Dinamika Asia Tenggara, 25 Juli 2020
(last modified Sat, 25 Jul 2020 11:59:37 GMT )
Jul 25, 2020 18:59 Asia/Jakarta
  • Bendera Malaysia dan Iran
    Bendera Malaysia dan Iran

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai kerja sama medis antara Malaysia dan Iran.

Selain itu, Malaysia akan denda pelanggar masker di ruang publik, vaksin Corona lokal akan diproduksi perusahaan asal Indonesia, dan Thailand memperpanjang kondisi darurat Corona hingga Agustus.

 

 

 

Iran dan Malaysia Bahas Pengembangan Kerja Sama Medis

Pemerintah Iran dan Malaysia mengkaji cara-cara untuk memperluas kerja sama di bidang penelitian vaksin, pengembangan obat-obatan khusus, dan penyusunan program keamanan kesehatan.

Hal itu dibahas dalam pertemuan Duta Besar Iran untuk Malaysia, Ali Asghar Mohammadi dengan Menkes Malaysia Datuk Adham bin Baba di Kuala Lumpur pada Jumat (24/7/2020).

Mohammadi menjelaskan tentang prestasi ilmiah dan teknologi Iran dalam memenuhi kebutuhan negara, dan mengumumkan kesiapan penuh Tehran untuk memperluas kerja sama ilmiah, riset, industri, dan teknologi di bidang medis dengan Kuala Lumpur.

Dia menerangkan bahwa salah satu penyebab parahnya penyebaran virus Corona di Iran adalah karena sanksi tidak manusiawi AS terhadap Iran sehingga masyarakat kesulitan mengakses peralatan medis.

Sementara itu, Datuk Adham juga menyatakan kesiapan Malaysia untuk mengkaji peluang kerja sama antara kedua negara.

Dia berharap dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dan dialog dengan menkes Iran, hubungan antara kedua negara akan semakin berkembang.

Dubes Iran pada hari Jumat, juga bertemu dengan Deputi Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Kamarudin untuk membahas pengembangan hubungan Tehran dan Kuala Lumpur.

 

Penanganan Covid-19 di Malaysia

 

Malaysia akan Denda Pelanggar Masker di Ruang Publik

Pemerintah Malaysia berencana membuat aturan yang lebih keras mengenai penanganan penyebaran Covid-19 dengan mempertimbangkan sanksi denda hingga penjara bagi warga yang menolak mengenakan masker di ruang publik.

CNN melaporkan, Menteri Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah mengatakan sanksi itu dipertimbangkan menyusul rencana pemerintah menerapkan aturan wajib menggunakan masker di tempat publik.

Hisham mengatakan penerapan sanksi denda dan penjara itu setelah terjadi lonjakan kasus virus corona baru yang menyentuh dua digit dalam tiga hari terakhir.

Pada Selasa (21/7), Malaysia mendeteksi 15 kasus corona baru, 11 di antaranya merupakan kasus berasal dari penularan lokal. Sembilan kasus dari 11 kasus penularan lokal terdapat di Sarawak.

Hisham mengatakan jika kewajiban pemakaian masker telah diterapkan di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, setiap pelanggar dapat didenda 1.000 ringgit atau hukuman penjara.

"Kementerian Kesehatan mendorong penggunaan masker wajah, terutama di tempat-tempat umum, tempat yang berisiko tinggi dan tempat di mana jarak sosial sulit ditegakkan," kata Hisham dalam jumpa pers di Kuala Lumpur pada Rabu (22/7).

Menurut Hisham, saat ini aturan bermasker memang belum menjadi kewajiban di bawah UU, sebab pemerintah masih mempertimbangkan hukuman yang setimpal bagi para pelanggarnya.

 

 

 

Vaksin Corona Lokal akan Diproduksi Perusahaan Asal Indonesia

Pemerintah Indonesia menyebut saat ini masih tengah mengembangkan vaksin dari virus covid-19.

