Sebenarnya, Siapa Korban Terbesar dari Sanksi?

Pars Today - Situs web Al Jazeera English baru-baru ini menulis dalam sebuah artikel tentang kejahatan AS dan Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara dan kematian jutaan orang sebagai akibatnya.

Situs Al Jazeera English baru-baru ini menurunkan analisis dalam sebuah artikel yang ditulis Jason Heikal, Dylan Sullivan, dan Omar Tayyab, AS dan Eropa telah menggunakan sanksi unilateral selama bertahun-tahun sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan imperialis. Alat untuk menghukum dan bahkan menghancurkan pemerintahan di belahan bumi selatan yang ingin melepaskan diri dari dominasi Barat, menempuh jalan independen, dan menciptakan semacam kedaulatan sejati bagi diri mereka sendiri.

Menurut laporan Pars Today, pada tahun 1970-an, rata-rata sekitar 15 negara berada di bawah sanksi unilateral Barat setiap tahun. Sanksi-sanksi ini biasanya dirancang untuk memutus akses negara-negara terhadap sumber daya keuangan dan perdagangan global, mendestabilisasi industri, dan menciptakan krisis yang pada akhirnya dapat menyebabkan keruntuhan pemerintahan.

Contoh nyata adalah kasus Salvador Allende di Chili. Ia berkuasa melalui pemungutan suara rakyat pada tahun 1970 dan langsung menjadi sasaran sanksi berat AS.

"Kita harus membuat ekonomi [Chili] menjerit," kata Presiden Richard Nixon dalam pengarahan di Gedung Putih pada bulan September tahun itu.

Sejarawan Amerika Peter Kornbluh menyebut sanksi ini sebagai "blokade tak terlihat" yang memutus Chili dari sumber daya keuangan internasional, menciptakan krisis sosial, dan membuka jalan bagi kudeta yang didukung AS yang membawa kediktatoran brutal Augusto Pinochet ke tampuk kekuasaan.

Penggunaan sanksi kemudian meningkat drastis. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, rata-rata sekitar 30 negara dikenakan sanksi sepihak Barat setiap tahun. Kini, pada tahun 2020-an, angka ini telah mencapai lebih dari 60 negara, sebagian besar negara-negara di belahan bumi selatan.

Tujuan utama sanksi

Sanksi memiliki dampak kemanusiaan yang besar. Penelitian telah berulang kali membuktikan hal ini. Misalnya, dengan kemenangan Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 dan hilangnya kendali rakyat atas sumber daya mereka sendiri, kepentingan Amerika terancam, dan Amerika Serikat menanggapi kekalahan ini dengan menjatuhkan sanksi, yang masih berlaku hingga saat ini.

Sanksi ini mencakup berbagai bidang, termasuk minyak, gas, perdagangan, keuangan, perbankan, sains, teknologi, infrastruktur komunikasi, nuklir, serta transportasi laut dan udara.

Sanksi AS terhadap Irak pada tahun 1990-an menyebabkan malnutrisi yang meluas, kekurangan air minum yang aman, serta kekurangan obat-obatan dan listrik. Dalam beberapa tahun terakhir, perang ekonomi AS terhadap Venezuela telah menciptakan krisis ekonomi yang masif. Sebuah studi memperkirakan bahwa sanksi itu menewaskan 40.000 orang antara tahun 2017 dan 2018 saja.

Sebelumnya, penelitian sebagian besar bersifat anekdot dan hanya menunjukkan sebagian kebenaran. Namun, tahun ini, sebuah studi baru yang diterbitkan di The Lancet Global Health, yang dipimpin oleh ekonom Francisco Rodriguez dari Universitas Denver, menghitung jumlah total kematian akibat sanksi internasional dari tahun 1970 hingga 2021.

Menurut perkiraan awal, sanksi sepihak oleh AS dan Uni Eropa telah dikaitkan langsung dengan kematian 38 juta orang sejak tahun 1970. Dalam beberapa tahun, terutama pada tahun 1990-an, lebih dari satu juta orang meninggal dalam satu tahun. Pada tahun 2021, sanksi merenggut lebih dari 800.000 jiwa.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa jumlah korban sanksi setiap tahun beberapa kali lebih tinggi daripada korban langsung perang (yang rata-rata sekitar 100.000 per tahun). Lebih dari separuh korban adalah anak-anak dan lansia. Studi ini juga menunjukkan bahwa sanksi telah menewaskan lebih dari satu juta anak sejak tahun 2012 saja.

Kelaparan dan kekurangan bukanlah konsekuensi tak terduga dari sanksi, melainkan tujuan utamanya. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam memo Departemen Luar Negeri AS tertanggal April 1960.

Dokumen yang menjelaskan sanksi AS terhadap Kuba, menjelaskan bahwa Fidel Castro dan revolusinya menikmati popularitas yang luas. Dokumen itu kemudian menekankan bahwa "segala cara yang memungkinkan harus digunakan untuk melemahkan kehidupan ekonomi Kuba," termasuk "memotong sumber daya keuangan dan barang, mengurangi upah, menciptakan kelaparan dan keputusasaan, dan pada akhirnya menggulingkan pemerintah".

Dasar sanksi Barat

Sanksi Barat didasarkan pada tiga faktor:

1. Kendali mereka atas mata uang cadangan dunia (dolar dan euro)

2. Kendali atas sistem pembayaran internasional (SWIFT),

3. Monopoli atas teknologi penting (seperti satelit, komputasi awan, dan perangkat lunak).

Jika negara-negara di belahan bumi selatan ingin mengambil jalur yang lebih mandiri menuju dunia multipolar, mereka harus mengurangi ketergantungan di bidang-bidang ini dan memperkuat ketahanan mereka terhadap reaksi dan tekanan. Pengalaman Rusia menunjukkan bahwa hal ini dimungkinkan.

Negara-negara dapat memperoleh kemandirian yang lebih besar dengan memperluas perdagangan di antara mereka sendiri (Selatan-Selatan), membangun jalur pertukaran di luar mata uang utama, menggunakan perencanaan regional untuk mengembangkan teknologi penting, dan menciptakan sistem pembayaran yang independen dari Barat.

Beberapa negara telah mengambil langkah ke arah ini. Tiongkok juga telah mengembangkan sistem baru seperti CIPS untuk pembayaran internasional, BeiDou untuk satelit, dan Huawei untuk telekomunikasi, yang memberikan opsi baru bagi negara-negara di belahan bumi selatan untuk menghindari sanksi.

Langkah-langkah ini tidak hanya diperlukan bagi negara-negara untuk mencapai pembangunan yang mandiri, tetapi juga merupakan keharusan moral. Kita tidak bisa menerima dunia di mana setengah juta orang meninggal setiap tahun hanya untuk mempertahankan dominasi Barat. Tatanan seperti itu, yang dibangun di atas kekerasan, harus runtuh dan digantikan oleh tatanan baru yang lebih manusiawi.(sl)