Dinamika Asia Tenggara, 2 Januari 2021

Transformasi Asia Tenggara sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya keputusan pemerintah Indonesia membubarkan Front Pembela Islam (FPI), dan Malaysia-Singapura sepakat membatalkan proyek Kereta Api Berkecepatan Tinggi.

Selain itu, pemerintah Singapura akan memulai vaksinasi Covid-19, Bangladesh memberangkatkan gelombang baru pengungsi Rohingya ke pulau terpencil, dan Filipina setuju memberikan bebas visa kepada militer AS jika diberikan vaksin Corona.

Pemerintah Indonesia Membubarkan FPI

Pemerintah resmi melarang kegiatan dan simbol ormas Front Pembela Islam (FPI) di wilayah hukum NKRI. Larangan ini berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dasar hukum pelarangan FPI ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Dia menegaskan FPI tak memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin.

"Surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai 20 Juni 2019, dan sampai saat ini Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKD itu. Oleh karena secara de jure, 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar," ujar Edward, yang akrab disapa Eddy, di gedung Kemekopolhukam, Rabu (30/12/2020) seperti dilansir Detiknews.

Eddy menjelaskan, isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. "Bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," katanya.

Namun, selepas pemerintah resmi melarang semua kegiatan FPI, para pentolan organisasi kemasyarakatan (ormas) itu memilih bersalin rupa dengan nama Front Persatuan Islam. Namun pemerintah tidak ambil pusing akan hal itu.

Namun Mahfud MD sebagai Menko Polhukam membolehkannya meski singkatan Front Persatuan Islam sama dengan FPI atau Front Pembela Islam yang telah dilarang. Dia menjelaskan dalam konstitusi, warga negara tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi baru. Namun Mahfud menegaskan bila semua kegiatan itu harus sesuai dengan aturan.

Proyek Kereta Api Cepat Malaysia-Singapura Dibatalkan

Malaysia-Singapura sepakat membatalkan proyek Kereta Api Berkecepatan Tinggi (High Speed Rail/HSR) Kuala Lumpur-Singapura, setelah gagal mencapai kata sepakat menyusul batas waktu penangguhan yang berakhir Kamis (31/12/2020) malam.

Pembatalan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong yang disampaikan di Kuala Lumpur, Jumat (1/1/2021) seperti dilansir Antara.

"Pemerintah Malaysia dan Singapura ingin menyampaikan perkembangan berhubung proyek HSR, terutama mengenai tempo penangguhan yang berakhir 31 Desember 2020," katanya.

Berhubung dampak COVID-19 atas ekonomi Malaysia, ujar dia, pemerintah Malaysia sudah merencanakan beberapa perubahan terhadap proyek HSR.

"Kedua pemerintah melakukan beberapa perbincangan berhubung perubahan tersebut, namun gagal mencapai kata sepakat. Oleh karena itu, perjanjian HSR sudah batal pada 31 Desember 2020," katanya.

Proyek itu diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, pada September 2010. Ide Kereta Cepat Kuala Lumpur-Singapura dimulai melalui Program Transformasi Ekonomi untuk mengubah Malaysia menjadi negara berpenghasilan tinggi.

KL-SG HSR adalah moda perjalanan alternatif antara dua mesin ekonomi yang paling dinamis dan berkembang pesat di Asia Tenggara. Proyek ikonik itu akan mencakup tujuh stasiun di Bandar Malaysia, Sepang-Putrajaya, Seremban, Melaka, Muar, Batu Pahat dan Iskandar Puteri, sebelum mencapai tujuan terakhirnya di Jurong East, Singapura.

Prioritaskan Tenaga Kesehatan, Singapura Mulai Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Singapura hari ini memulai proses vaksinasi Covid-19 dengan memprioritaskan tenaga medis dari dokter, perawat dan petugas kesehatan serta peneliti di bidang ini.

Channel News Asia melaporkan, sebelum menjalani vaksinasi, para perawat dan dokter harus mengisi data dan memastikan kondisi diri mereka untuk menentukan kelayakan mendapatkan vaksinasi. Proses vaksinasi itu dilakukan setelah pemerintah Singapura menerima rekomendasi dari Komite Pakar yang mengizinkan proses itu dilakukan.

Kementerian Kesehatan Singapura menyatakan seluruh tenaga medis dari rumah sakit umum sampai swasta akan menjalani vaksinasi yang dimulai hari Rabu (30/12/2020)

Selanjutnya, pada Februari 2021, mereka akan melakukan vaksinasi terhadap penduduk yang berusia 70 tahun ke atas dan warga asing yang mengantongi izin tinggal tetap. Singapura menjadi negara pertama di kawasan Asia yang menerima kiriman vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi Pfizer-BioNTech. Pemerintah Singapura tidak memungut biaya vaksinasi Covid-19.

Bangladesh Kirim Gelombang Baru Muslim Rohingya ke Pulau Terpencil

Pemerintah Bangladesh kembali mengirim pengungsi Rohingya ke pulau terpencil. The Daily Star melaporkan, para pengungsi akan dipindahkan ke Pulau Bhasan Char. Sebanyak 700 hingga 1.000 pengungsi Rohingya akan dipindahkan pada 28 atau 29 Desember ke lokasi baru di Bhasan Char.

Komisi Pengungsi, Bantuan, dan Pemulangan (RRRC) sedang mengatur proses pemindahan di tengah kekhawatiran masyarakat internasional mengenai risiko di tempat baru yang akan menimpa para pengungsi.

Sebelumnya gelombang pertama 1.642 pengungsi Rohingya telah dipindahkan ke Bhasan Char di awal Desember lalu. Gelombang pertama pengungsi Rohingya yang telah lebih dulu dipindahkan ke Bhasan Char telah mengungkapkan kepuasannya dan mereka memilih untuk pindah ke fasilitas tersebut demi keamanan dan kenyamanan.

Sebagian pengungsi mengungkapkan bahwa kondisi di tempat baru berbeda dengan tempat penampungan mereka sebelumnya di kamp Cox's Bazar. Lebih dari satu juta Muslim Rohingya melarikan diri dari perang dan pembantaian oleh militer Myanmar dan ekstremis Budha di Provinsi Rakhine pada tahun 2017. Mereka sekarang ditampung di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.

Ini Syarat Presiden Filipina kepada Trump

Presiden Filipina mensyaratkan bebas visa militer Amerika Serikat ke negaranya dengan penyerahan vaksin Corona kepada Manila. Menurut laporan Shafaq News, Rodrigo Duterte Ahad (27/12/2020) saat bertemu dengan anggota pemerintah dan pakar penyakit menular, kepada Presiden Donald Trump mengatakan, "Washington sedikitnya harus memberi 20 juta dos vaksin Corona kepada Filipina, jika tidak, kesepakatan VFA antara Filipina dan AS akan ditangguhkan."

Filipina dan Amerika Serikat di tahun 1998 menandatangani Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA). Berdasarkan kesepakatan ini, militer Amerika dapat memasuki Filipina tanpa visa, menggunakan SIM Amerika di negara ini serta memiliki hak lintas wilayah. (RM)