-
Jepang Peringatkan Potensi Perang Ukraina di Asia Timur
May 08, 2022 10:39Perdana Menteri Jepang memperingatkan kemungkinan pecahnya konflik bersenjata yang mirip dengan perang Ukraina, di kawasan Asia Timur.
-
Perang Ukraina Ancam Keamanan Pangan Jepang
May 08, 2022 09:30Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengancam ketahanan pangan di Jepang.
-
Jepang Tolak Amini Sanksi Minyak Rusia
May 07, 2022 07:51Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang mengatakan negaranya tidak dapat segera mematuhi embargo minyak terhadap Rusia, karena sulit dilakukan.
-
Kunjungan PM Jepang ke Indonesia dan Hubungan Strategis
May 01, 2022 07:43Jepang ingin memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia menjelang peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang akan diperingati 2023, kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Jakarta, Jumat.
-
Menhan Iran: Kehadiran Pasukan Asing di Kawasan, Ilegal
Apr 14, 2022 15:25Menteri Pertahanan Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Gharaei Ashtiani mengatakan, kehadiran pasukan asing di kawasan adalah ilegal dan merugikan keamanan di kawasan ini.
-
Delapan Diplomatnya Diusir dari Jepang, Ini Tanggapan Rusia
Apr 08, 2022 15:17Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengumumkan tanggapan yang tepat atas pengusiran para diplomat Rusia oleh Jepang.
-
Petani Korea Selatan Demo Menentang Perdagangan Bebas
Apr 06, 2022 07:07Ratusan petani dan nelayan Korea Selatan memprotes di pusat keuangan dan politik negara itu, Yeouido, dan menuntut pemerintah mempertimbangkan kembali niatnya untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas lagi.
-
Pangsa Dolar AS dalam Perdagangan Global Menurun
Mar 28, 2022 07:56Mata uang AS pada bulan Februari mengalami penurunan lebih dari 1 persen dari perdagangan global.
-
Jepang Kirim Peralatan Militer ke Ukraina
Mar 08, 2022 08:03Pemerintah Jepang mengumumkan akan mengirim peralatan pertahanan ke Ukraina untuk membantu militer negara ini menghadapi pasukan Rusia.
-
Ini Penyebab Hambatan Negosiasi Wina menurut Presiden Iran
Feb 10, 2022 08:19Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi menyatakan bahwa kelanjutan dari kebijakan gagal pemerintahan AS sebelumnya sebagai hambatan utama kemajuan negosiasi Wina yang dapat diterima.