Penunjukan Perwakilan Khusus PBB untuk Urusan Yaman

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan telah menunjuk Martin Griffiths sebagai pengganti Ismail Ould Cheikh Ahmed, Utusan Khusus PBB untuk Urusan Yaman.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan, Ould Cheikh Ahmed akan mengakhiri tugasnya sebagai Utusan Khusus PBB untuk Urusan Yaman ketika kontraknya selesai pada akhir Februari setelah hampir tiga tahun bekerja.

Dia menambahkan, saat ini, pikirannya mengarah kepada rakyat Yaman yang lelah oleh konflik dan menanggung salah satu krisis kemanusiaan yang paling menghancurkan di dunia.

Menurut European Institute of Peace, Griffiths adalah Direktur Pusat Dialog Kemanusiaan di Jenewa (HD Center), dimana dia mengkhususkan diri dalam mengembangkan dialog politik antara pemerintah dan pemberontak di berbagai negara di Asia, Afrika dan Eropa.

Griffiths juga menjabat sebagai Deputi Koordinator Bantuan Darurat PBB di New York dan sebagai Koordinator Kemanusiaan Regional PBB untuk Great Lakes serta di Balkan dengan jabatan sebagai Asisten Sekjen PBB.

Sebelumnya, Ould Cheikh Ahmed sendiri telah memberitahukan kepada Guterres bahwa setelah masa tugasnya berakhir, ia tidak akan memperpanjang misinya di Yaman. Tahap teakhir perpanjangan misi Ould Cheikh Ahmed terjadi pada bulan Oktober 2017 dan akan berakhir pada bulan Februari 2018.

PBB menunjuk Ould Cheikh Ahmed, seorang diplomat Mauritania sebagai Utusan Khusus untuk Yaman pada tanggal 25 April 2015 menggantikan Gamal Benemar, yang mengundurkan diri menyusul kegagalan upayanya untuk mengakhiri konflik di Yaman. Dia ditunjuk sebulan setelah Arab Saudi dan sekutunya melancarkan agresi militer ke Yaman pada bulan Maret 2015.

Pusat Hak Asasi Manusia Yaman mengumumkan bahwa agresi militer Arab Saudi ke Yaman hingga di hari ke-1000 dari serangan ini telah merenggut nyawa 13.603 warga sipil dan melukai 22.289 lainnya. Serangan militer ini juga menyebabkan infrastruktur Yaman seperti rumah sakit, sekolah dan pelabuhan, bandara dan fasilitas publik lainnya porak-poranda.

Sementara itu, blokade pasukan agresor semakin menambah penderitaan rakyat Yaman. Menyebarnya penyakit kolera akibat hancurnya insfrastruktur kesehatan negara ini juga mengancam nyawa jutaan rakyat Yaman. Selain itu, rakyat Yaman menghadapi kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Kini rakyat Yaman menghadapi krisis luas kemanusiaan yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia sehingga disebut sebagai tragedi kemanusian abad ini.

Kejahatan Arab Saudi di Yaman menuai gelombang protes luas dari opini publik dunia, namun sayangnya, lembaga-lembaga internasional seperti PBB hanya bersikap pasif dan tidak mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri krisis di Yaman. Utusan Khusus PBB untuk Yaman justru mengambil kebijakan berat sebelah dan condong menguntungkan kepentingan negara-negara agresor ketimbang rakyat Yaman.

Selama ini, PBB belum memberikan catatan yang memuaskan dalam menangani krisis Yaman dan bahkan tidak mampu mencegah kelanjutan kejahatan Arab Saudi di negara tetanggannya itu. Arab Saudi dan sejumlah negara Barat berusaha menyiapkan dasar untuk meningkatkan tekanan terhadap rakyat Yaman serta mengeluarkan berbagai wilayah negara ini dari kontrol pemerintah dengan dalih tertentu yang menipu opini publik. Upaya itu dilakukan dengan bantuan PBB dan kekuatan internasional.

Melihat perkembangan dan tujuan-tujuan buruk tersebut, para pejabat Yaman menentang perencanaan bias yang diusulkan Ould Cheikh Ahmed dan menilai langkah yang dilakukan Utusan Khusus PBB ini sebagai "mencurigakan."

Terkait hal itu, Mohammed Ali al-Houthi, Ketua Komite Tinggi Revolusioner Yaman beberapa waktu lalu mengkriik perilaku PBB yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam menangani Yaman. Ia mengatakan, rakyat Yaman telah kehilangan kepercayaannya kepada PBB.

Kegagalan PBB tidak hanya terbatas dalam menangani krisis Yaman, namun juga di berbagai krisis lainnya seperti krisis Suriah dan Palestina. Terkait dengan krisis Suriah, Kofi Annan dan Lakhdar Brahimi yang di kala itu menjabat sebagai Utusan Khusus PBB untuk Urusan Suriah juga gagal mencapai hasilnya. Mereka mundur setelah selama berbulan-bulan bekerja tanpa mencapai hasil. Kekeliruan para wakil PBB untuk Urusan Suriah berlanjut dan kondisi ini bisa dilihat dengan jelas khususnya dalam langkah-langkah Staffan de Mistura yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus PBB untuk Urusan Suriah.

Penyebab kegagalan berulang PBB untuk mengatasi krisis-krisis internasional dan regional dalam beberapa tahun terakhir harus dicari dalam kebijakan non-independen lembaga dunia ini. Kegagalan ini tentunya disebabkan oleh posisi PBB yang berada di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan besar dunia dan bahkan kebijakan bias yang didektekan oleh kekuatan regional seperti Arab Saudi.

Karena pengaruh tersebut, PBB tidak bisa mengambil kebijakan independen dan tidak mampu untuk memberikan perencaaan efektif dan realistis untuk mengakhiri berbagai krisis regional. Jika kondisi tersebut berlanjut, maka kegagalan itu diperkirakan akan berulang meski Utusan Khusus PBB diganti dengan orang baru. (RA)