Bisakah Dewan Perdamaian Gaza Hentikan Ekspansi Israel?
-
Dewan Perdamaian Gaza
Pars Today - Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada awal 2026 oleh Donald Trump dan sekutu Baratnya dipandang sebagai upaya untuk mengelola pascakrisis di Jalur Gaza melalui "rekayasa politik". Tujuan resminya adalah mempercepat rekonstruksi, menciptakan struktur administratif teknokratis, dan menormalisasi kondisi kehidupan.
Namun, para analis melihat fungsi ganda dari dewan semacam ini. Di permukaan, ia merespons tekanan publik global untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan. Di lapisan tersembunyi, ia menjadi alat melembagakan tatanan yang dikehendaki kekuatan pendudukan. Dewan ini dirancang tanpa kewenangan untuk menghentikan mesin perang atau memaksa rezim Zionis menarik diri ke perbatasan pra-konflik.
Arsitektur dewan ini lebih berfokus pada "perdamaian ekonomi" dan perlucutan senjata perlawanan daripada pemenuhan hak fundamental Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri. Sejarah hubungan internasional membuktikan bahwa lembaga mediator tanpa kekuatan menghukum pihak agresor pada akhirnya akan menguntungkan aktor yang lebih kuat.
Doktrin "Israel Raya" di Balik Diplomasi
Di balik retorika diplomatik seputar Dewan Perdamaian Gaza, realitas ideologis penguasa Zionis dan pendukung Amerika mereka terungkap jelas dalam wawancara baru-baru ini. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, secara terbuka membela gagasan "Israel Raya" dan menolak prospek pembentukan negara Palestina merdeka.
Pernyataan Huckabee, yang berakar pada keyakinan Zionisme Kristen dan sayap kanan ekstrem, bukan sekadar sikap pribadi. Ia mencerminkan doktrin koalisi penguasa di Tel Aviv dan sebagian besar pembuat kebijakan di Washington. Penekanan pada "hak historis" Yahudi atas seluruh wilayah antara sungai dan laut menunjukkan bahwa strategi rezim Zionis bukanlah koeksistensi damai, melainkan penyerapan bertahap sisa tanah Palestina, perluasan pemukiman tanpa henti, dan perubahan komposisi demografis.
Paradoks Strategis: Antara Diplomasi dan Ekspansi
Kontras antara pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang kompromistis dan pernyataan terbuka pejabat senior AS tentang doktrin Israel Raya menciptakan paradoks strategis. Dewan ini pada praktiknya berperan sebagai "peredam" untuk mengurangi sensitivitas internasional dan tekanan hak asasi manusia, sementara mesin ekspansi Zionis terus menjalankan proyek aneksasi di balik layar.
Kajian akademis tentang konflik asimetris menegaskan bahwa ketika rencana perdamaian mengabaikan akar utama krisis, pendudukan dan apartheid, ia justru menjadi bagian dari masalah. Dewan Perdamaian Gaza, dengan mereduksi masalah Palestina menjadi isu kemanusiaan dan ekonomi semata, justru membuka jalan bagi realisasi mimpi kelompok ekstremis yang diwakili Huckabee. Dewan ini adalah perangkap diplomatik yang berusaha memaksa kelompok Palestina menerima struktur keamanan yang dipaksakan dan menggambarkan perlawanan terhadap perluasan wilayah pendudukan sebagai tindakan ilegal.
Implikasi bagi Poros Perlawanan
Perkembangan ini terkait erat dengan kepentingan nasional Iran dan doktrin keamanan regional "Poros Perlawanan". Pernyataan Huckabee menjadi dokumen paling berharga untuk membuktikan kebenaran wacana perlawanan selama beberapa dekade. Iran selalu menegaskan bahwa rezim Zionis adalah entitas tanpa batas tetap yang secara inheren ekspansionis. Wawancara ini dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan akhir Tel Aviv melampaui Gaza dan Tepi Barat, yakni menciptakan hegemoni menyeluruh di kawasan yang secara langsung mengancam keamanan nasional Iran dan negara-negara lain.
Akibatnya, inisiatif seperti Dewan Perdamaian Gaza dipandang bukan sebagai peluang perdamaian, tetapi sebagai "kuda Troya" untuk infiltrasi, perlucutan senjata secara lunak, dan mengubah kalkulasi geopolitik demi keuntungan AS dan Israel. Mempertahankan kemampuan penangkalan militer dan memperkuat solidaritas di berbagai front adalah satu-satunya respons yang valid dan ilmiah terhadap koalisi yang menggunakan diplomasi untuk mencapai tujuan ekspansionis mereka.
Kesimpulan
Jawaban atas pertanyaan apakah Dewan Perdamaian Gaza dapat menghentikan ekspansi Zionis adalah negatif. Selama struktur kekuasaan internasional memungkinkan AS bertindak sebagai pendukung tanpa syarat bagi kejahatan dan ekspansi rezim Zionis, dan duta besarnya secara terbuka menertawakan hukum internasional yang melarang aneksasi, tidak ada dewan perdamaian yang mampu mengubah perilaku Tel Aviv.
Dewan Perdamaian Gaza, paling banter, adalah lembaga birokratis untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Paling buruk, ia menjadi lengan eksekutif Israel untuk mengelola Wilayah Pendudukan secara murah. Tugas media, elite, dan pengambil keputusan di Iran serta geografi perlawanan adalah mengungkap dualitas dan kontradiksi nyata ini.
Perdamaian abadi tidak akan pernah tercapai melalui lembaga yang dipaksakan dengan mengabaikan hak membela diri. Satu-satunya elemen yang mampu melawan gagasan destruktif Israel Raya adalah mempertahankan dan meningkatkan "keseimbangan ancaman" serta memaksakan biaya strategis pada penjajah. Sejarah Timur Tengah membuktikan bahwa rezim ekspansionis hanya berhenti oleh kekuatan keras dan penangkalan nyata, bukan oleh resolusi dan dewan perdamaian tanpa dukungan.(sl)