AS, Penghalang Utama Pembentukan Pemerintahan Baru Irak

Pembentukan pemerintahan baru di Irak menghadapi banyak hambatan, namun hambatan terpentingnya adalah intervensi terang-terangan Amerika Serikat dalam proses pembentukan pemerintahan tersebut.

Pemilu parlemen Irak telah berlangsung pada Mei 2018 dan parlemen baru negara ini hingga sekarang telah menggelar dua sidang, namun hanya sukses dalam memperkenalkan dan memilih ketua baru parlemen. Anggota parlemen Irak hingga sekarang gagal untuk menentukan presiden dan perdana menteri baru.

Mengingat PM harus membentuk kabinet dan menjadi bagian utama kekuasaan di Irak maka kedudukan ini adalah termasuk kedudukan terpenting politik di negara Arab itu. Selain itu, ada penghalang penting untuk memperkenalkan PM baru Irak, di mana hambatan terpentingnya adalah campur tangan nyata AS.

Di antara para pejabat AS yang secara terang-terangan mencampuri urusan internal Irak terkait dengan pembentukan pemerintahan baru negara ini adalah Utusan Khusus AS untuk Koalisi Anti-Daesh (ISIS) Brett McGurk, duta besar negara ini untuk Baghdad dan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton.

Tujuan terpenting intervensi AS dalam proses penunjukkan PM dan kabinet baru Irak adalah agar terbentuk pemerintahan yang sejalan dengan keinginan dan kebijakan Washington serta seiring dengan "poros damai" di Timur Tengah ala Amerika. Selaini tu, campur tangan itu untuk melemahkan hubungan Irak dengan Iran.

Terkait hal itu, Senator Republik Marco Rubio mengomentari intervensi nyata Amerika dalam urusan internal Irak. Dia mengatakan, AS tidak boleh membiarkan menteri minyak Irak terpilih dari orang yang dekat dengan Iran. Situs berita Defense One mengutip seorang pejabat tinggi Amerika menulis, jika PM baru Irak adalah orang yang dekat dengan Iran, maka Washington akan memutus semua bantuan militer dan finansial kepada Baghdad.

Amerika berusaha menjustifikasi campur tangannya di Irak dengan cara melontarkan klaim-klaim untuk mencegah terpilihnya PM dan pemerintahan baru yang dekat dengan Iran. Irak sangat penting bagi AS, sebab, sejak serangan militer Amerika ke Irak pada tahun 2003 dan penumbangan rezim Bath di negara ini, Gedung Putih selalu berusaha menjadikan Irak sebagai model bagi negara-negara lain di Timur Tengah. Namun Irak hari ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan Amerika. Negara ini mengambil kebijakan independen dan bahkan tidak membiarkan wilayah geografinya dijadikan pangkalan untuk menyerang Suriah. Irak juga berada di barisan Poros Muqawama.

Amerika mencampuri proses pembentukan pemerintahan baru Irak dengan tujuan agar terbentuk sebuah pemerintahan yang bisa dikendalikan dan bahkan menjadi bonekanya. Oleh karena itu, Gedung Putih melakukan berbagai sabotase agar orang-orang seperti Faleh Fayaz atau Adel Abdul Mahdi tidak terpilih sebagai PM.

Poin penting yang perlu diperhatikan adalah seandainya AS gagal untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang tidak sejalan dengannya, negara itu akan terus melakukan sabotase-sabotase yang melemahkan pemerintahan Irak mendatang. Intervensi AS dalam urusan dalam negeri Irak mungkin akan mengurangi kemampuan pemerintahan mendatang negara ini dan bahkan pemerintah Baghdad akan menghadapi ancaman serius. (RA)