Serangan Militer Turki ke Irak dan Respons Pejabat Baghdad

Militer Turki melanggar kedaulatan Irak dengan kembali menyerang wilayah utara negara ini pada Rabu sore, 20 Juli 2022.

Pasukan Turki melancarkan serangan artileri ke pusat wisata Zakho (Zaxo), wilayah Kegubernuran Dohuk, Kurdistan Irak pada Rabu (20/7/2022) sore, yang menyebabkan 11 orang, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dan 31 lainnya terluka.

Ini bukan pertama kalinya militer pemerintah Turki mengambil tindakan seperti itu terhadap Irak dan di wilayah Kurdistan. Menurut perkiraan beberapa situs dan saluran berita Irak seperti Sabereen News, militer Turki telah melakukan 281 serangan di provinsi Dohuk, Erbil, Sulaymaniyah dan Mosul di Irak dalam tujuh bulan terakhir.

Seperti sebelumnya, otoritas Turki telah berulang kali mengklaim bahwa kehadiran anggota Partai Buruh Kurdistan (PKK) adalah dalih pemerintah Ankara untuk menyerang wilayah Irak utara.

Ada beberapa poin analitis mengenai serangan terbaru pasukan Turki di Irak utara. Poin pertama adalah serangan Turki dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak telah menyebabkan konsensus dan persatuan di antara masyarakat dan para pejabat di Irak untuk mengutuk tindakan keji tersebut.

Warga Irak yang marah menyerang kantor penerbit visa Turki di Najaf, menutupnya dan menurunkan bendera Turki. Para pengunjuk rasa di Baghdad juga berkumpul di depan Kedutaan Besar Turki. Mereka menurunkan bendera Turki dan membakarnya, serta meneriakkan slogan-slogan protes untuk mengutuk serangan militer Turki di Irak utara dan kehadiran pendudukan pasukan negara itu di Irak.

Selain itu, pusat penerbitan visa Turki di kota Basrah dan Nasiriyah Irak juga ditutup oleh masyarakat Irak yang marah. Sementara itu, para pejabat Irak, termasuk presiden, perdana menteri dan menteri luar negeri, mengutuk tindakan Turki dan mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB.

Poin kedua adalah, selain tindakan Turki yang berdimensi pelanggaran terhadap kemanusiaan, para pejabat Irak juga menganggap serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Irak oleh pemerintah Ankara yang bahkan dilakukan berulang kali. Para pejabat Baghdad meyakini bahwa pemerintah Ankara seharusnya tidak membawa masalah dan tantangan internalnya ke geografi Irak dan melanggar kedaulatan negara ini dengan dalih tersebut.

Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein memperingatkan, jika ada masalah antara pemerintah Turki dan PKK, masalah ini tidak boleh diseret ke wilayah Irak. Dewan Menteri Irak mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menentang dimulainya agresi ke wilayah lainnya di Irak dan juga menentang penggunaan wilayah negara ini untuk diajikan ajang penyelesaian urusan. Dewan tersebut juga sangat menentang kehadiran organisasi-organisasi teroris atau kelompok-kelompok bersenjata apa pun di Irak.

Poin ketiga adalah, berbeda dengan serangan sebelumnya, yang tidak disangkal oleh pemerintah Turki, pembunuhan perempuan dan anak-anak dalam serangan di Duhok kali ini mendorong Turki untuk menyangkalnya.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, menurut informasi yang kami terima dari Angkatan Udara, kami tidak memiliki serangan terhadap warga sipil di Duhok, Irak.

"Kami menolak tuduhan terhadap kami dan kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang Irak. Beberapa organisasi teroris, termasuk PKK, masih aktif di Irak," kata Cavusoglu.

Bantahan Menlu Turki disampaikan ketika Menlu Irak Fuad Hussein  mengumumkan bahwa pakar militer Irak telah membuktikan bahwa serangan itu dilakukan oleh militer Turki.

Dan poin terakhir adalah tidak adanya pemerintahan yang kuat di Irak, dan berlanjutnya kebuntuan dan perbedaan politik di antara kelompok-kelompok di negara ini menjadi faktor penting bagi pengulangan serangan Turki terhadap Irak. (RA)