Permintaan Deplu Irak kepada Iran dan Turki

Departemen Luar Negeri Irak dalam sebuah pesan resminya kepada kedubes Republik Islam Iran dan Turki di Baghdad meminta kedua negara ini selain menutup seluruh jalur penyeberangannya dengan wilayah Kurdistan Irak, juga menangguhkan interkasi minyak dengan wilayah ini.

Penyelenggaraan referendum ilegal pemisahan diri Kurdistan Irak pada 25 September 2017 atas desakan Pemimpin wilayah ini, Masoud Barzani memicu tensi di hubungan antara pemerintah pusat Baghdad, negara-negara kawasan dengan petinggi Arbil.

Deplu Irak di statemennya meminta Turki dan Republik Islam Iran sejak saat ini hanya berhubungan dengan pemerintah Baghdad terkait perbatasan masing-masing. Permintaan ini dirilis di saat sebelumnya dengan ditutupnya zona udara ke arah Kurdistan Irak oleh pemerintah Baghdad, Turki dan Iran, secara praktis kawasan ini terblokade dari udara.

Di perbatasan darat Turki dan Iran dengan Kurdistan, pengamanan juga dilaporkan meningkat drastis. Di pintu-pintu masuk Kurdistan Irak dengan Turki dan Iran menunjukkan produk impor ke wilayah ini menurun drastis. Tak lama setelah referendum pemisahan diri Kurdistan Irak, pemerintah pusat Baghdad dan negara-negara kawasan memberikan pelajaran kepada wilayah ini.

Langkah ini yang tercatat sebagai langkah pertama reaksi atas referendum ilegal di Kurdistan sama halnya dengan kian nyatanya pembatasan dan keterkucilan geografi serta betapa wilayah Kurdistan Irak mengalami pukulan telak akibat ulahnya tersebut.

Kurdistan Irak tidak memiliki akses ke laut bebas dan dari sisi perbatasan serta geografi, wilayah ini diapit empat negara yakni Irak, Turki, Iran dan Suriah. Di kondisi seperti ini, pada dasarnya isu pemisahan diri Kurdistan Irak tidak memiliki arti dan sama halnya dengan aksi bunuh diri.

Hasil mencolok dari hambatan geografi adalah terpengaruhnya kondisi ekonomi wilayah Kurdistan Irak. Penjualan minyak, merupakan sumber utama pendapatan Kurdistan dan wilayah ini setiap harinya mengekspor sekitar 350 ribu barel minyak perhari. Namun dengan ditutupnya perbatasan wilayah ini, sama halnya dengan ketidakberdayaan Kurdistan menjual minyaknya dan wilayah ini akan menghadapi beragam kendala.

Oleh karena itu, langkah Masoud Barzani menyelenggarakan referendum pemisahan diri wilayah otonomi Kurdistan Irak hanya akan menambah kesulitan ekonomi wilayah ini. Di sisi lain, pejabat Irak berulang kali menekankan bahwa tujuan sanksi dan pelajaran Baghdad bukan untuk menekan warga Kurdi di wilayah Kurdistan.

Isu ini menunjukkan bahwa tujuan penutupan perbatasan oleh pemerintah Irak dan permintaan kepada negara-negara kawasan adalah mengirim pesan kepada pejabat Kurdistan Irak bahwa langkah sepihak dan menyimpang wilayah ini hanya membuat Kurdistan terkucil. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Irak dan negara-negara kawasan memiliki banyak sarana untuk menekan wilayah Kurdistan. Oleh karena itu, perilaku tak terpuji petinggi Kurdistan dapat menimbulkan dampak negatif ekonomi bagi wilayah ini. Selain itu, sikap keras kepala petinggi Kurdistan Irak melanjutkan divergensinya hanya memaksa pemerintah Baghdad melanjutkan hukumannya kepada wilayah ini. (MF)