Iran Peringatkan UEA atas Perjalanan Rahasia Netanyahu

Pars Today - Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran pada 29 September 2026 sebagai reaksi terhadap perjalanan rahasia Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis ke Abu Dhabi dan pertemuannya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, Presiden Uni Emirat Arab, dikeluarkan.

Menurut laporan Pars Today, dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran yang disusun dengan nada keras dan penuh peringatan, perjalanan Netanyahu disebut sebagai "provokatif" dan memperingatkan tentang "konsekuensi yang sangat berbahaya dari kehadiran rezim pendudukan di kawasan."

Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan ini, menggambarkan Netanyahu sebagai "Perdana Menteri pembunuh anak dan penghasut perang" dan menekankan bahwa "tangannya ternoda oleh darah ratusan ribu manusia tak bersalah dan berada di bawah pengejaran pengadilan internasional."

Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan pendekatan Iran dalam memanfaatkan instrumen hukum internasional untuk mendeligitimasi rezim Zionis. Iran dengan mengingatkan pengejaran pidana Netanyahu di Mahkamah Pidana Internasional, memperkenalkan perjalanannya ke UEA bukan sebagai kunjungan diplomatik biasa, melainkan tindakan ilegal dan bertentangan dengan norma hukum internasional. Pendekatan hukum ini di samping kecaman politik, akan meningkatkan tekanan opini publik dunia Islam terhadap UEA karena keterlibatan dan kerja sama menyeluruhnya dengan Tel Aviv.

Dari aspek politik, pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran dengan merujuk pada "kondisi rapuh Asia Barat" dan "agresi militer rezim Zionis terhadap Iran serta eskalasi pendudukan dan genosida di tanah-tanah Islam," menafsirkan perjalanan Netanyahu dalam kerangka strategi jangka panjang untuk penetrasi dan normalisasi kehadiran rezim Zionis di kawasan. Yang memperkuat analisis ini, adalah laporan-laporan yang menunjukkan bahwa Netanyahu selama perjalanan ini, selain bertemu dengan Presiden UEA, juga menggelar pertemuan luas dengan perwakilan beberapa negara kawasan termasuk Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Yordania, Maroko, Kuwait, Oman, dan Libya. Masalah ini menunjukkan upaya terkoordinasi untuk menciptakan aliansi regional melawan Iran; aliansi yang Iran anggap sebagai "mengancam perdamaian dan keamanan kolektif."

Tentang kemungkinan alasan reaksi keras ini dapat merujuk pada beberapa hal. Pertama, Iran khawatir bahwa perjalanan Netanyahu ke UEA, menjadi titik balik dalam normalisasi hubungan militer, keamanan, dan intelijen Abu Dhabi dengan Tel Aviv. Berdasarkan laporan-laporan, UEA setelah serangan Amerika dan Israel ke Iran pada Februari 2026, telah meningkatkan kerja sama militer dan intelijennya dengan rezim Zionis dan bahkan menjadi tuan rumah sistem pertahanan "Iron Dome" dan operator-operator Israel.

Di sisi lain Iran dengan mempublikasikan pernyataan ini berupaya mengirim pesan pencegahan kepada negara-negara lain di kawasan untuk mencegah mereka bergabung dengan "aliansi anti-Iran." Tujuan ini dengan permintaan eksplisit pernyataan kepada pemerintah-pemerintah kawasan untuk "menahan diri dari menyediakan landasan bagi kehadiran destruktif rezim Zionis" dan "tidak mengizinkan wilayah negara-negara kawasan berubah menjadi landasan bagi tindakan-tindakan destabilisasi" dapat terlihat dengan jelas.

Konsekuensi reaksi ini juga dapat dievaluasi dari beberapa aspek. Di tingkat bilateral, hubungan Iran dan UEA akan menghadapi ketegangan yang lebih besar. Iran dengan merujuk pada "menyediakan landasan bagi kehadiran destruktif" Israel, secara praktis menganggap emirat bertanggung jawab atas tindakan-tindakan rezim Zionis di masa depan. Posisi ini dapat menyebabkan eskalasi ketegangan antara kedua negara. Di tingkat regional, pernyataan Iran berfungsi sebagai peringatan kepada semua negara Asia Barat bahwa setiap kerja sama dengan rezim Zionis dianggap "tidak dapat diabaikan." Di tingkat internasional juga Iran dengan menonjolkan dimensi hukum dan kemanusiaan kehadiran Netanyahu, berupaya mendapatkan dukungan opini publik global dan lembaga-lembaga internasional melawan rezim Zionis dan sekutu-sekutu regionalnya.

Tampaknya reaksi Iran terhadap perjalanan Netanyahu ke UEA harus dianalisis dalam kerangka strategi besar Teheran untuk menghadapi normalisasi hubungan negara-negara Islam dengan rezim Zionis. Pernyataan Kementerian Luar Negeri dengan bersandar pada konsep-konsep seperti "keamanan kolektif kawasan," "hukum internasional," dan "tanggung jawab pemerintah-pemerintah kawasan," berupaya selain kecaman politik, juga membentuk konsensus regional melawan kehadiran rezim ini di negara-negara kawasan.

Pada saat yang sama kelanjutan perjalanan-perjalanan rahasia dan perluasan lingkup kerja sama keamanan UEA dengan rezim Zionis menunjukkan bahwa strategi ini secara serius diikuti oleh pejabat-pejabat senior Tel Aviv. Namun perkembangan kawasan di masa depan, khususnya dalam terang ketegangan yang meningkat antara Iran dan rezim Zionis, akan menentukan nasib akhir strategi ini. (MF)