Menelisik Sebab dan Tujuan Sanksi AS atas Gebran Bassil

Kementerian Keuangan AS mengumumkan pada hari Jumat (06/11/2020) bahwa Gebran Bassil, mantan Menteri Luar Negeri Lebanon dan pemimpin Gerakan Patriotik Bebas, telah dimasukkan dalam daftar sanksi. Terkait langkah AS ini ada beberapa poin yang patut dicermati.

Amerika mengatakan bahwa alasan menjatuhkan sanksi terhadap Bassil adalah korupsi yang meluas dalam struktur kekuasaan Lebanon.

"Korupsi sistematis dalam sistem politik Lebanon, sebagaimana dicontohkan oleh Bassil, telah membantu menghancurkan fondasi pemerintahan efektif yang menguntungkan rakyat," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Faktanya, Amerika mengklaim bahwa saknsi atas Bassil dan mungkin yang lainnya di masa depan ditujukan untuk memberantas korupsi yang meluas di Lebanon dan membantu rakyat Lebanon.

Namun, ini hanya klaim, dan tindakan AS memiliki alasan yang lebih dalam dan lebih kuat. Alasan terpenting adalah hubungan antara Gebran Bassil dan partainya dengan Hizbullah di Lebanon.

Kementerian Keuangan AS telah berulang kali menjatuhkan sanksi pada individu dan entitas yang berafiliasi dengan Hizbullah di Lebanon.

Amerika Serikat sekarang dengan menjatuhkan sanksi atas Gebran Bassil, menempatkan dia di bawah tekanan yang meningkat untuk memutuskan hubungan dengan Hizbullah Lebanon.

"Saya bukan tentara bayaran Amerika Serikat," tegas Gebran Bassil, pemimpin Partai Gerakan Patriotik Bebas Lebanon, yang telah diminta oleh Amerika untuk memutuskan hubungan dengan gerakan Hizbullah.

Wall Street Journal yang berbasis di AS sebelumnya melaporkan bahwa sanksi ditujukan untuk membatasi kekuasaan Hizbullah di Lebanon.

Faktanya adalah bahwa Amerika Serikat tidak puas dengan proses politik di Lebanon, terutama semakin meningkatnya keberhasilan dan kekuasaan Hizbullah, dan berusaha untuk menebus kegagalan politik dan menghentikan proses semakin kuatnya Hizbullah dengan menggunakan berbagai instrumen seperti sanksi dan terorisme.

Alasan lain saknsi AS atas Gebran Bassil adalah situasi internal di Lebanon. Dalam beberapa bulan terakhir, Lebanon dikelola oleh pemerintah yang dipimpin oleh Hassan Diab.

Saad al-Hariri diangkat sebagai perdana menteri baru bulan lalu, tetapi sejauh ini gagal membentuk kabinet baru Lebanon.

Penentangan Bassil terhadap Saad al-Hariri, serta begitu juga rencananya untuk membentuk kabinet non-partai politik, adalah salah satu alasan utama ketidakmampuan al-Hariri untuk membentuk kabinet baru Lebanon.

Jadi, dengan menjatuhkan sanksi atas Gebran Bassil, Amerika Serikat tampaknya berusaha menekannya untuk bergabung dengan Saad al-Hariri dalam membentuk kabinet baru, yang jelas merupakan campur tangan dalam urusan dalam negeri Lebanon.

Dalam hal ini, Hizbullah Lebanon, dalam pernyataan soal tujuan sanksi AS terhadap Gebran Bassil, pemimpin Partai Gerakan Patriotik Bebas, menyebutnya sebagai upaya untuk tunduk pada kondisi AS dan mendikte terhadap Lebanon.

Gerakan Patriotik Bebas Lebanon juga menyebut sanksi AS sebagai pembalasan dendam terhadap gerakan Kristen dan menekankan bahwa Gerakan Patriotik Bebas Lebanon akan terus bertindak bebas dalam keputusannya dan tidak akan menyerah pada tekanan asing.

Merujuk pada sanksi Gebran Bassil, seorang pejabat AS mengatakan bahwa sanksi tersebut mengirimkan pesan yang jelas kepada semua kekuatan politik Lebanon yang tidak bersedia mengubah kinerjanya dan  seolah-olah tidak ada demonstrasi di Lebanon dan seolah-olah pemboman pelabuhan Beirut tidak terjadi.

Terakhir, langkah-langkah seperti sanksi Gebran Bassil juga berpandangan ke depan, karena Amerika berusaha memperingatkan tokoh-tokoh Lebanon bahwa bertindak melawan kepentingan AS dapat menimbulkan konsekuensi serupa bagi mereka.