Pars Today
Para pejabat AS telah mengumumkan bahwa pemerintahan Biden hampir menyetujui pengiriman rudal jarak jauh yang dipersenjatai dengan bom cluster ke Ukraina.
Menteri Pertahanan Prancis, Sébastien Lecornu menyatakan bahwa instruktur militer negara ini menghentikan pelatihan terhadap militer Gabon.
Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei memuji kinerja pemerintahan Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi dan kabinetnya, terutama di sektor pekerjaan infrastruktur, pertumbuhan indikator makro ekonomi dan kebijakan luar negeri.
Menyusul penangkapan Presiden Niger Mohamed Bazoum, oleh pasukan pengawal presiden negara ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan semua pihak di Niger untuk menahan diri.
Presiden Republik Islam menghadiri peresmian rumah sakit modern dan lengkap terbesar kedua di Iran bernama Ghadir di Kompleks Rumah Sakit Syuhada Tajrish, Tehran.
Dari belakang truk dan mobil beratap terbuka, kandidat partai politik Thailand melewati Bangkok pada hari Sabtu (13/05/2023), ketika kampanye selama berbulan-bulan yang dapat mengantarkan pemerintahan baru untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade berakhir.
Selama setahun terakhir, ketika pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menghentikan kebijakan permusuhan terhadap negara-negara tetangga, terdapat tanda-tanda signifikan perubahan kebijakan luar negeri Ankara, khususnya terhadap pemerintahan Bashar Assad di Suriah.
Qatar menyelenggarakan pertemuan keamanan internasional kelima yang membahas masa depan Afghanistan dan situasi negara itu saat ini. Pertemuan ini menunjukkan bahwa isu-isu terkait Afghanistan, terutama masalah keamanannya, masih menjadi perhatian masyarakat internasional dan tidak bermaksud untuk melewatinya dengan menyederhanakan masalah pada beberapa kelompok.
Hossein Amir-Abdollahian, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran yang melakukan kunjungan di Caracas, ibu kota Venezuela, Jumat (03/02/2023) dini hari melakukan pertemuan dengan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela.
Resolusi Majelis Umum PBB baru-baru ini, yang disetujui dengan suara positif dari 116 negara, menentukan syarat bagi pengakuan pemerintahan Taliban di Afghanistan.