat pagi ini terutama didorong sentimen positif dari dalam negeri berupa rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya bertemu pada Sabtu (13/7).

Selain sentimen dari dalam negeri, menurut dia, rencana Bank Sentral AS, The Federal Reserve memangkas suku bunga juga turut mempengaruhi. Wacana tersebut membuat dolar AS melemah terhadap sejumlah mata uang lainnya, termasuk rupiah

Indonesia dan Singapura Dukung Repatriasi Rohingya

Indonesia dan Singapura sepakat akan terus mendorong pemerintah Myanmar supaya menjamin keamanan para pengungsi Rohingya yang ingin pulang ke negara bagian Rakhine.

CNN melaporkan, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan kedua negara juga menyetujui proses repatriasi pengungsi Rohingya  di kamp pengungsi di Bangladesh yang harus dilakukan secepat mungkin dengan sukarela, aman, dan bermartabat.

Selain itu, Retno mengatakan bahwa Indonesia, Singapura, dan ASEAN siap membantu Myanmar menyiagakan pusat penerimaan pengungsi, tempat transit, hingga menyelesaikan kendala komunikasi untuk melancarkan proses repatriasi.

Menurut Menlu Indonesia, masalah repatriasi pengungsi Rohingya menjadi salah satu isu kawasan ASEAN yang dibahas dalam pertemuan dengan sejawatnya dari Singapura selama satu setengah jam.

Selain itu, Retno dan Vivian juga membahas laporan tim Preliminary Needs Assessment terkait situasi keamanan di Rakhine yang dirilis ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) pada Juni lalu.

Parlemen Malaysia Setujui Usia Pemilih Diturunkan

Parlemen Malaysia hari Rabu (17/7) menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai penurunan usia pemilih dari 21 menjadi 18 tahun.

RUU disahkan dengan dukungan 211 suara dari 222 anggota parlemen yang mendukung amandemen konstitusi federal Malaysia tersebut.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyampaikan usulan ini sekitar satu tahun setelah berkuasa.

Berbicara di majelis rendah parlemen sebelum anggota parlemen memberikan suara, Mahathir berpendapat bahwa orang-orang muda di Malaysia lebih sadar politik dibandingkan sebelumnya.

"Langkah ini adalah agar mereka diberi kesempatan, ruang dan suara untuk merancang demokrasi negara melalui pemilu," kata Mahathir dilansir Channelnewsasia.com, Rabu (17/7/2019).

Selain itu, amandemen tersebut memperkenalkan pendaftaran pemilih otomatis. Warga negara Malaysia berhak untuk memberikan suara mereka segera setelah mereka berusia 18 tahun. Sebelumnya, orang-orang Malaysia harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan nama mereka pada daftar pemilih.

Selain menurunkan usia pemilihan, amandemen juga mengusulkan untuk menurunkan persyaratan usia minimum dari 21 menjadi 18 tahun untuk anggota parlemen dan perwakilan di Majelis Legislatif Negara.

LSM Malaysia Protes Kerjasama Saudi dan Israel

Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Konsultasi Organisasi Islam Malaysia atau Malaysian Consultative Council of Islamic Organization (MAPIM) memprotes kerja sama Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara itu.

IRNA (17/7/2019) melaporkan, MAPIM mengaku terganggu dengan kebijakan infiltrasi Saudi di kawasan dan sikapnya yang salah mengartikan ajaran Islam.

Presiden MAPIM Mohd Azmi Abdul Hamid mengatakan, di antara kebijakan Saudi itu adalah agresi militer ke Yaman, menormalisasi hubungan dengan Israel dan pembelian senjata dari Amerika senilai miliaran dolar, sehingga memperkuat perekonomian Washington.

Ia menegaskan, semua kebijakan Saudi menciptakan ketegangan di kawasan dan memperluas konflik. Saudi hanya meningkatkan perpecahan di tubuh umat Islam tidak hanya di kawasan, tapi di seluruh dunia.

Azmi meminta Saudi untuk berhenti merendahkan Islam dengan kebijakan-kebijakan liberalnya, menarik pasukan dari Yaman dan mengakhiri pelanggaran HAM.

Junta Militer Thailand Dibubarkan

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha hari Senin (15/7) secara resmi membubarkan pemerintahan junta militer.

"Thailand saat ini adalah negara demokratik penuh dengan sistem monarki konstitusional, beserta parlemen yang dipilih rakyat," kata Prayut dalam pidatonya di Bangkok, dilansir Reuters Selasa (16/7).

Keputusan tersebut mengakhiri rezim yang mengambil alih kekuasaan dengan mengkudeta pemerintahan mantan PM Yingluck Shinawatra pada 2014.

Raja Thailand, Rama X Vajiralongkorn, pekan lalu merestui pemerintahan Prayut yang dibentuk dari koalisi 19 partai.

Kamboja Pulangkan Sampah ke AS dan Kanada

Kamboja mengikuti langkah sejumlah negara Asia Tenggara yang telah memulangkan sampah ke negara asalnya.

Negara ini mengembalikan sampah-sampah yang berasal dari Amerika Serikat dan Kanada.

"Kamboja bukan tempat sampah bagi barang-barang usang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Neth Pheaktra, dilansir AFP, Kamis (18/7).

Dilaporkan, sebanyak 70 peti kemas berisi sampah itu ditemukan di Pelabuhan Sihanoukville. Neth menyatakan 13 di antaranya berasal dari Kanada dan sisanya dari AS.

Sebelumnya, Filipina telah memulangkan peti kemas berisi sampah dari Kanada yang memicu tensi ketegangan hubungan kedua negara.

Indonesia telah mengirim balik lima kontainer sampah ke Amerika Serikat dan juga memulangkan delapan peti kemas berisi sampah ke Australia pada 12 Juni lalu.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, praktik pengiriman sampah yang tidak didaur ulang oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang ke negara-negara miskin, sangat tidak adil dan harus dihentikan. (PH)