Hamas Menyetujui Rencana Gencatan Senjata Trump dengan Syarat

Pars Today - Menanggapi rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyetujui penghentian total permusuhan, pertukaran tahanan, dan pemerintahan independen di Gaza, serta menyerukan peninjauan kembali masa depan Gaza dalam kerangka kepentingan nasional Palestina.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump di Gaza.

Pernyataan ini menyatakan bahwa tanggapan ini disusun setelah konsultasi internal yang ekstensif dengan kelompok-kelompok Palestina dan mediator regional, termasuk persetujuan bersyarat terhadap beberapa klausul rencana tersebut dan permintaan untuk meninjau secara kolektif isu-isu terkait masa depan Gaza dan hak-hak rakyat Palestina.

Dalam pernyataan ini, Hamas merujuk pada tanggung jawab nasionalnya dan kebutuhan untuk segera menghentikan agresi dan perang genosida rezim Israel terhadap rakyat Gaza yang resisten, dan menambahkan bahwa setelah konsultasi mendalam dengan lembaga-lembaga kepemimpinannya, konsultasi dengan kelompok-kelompok Palestina, dan pembicaraan dengan mediator regional serta sekutunya, Hamas telah mencapai sikap yang bertanggung jawab terkait rencana Trump.

Dalam tanggapan ini, Hamas mengapresiasi upaya negara-negara Arab, Islam, dan internasional untuk menghentikan perang, bertukar tahanan, segera mendatangkan bantuan kemanusiaan, menentang pendudukan Gaza, dan menentang pemindahan paksa rakyat Palestina.

Hamas mengumumkan bahwa, dalam kerangka mencapai penghentian perang sepenuhnya dan penarikan pasukan pendudukan dari Gaza, gerakan ini setuju untuk membebaskan semua tahanan rezim Zionis (baik yang hidup maupun yang mati) berdasarkan formula yang diusulkan oleh Trump.

Hamas juga menekankan bahwa pihaknya siap untuk segera berunding melalui perantara mengenai detail pertukaran ini, dengan syarat kondisi lapangan yang diperlukan untuk pelaksanaannya terpenuhi.

Di bagian lain pernyataan tersebut, Hamas telah mengumumkan persetujuannya untuk menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada delegasi Palestina yang terdiri dari individu-individu independen, dengan syarat dibentuk berdasarkan kesepakatan nasional Palestina dan dengan dukungan negara-negara Arab dan Islam.

Hamas telah menekankan bahwa isu-isu terkait masa depan Gaza dan hak-hak fundamental rakyat Palestina, sebagaimana tercantum dalam rencana Trump, harus dikaji dalam kerangka nasional yang komprehensif.

Kajian ini harus dilakukan berdasarkan hukum dan resolusi internasional, serta melalui kerangka nasional Palestina di mana Hamas juga berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab.

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengajukan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Gaza.

Rencana ini menekankan gencatan senjata segera, pembebasan tahanan Israel dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina, kembalinya pasukan Israel ke garis yang disepakati, dan pembentukan lembaga internasional untuk rekonstruksi dan administrasi Gaza.(sl)