Dinamika Asia Tenggara, 5 Desember 2020

Transformasi Asia Tenggara sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya mengenai panggilan dubes Inggris di Jakarta oleh Kemenlu RI, dan ketua parlemen Malaysia mengutuk pembunuhan ilmuwan Iran.

Selain itu, Singapura menyatakan kecewa dengan keputusan PBB melonggarkan penggunaan ganja, dan terakhir tentang pemindahan paksa warga Muslim Rohingya ke pulau terpencil.

Kemenlu RI Panggil Dubes Inggris

Berbagai lembaga dan organisasi mereaksi sikap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (01/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Benny Wenda di akun Twitternya, Selasa (1/12), mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat dan mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB).

Menanggapi hal litu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan pemerintah perlu memanggil Duta Besar Inggris untuk meminta penjelasan mengenai posisi Pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua pimpinan Benny Wenda.

Pemerintah, kata Bamsoet, harus menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia yang tegas soal Papua baik kepada Pemerintah Inggris maupun negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis, termasuk Vanuatu.

Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Buntut pernyataan Benny Wenda itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memanggil Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins.

"Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu, Duta Besar Ngurah Swajaya atas instruksi Menlu RI telah memanggil Dubes Inggris Owen Jenkins pada 4 Desember 2020," kata jubir Kemlu Teuku Faizasyah dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).Demikian hasil pantauan Parstoday Indonesia dari Detik.

Pemerintah Indonesia menyampaikan protes keras kepada Dubes Inggris atas pernyataan sepihak Benny Wenda. Pemerintah sebelumnya juga sudah menepis semua pernyataan deklarasi Benny Wenda.

Ketua Parlemen Malaysia Mengutuk Pembunuhan Ilmuwan Iran

Ketua Parlemen Malaysia, Datuk Azhar Azizan Harun mengutuk pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran, Syahid Mohsen Fakhrizadeh. Seperti dilaporkan wartawan IRIB dari Kuala Lumpur, Datuk Azhar Harun dalam sebuah pernyataan hari Rabu (2/12/2020), mengutuk aksi terorisme tersebut dan berharap para pelaku kejahatan itu bisa diadili.

“Innalillahi wa Innalillahi Raji’un, saya sangat terpukul atas kabar gugurnya ilmuwan Iran dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada bangsa Iran dan keluarga almarhum. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan ketenangan kepada almarhum,” imbuhnya.

Sebelum ini, Ketua Organisasi Islam Malaysia (MAPIM) dalam statemennya juga mengutuk aksi teror terhadap ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh yang juga menjabat ketua riset dan inovasi Kementerian Pertahanan.

Mohd Azmi Abdul Hamid mengucapkan belasungkawa kepada keluarga syahid Fakhrizadeh, pemerinta dan rakyat Iran, dan menyatakan teror ini tidak akan mencegah perlawanan rakyat dan pemerintah Iran terhadap terorisme negara Amerika dan Israel.

"Teror terhadap ilmuwan pertahanan Iran ditujukan untuk menekan secara maksimum Iran agar kemajuan sains dan pertahanannya dapat dicegah, dan ini pasti gagal," tegasnya.

Singapura Kecewa PBB Longgarkan Penggunaan Ganja

Pemerintah Singapura kecewa dengan keputusan PBB mengeluarkan ganja dari datfar narkotika yang dikontrol ketat penyebabran dan penggunaannya. Menurut mereka, keputusan pelonggaran tidak diikuti dengan alasan yang kuat.

"Kami kecewa dengan hasil keputusan ini. Tidak ada bukti kuat yang mendukung rekomendasi tersebut," ujat Kementerian Dalam Negeri Singapura, dalam keterangan persnya, seperti dikutip Tempo.co dari Channel News Asia, Jumat, 4 Desember 2020.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat tahunan Dewan Narkotika PBB (CND), negara-negara anggota memutuskan bahwa ganja akan dikeluarkan dari Konvensi 1961 atau disebut juga sebagai Schedule IV. Konvensi tersebut mengatur obat-obatan narkotika jenis apa saja yang diatur ketat peredarannya. Keputusan tersebut diambil lewat mekanisme voting. Perolehan suaranya, 27 untuk pro-ganja, 25 anti-ganja, dan 1 abstain.

"Rekomendasi pelonggaran itu bisa mengirimkan sinyal buruk bahwa CND telah tunduk pada ganja dan mendorong mispersepsi, terutama pada pemuda, bahwa ganja tidaklah berbahaya. Padahal, bukti berkata sebaliknya," ujar Kementerian Dalam Negeri Singapura.

Pemerintah Singapura menegaskan bahwa rekomendasi yang keluar dari CND tidak akan mempengaruhi kebijakan mereka soal narkotika. Mereka berkata, konvensi pengendalian narkotika memperbolehkan masing-masing negara untuk menentukan sendiri kebijakan pengendaliannya.

Duta Besar Singapura untuk PBB, Umej Bhatia, mengatakan bahwa keluhan dari Singapura sudah disampaikan ke CND. "Keputusan itu malah memberi peluangan penyalahgunaan ganja, terutama di kalangan pemuda, dan menjadi problem sosial." "Semua orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bebas dari narkotika," ujarnya menambahkan.

Warga Muslim Rohingya Dipindahkan ke Pulau Terpencil

Kapal-kapal angkatan laut Bangladesh membawa sekitar 1.600 pengungsi Rohingya ke pulau terpencil di Teluk Bengal pada Jumat (4/12) meski diprotes beberapa pihak. Sejumlah pengungsi dan kelompok hak asasi manusia (HAM) menyatakan beberapa Rohingya dipaksa untuk pindah ke pulau terpencil itu.

Bangladesh mengatakan pihaknya hanya memindahkan orang-orang yang bersedia pergi dari kamp dan tindakan itu akan mengurangi kepadatan kronis di kamp-kamp yang menampung lebih dari 1 juta Rohingya.

Tetapi para pengungsi dan pekerja kemanusiaan mengatakan beberapa orang Rohingya dipaksa pergi ke pulau rawan banjir Bhasan Char yang baru muncul dari laut 20 tahun lalu itu. Demikian dilaporkan situs Sindonews.

Para pengungsi berkumpul di kursi plastik di sepanjang geladak kapal angkatan laut yang berlayar dari pelabuhan selatan Chittagong. Beberapa orang membawa payung untuk berteduh dari terik matahari dalam perjalanan yang memakan waktu beberapa jam.

Otoritas menyatakan pulau itu telah dilengkapi dengan infrastruktur yang layak dan fasilitas yang ditingkatkan. Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan segera bekerja di sana, bersama 22 kelompok bantuan yang telah setuju membantu. (RM)