Kebijakan Kebebasan Perempuan Menyetir di Saudi

Putera Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman melancarkan manuver politik baru untuk memuluskan ambisinya menjadi raja Arab Saudi. Salah satu kebijakan barunya adalah pemberian izin menyetir bagi perempuan. Akhirnya, setelah tiga dekade penentangan kalangan muda menengah Arab Saudi terhadap aturan mengemudi, perempuan negara ini secara resmi untuk pertama kalinya mendapat surat izin mengemudi.

Arab Saudi secara ekonomi termasuk negara Arab yang cukup kaya, tapi secara sosial  berada di urutan bawah. Ketertinggalan dari aspek sosial ini menjadi perhatian Muhammad bin Salman yang berusaha untuk memperbaikinya. Selama ini, Arab Saudi menjadi negara di dunia yang tidak memberikan izin mengemudi bagi perempuan.

Di tahun 1999, lebih dari 40 perempuan di Riyadh secara terbuka melancarkan penentangan terhadap aturan larangan mengemudi bagi perempuan. Resikonya mereka ditahan. Tapi penentangan terhadap aturan tersebut kian hari semakin meningkat, terutama di media sosial.

Selama beberapa tahun terakhir, tuntutan izin mengemudi menjadi salah satu suara perempuan kelas menengah Arab Saudi. Pada September 2007, sejumlah aktivis hak sipil negara Arab ini menggalang petisi mengumpulkan ribuan tanda tangan untuk mendesak raja mencabut larangan mengemudi bagi perempuan.

Bersamaan dengan munculnya gelombang musim semi Arab di tahun 2011, kampanye tuntutan kebebasan perempuan untuk mengemudi juga semakin deras. Akhirnya, pada September 2017, Raja Salman bin Abdul Aziz mengumumkan berakhirnya aturan pembatasan bagi perempuan untuk mengemudi. Pada Juni 2018, perempuan Arab Saudi pertama kali mendapatkan surat izin mengemudi.

Tapi apakah keputusan ini merupakan langkah substansial atau artifisial. Tampaknya, keputusan yang dilakukan putera mahkota Arab Saudi ini tidak diikuti dengan kebijakan sosial yang lebih substantif. Sebab, targetnya hanya untuk meningkatkan popularitasnya demi meraih dukungan untuk menjadi raja. Bagi Muhammad bin Salman, hanya kematian saja yang bisa menghalangi dirinya menjadi orang nomor satu di negara Arab itu.

Tampaknya, rezim Al Saud berupaya memblow up pemberian izin bagi perempuan untuk mengemudi sebagai langkah reformasi sosial di negara Arab itu. Bahkan, juru bicara kementerian kebudayaan dan media Arab Saudi mengumumkan kehadiran 76 wartawan dari 36 negara dunia yang meliput pemberian izin bagi perempuan untuk mengemudi di negara kaya minyak ini.

Tapi di sisi lain, langkah ini tidak dibarengi dengan kebijakan sosial yang lebih subtantif seperti masalah penegakkan hak asasi manusia. Tampaknya, masalah ihak asasi seperti kebebasan untuk memilih di dunia politik bukan hal penting. Oleh karena itu, pemilu bukan bagian dari dinamika politik sentral di Arab Saudi. Pembagian kekuasaan sebagaimana bentuk negara modern juga tidak ditemukan dalam struktur kekuasaan rezim Al Saud. Sebab yang ada adalah sentralisasi kuasa di tangan para pangeran, terutama raja Salman dan puteranya Muhammad bin Salman. Selama pemerintahan Arab Saudi tidak memperhatikan masalah hak asasi warganya, maka prinsip demokrasi tidak akan pernah bisa ditegakkan di negara ini.

Meskipun Muhammad bin Salman menyuarakan pemberian izin bagi perempuan untuk mengemudi sebagai terobosan penting kebijakan sosial di negaranya, dan 24 Juni sebagai titik balik bagi perempuan Arab Saudi. Tapi langkah itu dilakukan tidak lebih dari upaya untuk meraih kursi raja, dan secara subtansial perempuan dan juga laki-laki sebagai warga negara Arab Saudi, masih tidak bisa menikmati haknya yang paling asasi.(PH)