Dewan Kerjasama Teluk Persia Terancam Bubar

Pertemuan petinggi negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia, PGCC ke-38 digelar tanpa kehadiran sebagian besar petinggi negara anggota dan berlangsung di bawah bayang-bayang konflik internal.

Hanya Emir Qatar dan Emir Kuwait yang menghadiri pertemuan itu, sementara petinggi negara-negara anggota lainnya cukup mengirim perwakilan.

Raja Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab berulangkali menegaskan tidak akan menghadiri pertemuan yang di dalamnya ada Qatar, ditambah lagi karena ketiga negara itu tidak suka dengan peran netral Kuwait dalam konflik mereka dengan Qatar.

Pertemuan petinggi Dewan Kerjasama Teluk Persia ke-38 rencananya diselenggarakan di Kuwait selama dua hari, Selasa-Rabu, 5-6 Desember 2017, namun karena absennya sebagian besar petinggi negara anggota, pertemuan itu akhirnya hanya berlangsung sehari.

Beberapa karakteristik menonjol KTT PGCC ke-38 di antaranya adalah partisipasi rendah para petinggi negara anggota, waktu pelaksanaan terpendek yang hanya berlangsung sehari, masa depan PGCC yang tidak jelas dan tidak adanya minat negara-negara anggota untuk bekerjasama.

Pertemuan petinggi PGCC ke-38 tidak membuahkan apapun karena membahas masalah-masalah tidak penting seperti pertemuan-pertemuan terdahulu dan melemparkan tuduhan tak berdasar kepada sebagian negara anggota serta menghindari pembahasan-pembahasan krusial Dunia Islam seperti Palestina dan krisis Yaman. Pertemuan ini bahkan dinilai tidak mampu merubah PGCC yang selama ini menyandang predikat sebagai salah satu organisasi paling tidak produktif di kawasan. 

Dewan Kerjasama Teluk Persia, sejak Juni 2017, menyusul pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir, dengan Qatar, harus diakui terperosok ke dalam krisis politik, dan KTT PGCC ke-38 digelar tepat ketika boikot atas Qatar sudah berlangsung selama setengah tahun. Padahal negara-negara pemboikot Qatar hingga kini tidak mendapat apapun dari aksinya itu.

Krisis hubungan diplomatik antara sejumlah negara Arab pimpinan Saudi dengan Qatar, telah memunculkan sebuah fase baru permusuhan dan ketidakpercayaan di antara negara Arab. Sepertinya, jika konflik Doha-Riyadh ini berkepanjangan, maka akan berujung dengan ledakan besar di tubuh PGCC.

Dengan begitu, KTT Dewan Kerjasama Teluk Persia ke-38 di Kuwait yang dipercepat itu, disinyalir menjadi awal keruntuhan organisasi ini mengingat sejumlah karakteristik yang dikandungnya.

Surat kabar Rai Al Youm terkait hal ini menulis, kami tidak ingin mengatakan bahwa pertemuan PGCC ke-38 adalah pertemuan terakhir organisasi yang dibentuk tahun 1981 ini, namun tidak dapat disangkal bahwa pertemuan ini adalah awal keruntuhan. Sepertinya UEA dan Saudi akan mengganti PGCC dengan organisasi lain yang mereka dirikan. Kedua negara itu dikabarkan telah membentuk sebuah Komite Kerjasama Militer, Ekonomi, Politik, Media dan Budaya.

Pada situasi seperti ini, upaya Saudi untuk membentuk koalisi dan barisan politik destruktif justru berujung dengan kerusakan kerja sama yang sudah lama dibangun di Timur Tengah. Di sisi lain, berlanjutnya konflik di antara anggota PGCC terutama krisis terbaru antara Qatar dengan Saudi, semakin memperjelas mandulnya organisasi ini dalam menyelesaikan konflik internal.

Kritik keras terhadap Saudi di dalam Dewan Kerjasama Teluk Persia, tidak hanya datang dari Qatar, tapi juga dari Kuwait dan Oman yang tidak sejalan dengan keputusan-keputusan yang diambil Riyadh. Sebagai contoh, Pemerintah Kuwait dan Oman, dalam konflik Saudi-Qatar, tidak bersedia memutus hubungan diplomatiknya dengan Doha.

Masalah inilah yang kemudian membelah tubuh PGCC semakin dalam. Munculnya kubu-kubu baru di antara negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia mengindikasikan peningkatan eskalasi ketegangan di antara mereka sendiri yang buktinya dapat dilihat dari penyelenggaraan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang sepi peminat. (HS)