Saat ini, proses yang dilakukan sudah memasuki uji klinis fase 3. Harapannya, vaksin ini dapat segera diselesaikan dalam waktu yang cepat sehingga bisa langsung diproduksi massal.

Juru Bicara Pemerintah Indonesia Untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, rencananya, jika sudah lolos uji klinis, vaksin tersebut akan diproduksi secara massal oleh perusahaan asal Indonesia.

“Produksi vaksin akan dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia. Dalam hal ini, sementara ada PT Biofarma, sebuah BUMN, demikian juga ada rencana dari pihak swasta PT Kalbe, nanti tentunya akan berkembang dengan berbagai alternatif dan potensi lainnya”, ujar Wiku saat memberikan keterangan pers (24/7/2020).

Wiku menambahkan, dalam mengembangkan vaksin ini, ada tiga prinsip yang akan dipegang yakni aman, tepat dan cepat.

 “Aman dalam artian, vaksin tersebut harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan tidak memberikan efek samping” ungkapnya

 “Tepat dalam artian, vaksin tersebut bisa menimbulkan kekebalan spesifik pada virus yang beredar di Indonesia”

 “Cepat, Karena kondisi yang dihadapi dunia termasuk Indonesia, kita harus betul-betul untuk bisa cepat untuk melindungi rakyat Indonesia,  maka dari itu dilakukan seluruh ujinya, termasuk uji klinis bisa terlaksana dengan cepat, tapi juga benar” pungkasnya.

 

 

 

Thailand Perpanjang Kondisi Darurat Corona hingga Agustus

 Pemerintah Thailand memperpanjang kondisi darurat penanganan Covid-19 hingga akhir Agustus mendatang.

Pemerintah Thailand beralasan perpanjangan kondisi darurat dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus corona secara efektif dengan membuka daerah perbatasan secara bertahap.

"Penting bagi kita untuk membuka (perbatasan) negara untuk menghidupkan kembali ekonomi," kata Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Somsak Rungsita.

"Satu-satunya cara untuk menangani transisi ini adalah dengan perpanjangan kondisi darurat."

Usulan perpanjangan kondisi darurat rencananya akan disetujui dalam rapat kabinet pada Selasa (28/7). Dalam dua bulan terakhir Thailand belum mencatat penularan lokal virus corona.

Dilansir Strait Times, Somsak mengatakan pemerintah tidak akan melarang warga melakukan pertemuan publik selama periode perpanjangan kondisi darurat.

Menurutnya hal itu dilakukan untuk merespons protes atas kecurigaan warga bahwa aturan itu disalahgunakan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Lebih dari 2.000 orang termasuk mahasiswa pada Sabtu (18/7) lalu menggelar aksi unjuk rasa di Bangkok menuntut agar parlemen dibubarkan dan konstitusi diubah. Demonstrasi dilakukan saat Thailand masih memberlakukan kondisi darurat, larangan melakukan pertemuan massal dan menjaga jarak sosial.

Aksi protes serupa dengan massa yang lebih sedikit juga digelar di provinsi Chiang Mai dan Ubon Ratchathani. Rencananya pekan ini mahasiswa akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar.

Selama dua bulan terakhir, Bangkok telah mencabut aturan jam malam dan melonggarkan pembatasan dengan mengizinkan perjalanan domestik untuk menghidupkan kembali sektor perekonomian yang sempat terpuruk.

Meskipun perekonomian menurun, warga Thailand tetap mewaspadai potensi gelombang kedua pandemi Covid-19. Akses kedatangan bagi warga asing juga masih ditutup.

Thailand sempat melaporkan nihil kasus pada awal Juni lalu sehingga melonggarkan semua pembatasan dan mengizinkan kembali aktivitas warga, termasuk membuka sekolah.

Data statistik Worldometers mencatat saat ini Thailand memiliki 98 kasus aktif Covid-19 dari keseluruhan mencapai 3.269 kasus dan 58 kematian.(PH)

 

 

 

 

 

 

 

Tags