Okt 23, 2023 14:47 Asia/Jakarta
  • Kapal Filipina dan Cina Tabrakan di LCS, Manila dan Beijing Saling Tuding

Pemerintah Filipina dan Cina saling menyalahkan atas tabrakan yang melibatkan kapal dari kedua negara itu di perairan Laut Cina Selatan (LCS) pada Sabtu.

Situs Antara melapoerkan, Manila pada Minggu (22/10) mengatakan kapal pembawa pasokan Filipina yang menuju pangkalan militer di Beting Second Thomas terhalang dan bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Cina.

Sebuah kapal patroli milik Filipina yang menemani kapal pembawa pasokan itu juga ditabrak oleh kapal milisi maritim Cina.

Tidak ada laporan mengenai korban luka dalam insiden tersebut, tetapi Filipina menyebut tindakan Cina “berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan ilegal".

Pemerintah Filipina juga mengatakan bahwa nyawa para awak kapalnya berada dalam bahaya.

Sementara itu, Badan Keselamatan Maritim Cina mengatakan Filipina bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut dan bahwa kapal pembawa pasokan itu sengaja menyeberang ke jalur kapal penjaga pantai Cina sehingga terjadi kontak dengan haluannya.

Kapal pasokan tersebut dikontrak oleh angkatan bersenjata Filipina untuk mengirimkan barang-barang dan mengangkut pasukan pengganti ke pangkalan militer.

Filipina terus melakukan misi pengiriman pasokan di perairan dangkal (Second Thomas), yang dikuasai Manila dan juga diklaim oleh Beijing, bahkan ketika Cina meningkatkan keagresifan maritimnya di perairan terdekat.

Pada awal Oktober, sebuah kapal penjaga pantai Cina berada dalam jarak sekitar satu meter dari kapal patroli Filipina, menurut Manila.

Filipina dan Cina sudah sering terlibat perselisihan di wilayah perairan Laut China Selatan dalam beberapa bulan terakhir, terutama di dekat Beting Second Thomas yang disengketakan dan merupakan bagian dari Kepulauan Spratly.

Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk sebagian zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan klaim Cina itu tidak memiliki dasar hukum.(PH)

Tags